Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Ekonomi

Kenaikan UMP Kaltim 2025 Apakah Cukup untuk Menopang Kehidupan Buruh?

Diterbitkan

pada

Foto : Gambar hanya ilustrasi/lenteradjoang.com

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Dilansir dari harianrakyatdotco. Pengumuman kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 sebesar 6,5 persen, menjadi Rp3.579.313,77, oleh Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik pada Rabu (11/12/2024) di Balikpapan, memantik beragam respons.

Di satu sisi, langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyesuaikan upah pekerja dengan pertumbuhan ekonomi.

Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kenaikan tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi buruh.

Secara nominal, kenaikan sekitar Rp200 ribu dari UMP tahun 2024 (Rp3.360.858) mungkin terlihat cukup besar. Namun, apakah itu cukup untuk menutup kenaikan biaya hidup?

Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Kaltim, melalui Yoyok Sudarmanto, menilai kenaikan tersebut tidak sebanding dengan laju kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kenaikan upah Rp200 ribu ini tidak akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli buruh,” tegasnya.

Kritik ini menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh tidak hanya bergantung pada angka kenaikan upah, tetapi juga pada stabilitas harga barang dan jasa.

Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMS-P) yang lebih tinggi untuk sektor-sektor tertentu, seperti minyak dan gas (Rp3.758.279) atau batubara (Rp3.722.486), memang memberikan apresiasi lebih terhadap risiko dan karakteristik pekerjaan.

Namun, kebijakan ini tidak serta-merta menjawab tantangan pekerja di sektor-sektor lain yang tetap harus bertahan dengan UMP. Buruh di sektor non-sektoral tetap berjuang keras di tengah inflasi yang tak terelakkan.

Di sisi lain, patut diapresiasi bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim membuka jalur pengaduan untuk memastikan implementasi UMP berjalan sesuai aturan.

Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah serius melindungi hak-hak buruh. Selain itu, penyesuaian UMP ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung kesejahteraan buruh sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan UMP 2025 seharusnya menjadi momentum untuk merefleksikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah tidak hanya perlu memastikan kenaikan upah yang sesuai, tetapi juga menekan inflasi dan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Tanpa langkah-langkah komprehensif, kenaikan UMP sebesar 6,5 persen ini mungkin hanya akan menjadi tambahan angka di atas kertas, tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan buruh.

Kenaikan UMP Kaltim 2025 merupakan langkah positif, tetapi belum cukup untuk menjawab persoalan daya beli buruh.

Pemerintah perlu mengiringinya dengan kebijakan yang lebih holistik untuk menekan biaya hidup, memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Sebab, kesejahteraan buruh tidak bisa hanya diukur dari angka, tetapi juga dari kualitas hidup yang benar-benar meningkat. (Awe)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Pelaku Usaha (UMKM) Berkontribusi Pacu Pertumbuhan Ekonomi Samarinda

Diterbitkan

pada

Foto : Wali Kota Samarinda, Andi Harun/HO .(LenteraDjoang.com/Chandra)

SAMARINDA, lenteraDjoang.com – Pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda terus menguat berkat kolaborasi multipihak, tidak hanya mengandalkan peran pemerintah.

Berbagai program dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaku usaha, hingga kebijakan anggaran daerah (APBD) menjadi penggerak utama, Sabtu (29/3/2025).

Hal ini diungkapkan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam paparan perkembangan ekonomi terkini.

Salah satu kontributor signifikan adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM), anggota Holding BUMN Ultra Mikro (BWMN), yang telah membina sekitar 30 ribu kelompok usaha, terutama kelompok ibu-ibu.

Melalui program pembiayaan dan pendampingan usaha, kelompok ini kini produktif menghasilkan beragam komoditas.

“Mereka bukan hanya mendapat akses modal, tetapi juga pembinaan berkelanjutan,” jelas Andi Harun.

Di sektor industri, revitalisasi usaha tradisional seperti Orimba di Samarinda Seberang menjadi bukti keseriusan pemulihan ekonomi.

Industri pengolahan pelepah sawit (pelewut) yang sempat mati suri kembali hidup setelah mendapat injeksi modal dan dukungan pemasaran.

“Kami telah meninjau langsung perkembangan Orimba. Mereka kini mampu beroperasi dan menyerap tenaga kerja,” tambah Wali Kota.

Pemerintah Kota juga menggenjot ketahanan pangan dengan memperluas lahan pertanian dan budidaya perikanan darat.

Pertumbuhan wirausaha baru tercermin dari terbitnya 18.000 Nomor Induk Berusaha (NIB), baik skala mikro maupun menengah.

“Ini menjadi bukti geliat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi,” ujar pejabat Dinas Perdagangan setempat.

APBD Samarinda disebut berperan sebagai trigger pemulihan ekonomi.

Program seperti bantuan usaha 100 juta per Rukun Tetangga (RT) mendorong perputaran uang melalui kegiatan swakelola masyarakat.

“Dana tersebut tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan,” tegas Andi Harun.

Di sektor properti, penyelesaian Rencana Tata Ruang (RTRW) dua tahun lalu membuka peluang pengembang bermitra dengan perbankan.

Meski daya beli properti kelas menengah atas masih perlu didorong, pembenahan regulasi diyakini menjadi langkah awal pemulihan.

Samarinda juga menguat sebagai pusat logistik dan jasa pendukung industri di Kaltim.

Aktivitas pertambangan di Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), dan kawasan industri Bontang turut menyokong perekonomian kota melalui distribusi logistik dan belanja kebutuhan operasional.

“Kami optimis pertumbuhan ekonomi akan terus membaik, apalagi dengan dukungan iklim investasi yang semakin kondusif,” pungkas Andi Harun.

Kolaborasi multipihak ini diharapkan menjadi fondasi bagi Samarinda untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. (Chandra)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Daerah

Andi Harun, Program BUMRT dan Pemberdayaan Warga, Dampak Ekonomi Kalimantan Timur 8,62%

Diterbitkan

pada

Foto : Walikota Samarinda Terpilih, Andi Harun.(LenteraDjoang.com/Chandra)

SAMARINDA, lenteraDjoang.com – Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur yang mencapai 8,62 persen kini menjadi sorotan nasional. Walikota Samarinda terpilih, Andi Harun, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan dan meningkatkan angka tersebut melalui penguatan Badan Usaha Milik RT (BUMRT) dan program pemberdayaan masyarakat di tingkat RT.

Menurut Andi Harun, program BUMRT akan ditingkatkan agar kegiatan pembangunan yang selama ini hanya berupa program pemerintah berubah menjadi aktivitas produktif yang memberikan manfaat berulang, minggu, (17/2/2025).

“Program-program seperti pembuatan kolam ikan dan budidaya ikan tawar yang sebelumnya dikelola secara konservatif, kini melalui BUMRT dapat dilakukan dengan sistem transaksi dan perencanaan pengembangan secara mandiri oleh masyarakat,” tegasnya .

Contoh nyata dari keberhasilan program ini dapat dilihat di Gunung Lingai. Dahulu, setiap hasil panen hanya menyumbang Rp 5.000 untuk kegiatan publik. Kini, dana tersebut sudah cukup untuk membebaskan lahan guna pembangunan jalan lingkungan.

“Bayangkan, tanpa adanya subsidi dari pemerintah, masyarakat sudah mampu
mewujudkan pembangunan infrastruktur lokal melalui partisipasi aktif mereka,” tambah Andi Harun.

Dalam salah satu proyek, dana awal sebesar Rp 100 juta dari pemerintah kemudian disesuaikan dengan kebutuhan yang ternyata mencapai Rp 150 juta.

Warga di sekitar lokasi proyek turut berperan dengan mengumpulkan tambahan dana sebesar Rp 50 juta.

“Ini membuktikan bahwa melalui partisipasi, beban anggaran pemerintah dapat dikurangi dan pembangunan bisa berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Selain infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha.

Banyak warga yang memiliki potensi usaha namun kekurangan pengetahuan tentang manajemen bisnis, seperti pembuatan kemasan produk yang menarik.

“Kami sedang mendidik masyarakat agar mereka mampu menambah nilai pada produk mereka melalui teknik pemasaran yang lebih baik,” jelas Andi Harun.

Program ini bahkan mencakup aspek sosial, seperti pembayaran iuran BPJS bagi warga tidak mampu di tingkat RT.

Dengan sistem ini, program Universal Health Coverage (UHC) pun dapat lebih tepat sasaran, karena warga sendiri yang paling memahami kondisi ekonomi di lingkungannya.

Dalam perkembangan lain, Andi Harun mengonfirmasi proses KPBUU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) untuk pembangunan Rumah Sakit Moeis telah memasuki tahap tender.

Proses prakualifikasi telah selesai, dan tender pun telah diumumkan melalui media massa dengan target pengumuman pemenang tender sampai bulan Juni.

Setelah penentuan pemenang, pembangunan rumah sakit diharapkan segera dimulai.

“Setelah tender selesai dan pemenang ditetapkan, pembangunan akan segera berjalan, Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan infrastruktur kesehatan dan memberdayakan masyarakat melalui kemitraan yang erat,” tegas Andi Harun.

Dengan langkah strategis melalui penguatan BUMRT dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan tidak hanya akan bertahan tetapi juga berkembang.

Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha, dan penyediaan layanan kesehatan, diharapkan program-program ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Chandra)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Daerah

Serapan APBD Kaltim 2024 Capai 92 Persen, GOR Sempaja Tingkatkan Fasilitas

Diterbitkan

pada

Foto : Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni Laporan capaian serapan anggaran tahun 2024 lebih dari 92 Persen lenteradjoang.com/Chandra

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni melaporkan bahwa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sudah mencapai 92 persen hingga saat ini.

“Serapan anggaran tahun 2024 sejauh ini sudah di atas 92 persen, tinggal menunggu finalisasi hingga 10 Januari 2025,” kata Sri Wahyuni, Selasa, 7 Januari 2025.

Total APBD Kaltim tahun 2024 sebesar Rp22,19 triliun, yang terdiri dari APBD murni Rp20,67 triliun dan penambahan dari APBD Perubahan Rp1,52 triliun.

Sri Wahyuni menjelaskan bahwa sisa anggaran (Silpa) tahun 2024 akan digunakan sebagai sumber pembiayaan pada APBD 2025. “Silpa ini akan menjadi sumber pembiayaan dalam APBD Perubahan 2025,” jelasnya.

Ia menambahkan, Silpa dapat berasal dari kurangnya penyaluran anggaran, efisiensi kegiatan, atau adanya program yang tidak terlaksana.

Sementara itu, Pemprov Kaltim juga berupaya meningkatkan fasilitas olahraga di GOR Sempaja. Tenda sementara yang sebelumnya digunakan untuk wisata belanja kini diganti dengan tenda permanen.

“Dengan fasilitas baru ini, masyarakat diharapkan semakin nyaman berolahraga dan menikmati kegiatan di GOR Sempaja,” ujar Sri Wahyuni.

Ia berharap perbaikan fasilitas ini dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk menjaga kebugaran. “Kami ingin GOR ini menjadi tempat yang nyaman dan bermanfaat untuk semua warga,” tutupnya. (chandra)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending