Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Bontang

Buka Puasa Bersama Sekaligus Launching Komunitas Pelopor Kebaikan Untuk Masyarakat Kota Bontang

Diterbitkan

pada

Bontang- Salah satu yang melatar belakangi berdirinya Komunitas Pelopor Kebaikan setahun lalu adalah Keperdulian terhadap hadirnya generasi-generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas tapi juga terampil dalam kebaikan sehingga menginspirasi bagi setiap orang disekelilingnya untuk semangat dalam melakukan kebaikan.

Di tahun 2024 Ramadhan menjadi bulan pilihan untuk diluncurkannya Komunitas Pelopor Kebaikan tidak hanya di kota Bontang tapi juga di Samarinda, Makasar, Surabaya, Bogor, Depok dan Padang.

Dr. Neni Moerniaeni, SpOG atau lebih dikenal dengan sebutan Bunda Neni yang pernah menjabat sebagai Walikota Bontang periode 2016-2021 dan sekarang aktif sebagai pemerhati sosial dan masyarakat yang dalam Komunitas ini merupakan Dewan Pembina Pelopor Kebaikan kota Bontang saat meresmikan peluncuran Komunitas ini pada 13 Maret 2024 mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan kebaikan dan manfaat terutama untuk generasi muda kota Bontang tanpa memandang latar belakang suku atau agama.

Bunda Neni menyampaikan bahwa saat ini dibutuhkan orang-orang yang perduli pada kebaikan dan senantiasa bergerak dalam menebar manfaat.

Acara launching Komunitas Pelopor Kebaikan yang diadakan di Masjid Al Muttaqin di Berbas Tengah Bontang Selatan ini juga dihadiri oleh Reni Murni dari Jakarta yang merupakan salah satu penggagas berdirinya Komunitas ini.

Reni Murni yang juga dikenal sebagai Motivator Nasional dan seorang Praktisi Pendidikan pada acara launching ini juga memberi pelatihan bagi remaja untuk memaksimalkan potensi dan memahami minat dan bakat.

Reni Murni mengungkapkan bahwa diadakannya acara pelatihan minat bakat ini merupakan salah satu wujud nyata dari berbagai macam aksi kebaikan yang diinisiasi oleh Pelopor Kebaikan.

Mengenal Komunitas Pelopor Kebaikan

Komunitas Pelopor Kebaikan bergerak dalam berbagai bidang yang luas, dengan tujuan utama untuk menyebarkan kebaikan dan membuat dampak positif pada masyarakat.

Adapun yang terlibat didalamnya adalah anggota volunteer masyarakat semua yang mau melakukan aksi kebaikannya.

Anggota Komunitas pelopor kebaikan didirikan bukan hanya untuk orang muslim tapi juga bagi non muslim yang mau bergerak dalam kebaikan membantu sesama apapun latar belakang keyakinannya.

Reni yang oleh para peserta Pelatihan kerap dipanggil Bunda mengungkapkan bahwa kegiatan Komunitas Pelopor Kebaikan setiap wilayah atau daerah berbeda sesuai program kerja dan kebutuhan di wilayah masing-masing.

Disela acara juga dijelaskan beberapa bidang yang dilakukan oleh Pelopor Kebaikan diantaranya adalah memberikan pendidikan /pengajaran untuk anak-anak kurang mampu dengan memberi pendidikan dan beasiswa.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan Komunitas ini juga aktif mengadakan workshop,seminar, pelatihan.

Dalam upaya pemeliharaan lingkungan Pelopor Kebaikan juga bersama dengan elemen masyarakat disamping mengadakan kegiatan menanam pohon juga aktif melakukan aksi bersih-bersih di taman, sungai, pantai, atau tempat-tempat umum.

Terbangunnya masyarakat yang sehat juga merupakan salah bentuk program penting komunitas ini maka memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai kesehatan menjadi kegiatan yang aktif dilakukan selain program donor darah, membantu pasien yang tidak mampu untuk pengobatan juga memberi bantuan bagi korban bencana alam.

Para peserta Pelatihan Pengenalan Minat Bakat mengikuti pelatihan dengan penuh antusias hingga menjelang buka puasa tiba.

Sebelum acara pelatihan ditutup Reni menyampaikan harapan agar Komunitas Pelopor Kebaikan kota Bontang dapat menjadi komunitas yang memberikan dampak besar di lingkungannya masing-masing.

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertorial

Perkuat Kordinasi Dalam Menghadapi Pilkada 2024, KPU Kaltim Gelar Konsolidasi Daerah

Diterbitkan

pada

Foto : Agenda Konsolda dan Pembukaan Deklarasi Kampanye Damai Pada Pilkada 2024.

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Konsolidasi Daerah (Konsulda) di Ballroom Hotel Grand Bumi Senyiur, Balikpapan, Senin (23/9/2024).

Agenda tersebut dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta para Komisioner KPU Kabupaten/Kota di kaltim, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kasi Idpolhankam dari Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim Suhardi, turut menjadi salah satu narasumber kunci.

Dalam paparannya, Suhardi mengatakan Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan integritas, transparansi, dan netralitas dalam proses pemilihan.

“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga agar Pilkada berjalan sesuai peraturan yang berlaku, serta mencegah adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Suhardi.

Ia juga menjelaskan bahwa Kejaksaan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik.

Selain itu, Suhardi juga menyoroti pentingnya pencegahan terhadap praktik money politics dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pilkada.

“Dalam rangka memitigasi potensi risiko, Kejaksaan akan mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu, dan komunitas intelijen,” tegasnya.
Lebih lanjut, mereka juga telah membentuk Program Posko Pemilu, yang menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat.

“Kejaksaan akan memetakan potensi konflik sosial di daerah-daerah rawan melalui program intelijen, guna mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan Pilkada 2024,” sambungnya.

Dengan sejumlah langkah ini, Kejaksaan RI berkomitmen untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, adil, dan transparan. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

KPU Kaltim Hadiri Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Bontang Pada Pilkada 2024

Diterbitkan

pada

Foto : KPU Kaltim Menghadiri Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Bontang Pada Pilkada 2024

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang menggelar kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024.

Kegiatan tersebut digelar di Hotel Equator Bontang tersebut dihadiri Komisioner Bidang Perencanaan Data dan Informasi KPU Kaltim, Iffa Rosita, Kamis, (19/9/2024).

Dalam peleno tersebut ditetapkan jumlah DPT sebanyak 134.567 dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan yang ada di Kota Bontang. Selain itu, dalam rapat Pleno tersebut juga turut ditetapkan jumlah 277 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam Kesempatannya Iffa mengatakan data yang telah ditetapkan tersebut nantinya tidak boleh berubah lagi.

“DPT yang telah ditetapkan melalui Pleno sudah tidak bisa dirubah lagi, meskipun nama yang tertera dalam Daftar tersebut kemudian tiba-tiba meninggal dunia, itu tidak bisa dicoret lagi alias dikurangi dari daftar yang telah ditetapkan, begitupula dengan data TPSnya,” ujarnya.

Sekedar informasi, turut hadir dalam kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 tersebut juga turut dihadiri Bawaslu Bontang, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Forkopimda, Tim Bakal Pasangan Calon (Paslon) Gubernur di tingkat Kota Bontang, serta tim Bakal Pasangan Calon (Paslon) Walikota Bontang. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

Diikuti Perwakilan PPK dan PPS Se-Bontang, KPU Kaltim Berikan Edukasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Sengketa Pada Pilkada 2024

Diterbitkan

pada

Foto : Ramaon Dearnov Saragih Saat Mengisi Materi Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Sengketa Pada Pilkada 2024 di Kota Bontang.

SAMARINDA, lenteradjoang.com – beberapa waktu yang lalu Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) Ramaon Dearnov Saragi didaulat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Penanganan Sengketa Pada Pilkada 2024

Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan KPU Kota Bontang di Ballroom Hotel Bintang Sintuk.

Kegiatan tersebut dihadiri sekira 60 peserta dari seluruh perwakilan PPK dan PPS se-Kota Bontang, dengan narasumber dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim Ramaon Dearnov Saragih, hadir pula dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bontang, serta Bawaslu Kota Bontang.

Kepada media ini di wawancarai, Anggota Komisioner Divisi Hukum KPU Kota Bontang Hamzah menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan agar para pelaksana kegiatan Pilkada 2024 terutama di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bisa bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik selaku penyelenggara.

“Kegiatan tersebut digelar dengan harapan, para peserta dapat melaksanakan tanggung jawab selaku penyelenggara dengan menjalankan kode etik, sehingga tidak ada pelanggaran di lapangan,” ucapnya.

Hamzah juga menerangkan bahwa dari ketiga narasumber tersebut, berbeda materi yang di sampaikan.

“Dari KPU Kaltim menjelaskan terkait kode etik, dari Bawaslu Bontang terkait penanganan sengketa Pilkada, dan dari Kejari Bontang terkait dengan potensi pelanggaran pada saat Pilkada,” urainya.

Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim Ramaon Dearnov Saragih mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah sekaligus upaya KPU Kaltim dalam memberikan pemahaman yang lebih kepada para peserta terkait kode etik pelaksanaan, sehingga bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada mendatang, dengan meminimalisasi pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan.

“Kode etik itu, harus menjadi alas dasar setiap tindakan yang di ambil oleh penyelenggara pada kegiatan Pilkada nanti,” lanjutnya.

Ia juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa asas yang wajib di gunakan oleh penyelenggara Pilkada antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel efektif, efisien, kepentingan umum, dan Aksesibilitas.

“Hal tersebut telah tertuang dalam pasal 8 hingga 20 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017,” kata dia.

Selain di Kota Bontang, Ramaon mengatakan bahwa KPU Kaltim telah melaksanakan hal serupa di sejumlah wilayah seperti Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kota Samarinda.

“Sedangkan wilayah lainnya akan segera di laksanakan dalam waktu dekat. Kami dari KPU akan bekerja maksimal dalam menyukseskan pilkada yang bakal dihelat di 27 November mendatang,” tutur Ramaon. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending