Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Bontang

Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) sebaga solusi wujudkan Bontang Bersih Narkoba (Bersinar)

Diterbitkan

pada

24 Juni diperingati sebagai Hari anti narkoba internasional, mengingatkan dan merefleksikan langkah langkah solutif dalam memerangi narkoba. Pasalnya benda haram ini yang menjadi musuh bersama masih tetap eksis di Kalimantan timur khususnya di Bontang. Fakta keberadaan narkotika di Kaltim berdasarkan data BNNP sejak tahun 2021-2023 ada sebanyak 5.351 kasus, dengan barang bukti ganja 16.663,83 gram, sabu 202.485,951 gram, dan ekstasi 43.779 butir.

Kasus dan barang bukti sebanyak itu tentu disidtribusikan keseluruh daerah di Kaltim dan tentu ada yang menjadi titik sentral transaksi yang memudahkan untuk proses pengedaran dan itu adalah jalur laut, mengapa karena jalur laut sangat sulit terdeteksi. hal ini pun diaminkan oleh kepala BNNP Kaltimyang mengatakan bahwasanya jalur laut merupakan pintu yang paling strategis untuk mengadakan transaksi narkoba. Selaras dengan letak geografis Kota Bontang yang dikelilingi oleh perairan menjadi jalur masuk yang paling strategis untuk peredaran narkoba.
Peluang peluang ini perlu dilemahkan dengan mengoptimalkan kohesivitas seluruh elemen masyarakat, aparat penegak hukum, khususnya pemangku kebijakan yang memiliki peran penting dan strategis dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, sebagai fasilitator antarpemangku kepentingan dalam memerangi narkoba di kota Bontang. Sederhananya masyarakat sebagai garda terdepan untuk melakukannya upaya-upaya pencegahan melalui edukasi, BNN melakukan upaya kuratif seperti rehabilitasi, dan aparat penegak hukum melakukan upaya upaya agresif.

Kebijakan KOTAN menjadi salah satu upaya untuk mengatasi problem tersebut, sebab kebijakan ini mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kota yang berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba. Dalam Kebijakan Peraturan BNN RI No 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba penyelenggaraan KOTAN memiliki variabel yang harus dipenuhi yang meliputi ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum yang mana masing-masing-masing variabel ini memiliki indikator yang harus dioptimalisasikan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

Perlu diketahui bersama bahwasanya proses peradagangan narkotika ini tidak hanya terjadi dibuang ruang hampa melainkan bisa saja terjadi diruang ruang yang tidak kita bayangkan, antisipasi ini sangat perlu dimassifkan oleh karena itu stake holder perlu melakukan Konsolidasi dengan para pemangku kepentingan sebagai upaya memaksimalkan peran dari seluruh pemangku kepentingan dalam kebijakan KOTAN yang dituangkan dalam bentuk regulasi.

Pelaksanaan KOTAN dapat membawa dampak positif bagi sektor pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan di kota. Dampak positif tersebut antara lain, adanya dukungan dan bentuk kerja sama dari masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan kondisi kota tanggap ancaman narkoba.
Wajib hukumnya bagi kita semua masyarakat Bontang untuk dapat bersama sama memerangi narkoba dan Kader inti pemuda anti narkoba (KIPAN) Bontang siap bergandengan tangan melangkah bersama untuk melakukan upaya upaya pelemahan dan pengentasan narkoba yang terjadi di Bontang khususnya, dan pengawalan serta pemassifan kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN).

Penulis : Situ Nurul H.Q (Ketua Kader Inti Pemuda Anti Narkoba)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertorial

Perkuat Kordinasi Dalam Menghadapi Pilkada 2024, KPU Kaltim Gelar Konsolidasi Daerah

Diterbitkan

pada

Foto : Agenda Konsolda dan Pembukaan Deklarasi Kampanye Damai Pada Pilkada 2024.

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Konsolidasi Daerah (Konsulda) di Ballroom Hotel Grand Bumi Senyiur, Balikpapan, Senin (23/9/2024).

Agenda tersebut dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta para Komisioner KPU Kabupaten/Kota di kaltim, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kasi Idpolhankam dari Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim Suhardi, turut menjadi salah satu narasumber kunci.

Dalam paparannya, Suhardi mengatakan Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan integritas, transparansi, dan netralitas dalam proses pemilihan.

“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga agar Pilkada berjalan sesuai peraturan yang berlaku, serta mencegah adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Suhardi.

Ia juga menjelaskan bahwa Kejaksaan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik.

Selain itu, Suhardi juga menyoroti pentingnya pencegahan terhadap praktik money politics dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pilkada.

“Dalam rangka memitigasi potensi risiko, Kejaksaan akan mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu, dan komunitas intelijen,” tegasnya.
Lebih lanjut, mereka juga telah membentuk Program Posko Pemilu, yang menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat.

“Kejaksaan akan memetakan potensi konflik sosial di daerah-daerah rawan melalui program intelijen, guna mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan Pilkada 2024,” sambungnya.

Dengan sejumlah langkah ini, Kejaksaan RI berkomitmen untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, adil, dan transparan. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

KPU Kaltim Hadiri Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Bontang Pada Pilkada 2024

Diterbitkan

pada

Foto : KPU Kaltim Menghadiri Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Bontang Pada Pilkada 2024

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang menggelar kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024.

Kegiatan tersebut digelar di Hotel Equator Bontang tersebut dihadiri Komisioner Bidang Perencanaan Data dan Informasi KPU Kaltim, Iffa Rosita, Kamis, (19/9/2024).

Dalam peleno tersebut ditetapkan jumlah DPT sebanyak 134.567 dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan yang ada di Kota Bontang. Selain itu, dalam rapat Pleno tersebut juga turut ditetapkan jumlah 277 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam Kesempatannya Iffa mengatakan data yang telah ditetapkan tersebut nantinya tidak boleh berubah lagi.

“DPT yang telah ditetapkan melalui Pleno sudah tidak bisa dirubah lagi, meskipun nama yang tertera dalam Daftar tersebut kemudian tiba-tiba meninggal dunia, itu tidak bisa dicoret lagi alias dikurangi dari daftar yang telah ditetapkan, begitupula dengan data TPSnya,” ujarnya.

Sekedar informasi, turut hadir dalam kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 tersebut juga turut dihadiri Bawaslu Bontang, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Forkopimda, Tim Bakal Pasangan Calon (Paslon) Gubernur di tingkat Kota Bontang, serta tim Bakal Pasangan Calon (Paslon) Walikota Bontang. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

Diikuti Perwakilan PPK dan PPS Se-Bontang, KPU Kaltim Berikan Edukasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Sengketa Pada Pilkada 2024

Diterbitkan

pada

Foto : Ramaon Dearnov Saragih Saat Mengisi Materi Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Sengketa Pada Pilkada 2024 di Kota Bontang.

SAMARINDA, lenteradjoang.com – beberapa waktu yang lalu Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) Ramaon Dearnov Saragi didaulat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Penanganan Sengketa Pada Pilkada 2024

Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan KPU Kota Bontang di Ballroom Hotel Bintang Sintuk.

Kegiatan tersebut dihadiri sekira 60 peserta dari seluruh perwakilan PPK dan PPS se-Kota Bontang, dengan narasumber dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim Ramaon Dearnov Saragih, hadir pula dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bontang, serta Bawaslu Kota Bontang.

Kepada media ini di wawancarai, Anggota Komisioner Divisi Hukum KPU Kota Bontang Hamzah menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan agar para pelaksana kegiatan Pilkada 2024 terutama di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bisa bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik selaku penyelenggara.

“Kegiatan tersebut digelar dengan harapan, para peserta dapat melaksanakan tanggung jawab selaku penyelenggara dengan menjalankan kode etik, sehingga tidak ada pelanggaran di lapangan,” ucapnya.

Hamzah juga menerangkan bahwa dari ketiga narasumber tersebut, berbeda materi yang di sampaikan.

“Dari KPU Kaltim menjelaskan terkait kode etik, dari Bawaslu Bontang terkait penanganan sengketa Pilkada, dan dari Kejari Bontang terkait dengan potensi pelanggaran pada saat Pilkada,” urainya.

Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim Ramaon Dearnov Saragih mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah sekaligus upaya KPU Kaltim dalam memberikan pemahaman yang lebih kepada para peserta terkait kode etik pelaksanaan, sehingga bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada mendatang, dengan meminimalisasi pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan.

“Kode etik itu, harus menjadi alas dasar setiap tindakan yang di ambil oleh penyelenggara pada kegiatan Pilkada nanti,” lanjutnya.

Ia juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa asas yang wajib di gunakan oleh penyelenggara Pilkada antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel efektif, efisien, kepentingan umum, dan Aksesibilitas.

“Hal tersebut telah tertuang dalam pasal 8 hingga 20 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017,” kata dia.

Selain di Kota Bontang, Ramaon mengatakan bahwa KPU Kaltim telah melaksanakan hal serupa di sejumlah wilayah seperti Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kota Samarinda.

“Sedangkan wilayah lainnya akan segera di laksanakan dalam waktu dekat. Kami dari KPU akan bekerja maksimal dalam menyukseskan pilkada yang bakal dihelat di 27 November mendatang,” tutur Ramaon. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending