Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Kutai Kartanegara

Forum Santan Bersatu Gelar Aksi Tuntut Indominco Tanggung Jawab Dampak Pencemaran Lingkungan

Diterbitkan

pada

KUTAI KARTANEGARA, lenteradjoang.com – Forum Santan Bersatu yang tergabung dengan Warga Desa Santan Ilir dan Santan Tengah, Kecamatan Marang Kayu menggelar aksi di kawasan Stockpile PT Indominco Mandiri (IMM), Rabu (14/8/2024). Dalam unjuk Rasa tersebut mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian serta pihak keamanan internal perusahaan.

Aksi ini dilakukan adanya dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh PT Indominco yang melakukan kegiatan pembuangan baru bara langsung ke laut. Akibatnya, perairan Desa Santan pun mengalami pendangkalan akibat tumpukan batu bara.

Taufik, Humas Forum Santan Bersatu mengungkapkan bahwa dugaan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh PT Indominco selain berdampak pada kerugian nelayan, juga tentu merusak ekosistem laut di wilayah pesisir Desa Santan Ilir.

“Adanya aktivitas pembuangan batu bara oleh PT IMM ini diketahui sudah terjadi sejak Agustus 2023, Masyarakat menemukan sedimentasi di pesisir laut Desa Santan Ilir hinga kedalaman kurang lebih 3-5 meter yang menyebabkan pendangkalan wilayah laut,” ungkapnya.

Forum Santan Bersatu menjelaskan bahwa aktivitas kejahatan lingkungan dari PT Indominco terus dilakukan hingga membuat kekhawatiran bagi nelayan sekitar.

“Akibatnya, lokasi penangkapan ikan semakin jauh dari daerah pesisir dan berpotensi besar menyebabkan kontaminasi zat berbahaya pada tangkapan ikan nelayan,” bebernya.

Dikatakan bahwa salah satu zat berbahaya yang dihasilkan oleh batu bara adalah senyawa merkuri yang dapat berakibat pada gangguan
saraf dan gangguan kesehatan lainnya hingga mempengaruhi kecerdasan atau IQ pada
anak-anak yang mengkonsumsi ikan dari laut yang terkontaminasi batu bara.

PT Indominco juga dinilai turut memperburuk kondisi udara di wilayah Desa Santan Tengah dan Santan Ilir dengan debu hitam dari batu bara. Debu batu bara ini bersumber dari lokasi conveyor tambang PT IMM yang berdekatan dengan pemukiman dan terbawa oleh angin.

“Sebanyak 3 RT di Desa Santan Ilir, dan sebanyak 1 Dusun warga di Desa Santan Tengah terpapar debu hitam batu bara setiap harinya,” terangnya.

Paparan kronis debu tambang tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia terutama anak-anak, menghirup debu batu bara yang terbawa oleh udara. Jurnal environmental research menyebut dampak debu batu bara, berisiko mengakibatkan berbagai penyakit paru-paru, termasuk pneumokoniosis, emfisema, silikosis dan bronkitis.

Risiko kesehatan inilah yang mengancam kehidupan masyarakat dua Desa Santan yang
diantaranya adalah anak-anak. Masyarakat sangat terganggu dengan debu hitam dari
batu bara yang terhirup hingga mengakibatkan gejala batuk-batuk dan sakit kepala sering
dialami warga. Selain itu debu hitam ini sudah menyusahkan warga karena selalu memenuhi halaman rumah mereka.

Dalam aksi tersebut, Forum Santan Bersatu mendesak PT Indominco Mandiri untuk bertanggung jawab dengan melaksanakan lima tuntutan dari mereka.

Pertama, Forum Santan Bersatu mendesak PT IMM segera menghentikan pembuangan limbah batu bara ke laut sekitar Desa Santan Ilir. Kemudian, melakukan pengembalian dan pemulihan ekosistem Laut disekitar pesisir Desa Santan Ilir.

Ketiga, menghentikan pencemaran udara di sekitar Desa Santan Tengah dan Ilir akibat
aktivitas conveyor batubara, juga menuntut perusahaan memberikan ganti rugi kepada masyarakat atas pencemaran lingkungan.

Terakhir, meminta PT IMM Melakukan tanggungjawab terhadap dampak pencemaran lingkungan di Desa Santan Tengah dan Santan Ilir.

PT Indominco Mandiri yang merupakan perusahaan tambang batu bara pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan luas wilayah usaha 24.121 hektar yang aktivitasnya bersinggungan dengan beberapa desa di Kecamatan Marangkayu.

Ijin tambang PT IMM dimulai dari tanggal 1 April 1998 dan akan beroperasi hingga izinnya berakhir pada 31 Maret 2028 selama kurang lebih 30 tahun.(**)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kutai Kartanegara

Antara Harapan dan Realita: GMNI Kukar Soroti Potensi Gagalnya Program Gratispol Gubernur Kaltim

Diterbitkan

pada

Foto : Ketua DPC GMNI Kukar, Renanda Kusuma Wardana/ist/LenteraDjoang.com

KUTAI KARTANEGARA, LenteraDjoang.com – Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertajuk Gratispol yang sejak awal digadang sebagai solusi pemerataan akses pendidikan, kini mulai menuai sorotan kritis. Di tengah ekspektasi besar masyarakat, berbagai pihak mengingatkan adanya potensi kegagalan implementasi akibat lemahnya perencanaan dan komunikasi kebijakan.

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kutai Kartanegara menilai, program yang semula menjanjikan “pendidikan gratis bagi seluruh mahasiswa Kaltim” justru menghadirkan kebingungan di tingkat teknis. Mulai dari ketidaksinkronan kriteria penerima hingga perubahan persyaratan yang dinilai tidak konsisten dengan janji kampanye Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud.

Dari sisi kebijakan publik, program Gratispol dinilai tidak cukup hanya berangkat dari niat baik. Skala program yang masif menuntut koordinasi anggaran yang solid antara Pemerintah Provinsi dan 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Tanpa perencanaan administratif yang matang, program ini berisiko terhambat di tengah jalan.

“Sejak awal kampanye, janji yang disampaikan adalah beasiswa Gratispol untuk seluruh mahasiswa Kalimantan Timur. Namun, realisasinya justru dibatasi pada mahasiswa reguler dengan kriteria yang tidak pernah dikampanyekan secara gamblang,” ujar Renanda Kusuma Wardana, Ketua GMNI Kukar.

Ia menyoroti kebijakan tahun sebelumnya yang hanya menyasar mahasiswa baru dan mengecualikan mahasiswa gap year. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan sekaligus inkonsistensi kebijakan.

“Ini secara tidak langsung membuktikan bahwa ada persoalan serius dalam penyusunan persyaratan. Tidak sejalan dengan narasi pendidikan gratis yang digaungkan saat kampanye,” tegas Renanda.

Selain persoalan administratif, risiko benturan regulasi juga menjadi perhatian. Ketiadaan payung hukum yang presisi berpotensi menjadikan pengalokasian anggaran Gratispol sebagai temuan hukum di kemudian hari. Belum lagi persoalan validitas data penerima manfaat yang rawan tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.

Ketua DPC GMNI Kutai Kartanegara menilai kegagalan komunikasi pemerintah menjadi faktor utama yang memicu kekecewaan mahasiswa.

“Harapan besar mahasiswa kandas hanya karena pemerintah gagal mengomunikasikan kriteria penerima beasiswa secara terbuka. Tidak semua mahasiswa, terutama kawan-kawan fresh graduate yang ingin melanjutkan pendidikan, memahami detail Pergub yang ada,” ujarnya.

GMNI Kukar menegaskan, Gratispol seharusnya tidak berhenti sebagai program bantuan sosial semata. Lebih dari itu, kebijakan ini mesti diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur.

“Keberhasilan Gratispol tidak diukur dari seberapa besar anggaran atau berapa banyak penerima. Ukurannya adalah sejauh mana masyarakat Kaltim menjadi lebih mandiri pasca intervensi kebijakan ini,” tutupnya. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Kutai Kartanegara

SMSI, AMSI, dan JMSI Kukar Satukan Barisan Bentuk KODAK

Diterbitkan

pada

Foto : Flayer Perwakilan SMSI, AMSI, dan JMSI Kutai Kartanegara berfoto bersama usai deklarasi pembentukan KODAK (Kolaborasi Media Kukar) di Taman Tanjong, Tenggarong, Minggu (20/12/2025)/ist/KODAK

TENGGARONG, LenteraDjoang.com – Tiga organisasi media siber di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), menyatukan langkah melalui pembentukan KODAK (Kolaborasi Media Kukar). Inisiatif ini menjadi penanda keseriusan insan pers lokal dalam menjaga marwah jurnalistik di tengah derasnya arus informasi viral.

Kesepakatan pembentukan KODAK disampaikan dalam forum diskusi yang digelar di Taman Tanjong, Tenggarong, Minggu (20/12/2025). Diskusi tersebut mengangkat tema “Pers Berkualitas di Tengah Arus Viral: Strategi Bertahan dan Adaptasi”, sebagai respons atas tantangan media di era digital yang serba cepat dan instan.

Ketua SMSI Kukar, Angga Triandi, menegaskan bahwa kolaborasi lintas organisasi media merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan. Menurutnya, pers lokal harus memperkuat barisan agar tidak tergerus oleh praktik pemberitaan yang mengabaikan verifikasi dan etika.

“Pers tidak boleh hanyut dalam arus viral semata. Kolaborasi melalui KODAK adalah ikhtiar bersama untuk menjaga kualitas, independensi, dan tanggung jawab media kepada publik,” tegas Angga.

Diskusi berlangsung dinamis dengan membahas berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan kapasitas jurnalis, disiplin verifikasi informasi, hingga pemanfaatan teknologi digital secara beretika. Seluruh peserta sepakat bahwa kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui kerja jurnalistik yang profesional dan berintegritas.

Lebih dari sekadar forum diskusi, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi antarinsan pers lintas organisasi di Kukar. Semangat kebersamaan yang terbangun mencerminkan tekad bersama untuk menghadapi tantangan dunia pers secara kolektif.

Angga Triandi menambahkan, ke depan KODAK tidak berhenti sebagai simbol persatuan. Berbagai program konkret telah dirancang, seperti pelatihan jurnalistik, diskusi rutin, serta kolaborasi liputan antarmedia guna menghadirkan konten yang lebih edukatif, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.

Melalui KODAK, SMSI, AMSI, dan JMSI Kukar berharap pers lokal mampu berdiri tegak sebagai pilar demokrasi daerah kritis, berkualitas, dan tetap relevan di tengah dinamika media digital yang terus berkembang. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

Perkuat Kordinasi Dalam Menghadapi Pilkada 2024, KPU Kaltim Gelar Konsolidasi Daerah

Diterbitkan

pada

Foto : Agenda Konsolda dan Pembukaan Deklarasi Kampanye Damai Pada Pilkada 2024.

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Konsolidasi Daerah (Konsulda) di Ballroom Hotel Grand Bumi Senyiur, Balikpapan, Senin (23/9/2024).

Agenda tersebut dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta para Komisioner KPU Kabupaten/Kota di kaltim, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kasi Idpolhankam dari Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim Suhardi, turut menjadi salah satu narasumber kunci.

Dalam paparannya, Suhardi mengatakan Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan integritas, transparansi, dan netralitas dalam proses pemilihan.

“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga agar Pilkada berjalan sesuai peraturan yang berlaku, serta mencegah adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Suhardi.

Ia juga menjelaskan bahwa Kejaksaan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik.

Selain itu, Suhardi juga menyoroti pentingnya pencegahan terhadap praktik money politics dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pilkada.

“Dalam rangka memitigasi potensi risiko, Kejaksaan akan mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu, dan komunitas intelijen,” tegasnya.
Lebih lanjut, mereka juga telah membentuk Program Posko Pemilu, yang menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat.

“Kejaksaan akan memetakan potensi konflik sosial di daerah-daerah rawan melalui program intelijen, guna mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan Pilkada 2024,” sambungnya.

Dengan sejumlah langkah ini, Kejaksaan RI berkomitmen untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, adil, dan transparan. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending