Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Kutai Kartanegara

Sah, DPP Gerindra Resmi Rekomendasikan Dendi-Alif Pada Pilkada Kukar 2024

Diterbitkan

pada

KUKAR, lenteradjoang.com – Partai Gerindra secara resmi memberikan dukungan kepada Dendi Suryadi dan Alif Turiadi di Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) melalui surat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang dikeluarkan di Jakarta 12 Agustus 2024.

Melalui surat DPP Gerindra Nomor 08-1301/RekomDPP-GERINDRA/2024 yang ditandatangani  Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani.

Dalam keterangan surat Rekomendasi tersebut DPP Gerindra memerintahkan kepada DPD, DPC, PAC, dan pimpinan ranting untuk menyusun dan melaksanakan kerja pemenangan serta melaksanakan kerja terukur untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas pasangan calon yang direkomendasikan dan melengkapi partai koalisi guna memenuhi persyaratan minimal 20 persen kursi DPRD.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPC Partai Gerindra Kukar sekaligus anggota DPRD Kukar, Alif Turiadi, membenarkan perihal surat rekomendasi yang diberikan DPP Gerindra kepada dirinya dan Dendi Suryadi. “Benar,” ucap Alif melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (23/8/2024).

Sebelumnya, Dendi Suryadi juga mengklaim sudah mengantongi Surat Rekomendasi dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setelah namanya diumumkan dan masuk pada urutan ke-58 dari 64 calon kepala daerah kota/kabupaten yang akan berlaga di Pilkada pada Rabu (29/5/2024) di Jakarta.

Keputusan tersebut diambil setelah dirinya mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon kepala daerah untuk mengetahui visi dan program pembangunan para calon kepala daerah, termasuk kesiapan memenangkan Pilkada.

Dengan keterwakilan kursi di DPRD Kukar, Partai Gerindra sebanyak 6 kursi dan PKB sebanyak 4 kursi, dengan total 10 kursi, sudah mencukupi syarat untuk maju di Pilkada Kukar 2024, di mana syarat minimal adalah 20 persen kursi DPRD Kukar. (red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kutai Kartanegara

Antara Harapan dan Realita: GMNI Kukar Soroti Potensi Gagalnya Program Gratispol Gubernur Kaltim

Diterbitkan

pada

Foto : Ketua DPC GMNI Kukar, Renanda Kusuma Wardana/ist/LenteraDjoang.com

KUTAI KARTANEGARA, LenteraDjoang.com – Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertajuk Gratispol yang sejak awal digadang sebagai solusi pemerataan akses pendidikan, kini mulai menuai sorotan kritis. Di tengah ekspektasi besar masyarakat, berbagai pihak mengingatkan adanya potensi kegagalan implementasi akibat lemahnya perencanaan dan komunikasi kebijakan.

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kutai Kartanegara menilai, program yang semula menjanjikan “pendidikan gratis bagi seluruh mahasiswa Kaltim” justru menghadirkan kebingungan di tingkat teknis. Mulai dari ketidaksinkronan kriteria penerima hingga perubahan persyaratan yang dinilai tidak konsisten dengan janji kampanye Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud.

Dari sisi kebijakan publik, program Gratispol dinilai tidak cukup hanya berangkat dari niat baik. Skala program yang masif menuntut koordinasi anggaran yang solid antara Pemerintah Provinsi dan 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Tanpa perencanaan administratif yang matang, program ini berisiko terhambat di tengah jalan.

“Sejak awal kampanye, janji yang disampaikan adalah beasiswa Gratispol untuk seluruh mahasiswa Kalimantan Timur. Namun, realisasinya justru dibatasi pada mahasiswa reguler dengan kriteria yang tidak pernah dikampanyekan secara gamblang,” ujar Renanda Kusuma Wardana, Ketua GMNI Kukar.

Ia menyoroti kebijakan tahun sebelumnya yang hanya menyasar mahasiswa baru dan mengecualikan mahasiswa gap year. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan sekaligus inkonsistensi kebijakan.

“Ini secara tidak langsung membuktikan bahwa ada persoalan serius dalam penyusunan persyaratan. Tidak sejalan dengan narasi pendidikan gratis yang digaungkan saat kampanye,” tegas Renanda.

Selain persoalan administratif, risiko benturan regulasi juga menjadi perhatian. Ketiadaan payung hukum yang presisi berpotensi menjadikan pengalokasian anggaran Gratispol sebagai temuan hukum di kemudian hari. Belum lagi persoalan validitas data penerima manfaat yang rawan tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.

Ketua DPC GMNI Kutai Kartanegara menilai kegagalan komunikasi pemerintah menjadi faktor utama yang memicu kekecewaan mahasiswa.

“Harapan besar mahasiswa kandas hanya karena pemerintah gagal mengomunikasikan kriteria penerima beasiswa secara terbuka. Tidak semua mahasiswa, terutama kawan-kawan fresh graduate yang ingin melanjutkan pendidikan, memahami detail Pergub yang ada,” ujarnya.

GMNI Kukar menegaskan, Gratispol seharusnya tidak berhenti sebagai program bantuan sosial semata. Lebih dari itu, kebijakan ini mesti diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur.

“Keberhasilan Gratispol tidak diukur dari seberapa besar anggaran atau berapa banyak penerima. Ukurannya adalah sejauh mana masyarakat Kaltim menjadi lebih mandiri pasca intervensi kebijakan ini,” tutupnya. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Kutai Kartanegara

SMSI, AMSI, dan JMSI Kukar Satukan Barisan Bentuk KODAK

Diterbitkan

pada

Foto : Flayer Perwakilan SMSI, AMSI, dan JMSI Kutai Kartanegara berfoto bersama usai deklarasi pembentukan KODAK (Kolaborasi Media Kukar) di Taman Tanjong, Tenggarong, Minggu (20/12/2025)/ist/KODAK

TENGGARONG, LenteraDjoang.com – Tiga organisasi media siber di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), menyatukan langkah melalui pembentukan KODAK (Kolaborasi Media Kukar). Inisiatif ini menjadi penanda keseriusan insan pers lokal dalam menjaga marwah jurnalistik di tengah derasnya arus informasi viral.

Kesepakatan pembentukan KODAK disampaikan dalam forum diskusi yang digelar di Taman Tanjong, Tenggarong, Minggu (20/12/2025). Diskusi tersebut mengangkat tema “Pers Berkualitas di Tengah Arus Viral: Strategi Bertahan dan Adaptasi”, sebagai respons atas tantangan media di era digital yang serba cepat dan instan.

Ketua SMSI Kukar, Angga Triandi, menegaskan bahwa kolaborasi lintas organisasi media merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan. Menurutnya, pers lokal harus memperkuat barisan agar tidak tergerus oleh praktik pemberitaan yang mengabaikan verifikasi dan etika.

“Pers tidak boleh hanyut dalam arus viral semata. Kolaborasi melalui KODAK adalah ikhtiar bersama untuk menjaga kualitas, independensi, dan tanggung jawab media kepada publik,” tegas Angga.

Diskusi berlangsung dinamis dengan membahas berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan kapasitas jurnalis, disiplin verifikasi informasi, hingga pemanfaatan teknologi digital secara beretika. Seluruh peserta sepakat bahwa kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui kerja jurnalistik yang profesional dan berintegritas.

Lebih dari sekadar forum diskusi, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi antarinsan pers lintas organisasi di Kukar. Semangat kebersamaan yang terbangun mencerminkan tekad bersama untuk menghadapi tantangan dunia pers secara kolektif.

Angga Triandi menambahkan, ke depan KODAK tidak berhenti sebagai simbol persatuan. Berbagai program konkret telah dirancang, seperti pelatihan jurnalistik, diskusi rutin, serta kolaborasi liputan antarmedia guna menghadirkan konten yang lebih edukatif, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.

Melalui KODAK, SMSI, AMSI, dan JMSI Kukar berharap pers lokal mampu berdiri tegak sebagai pilar demokrasi daerah kritis, berkualitas, dan tetap relevan di tengah dinamika media digital yang terus berkembang. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

Perkuat Kordinasi Dalam Menghadapi Pilkada 2024, KPU Kaltim Gelar Konsolidasi Daerah

Diterbitkan

pada

Foto : Agenda Konsolda dan Pembukaan Deklarasi Kampanye Damai Pada Pilkada 2024.

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Konsolidasi Daerah (Konsulda) di Ballroom Hotel Grand Bumi Senyiur, Balikpapan, Senin (23/9/2024).

Agenda tersebut dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta para Komisioner KPU Kabupaten/Kota di kaltim, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kasi Idpolhankam dari Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim Suhardi, turut menjadi salah satu narasumber kunci.

Dalam paparannya, Suhardi mengatakan Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan integritas, transparansi, dan netralitas dalam proses pemilihan.

“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga agar Pilkada berjalan sesuai peraturan yang berlaku, serta mencegah adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Suhardi.

Ia juga menjelaskan bahwa Kejaksaan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik.

Selain itu, Suhardi juga menyoroti pentingnya pencegahan terhadap praktik money politics dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pilkada.

“Dalam rangka memitigasi potensi risiko, Kejaksaan akan mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu, dan komunitas intelijen,” tegasnya.
Lebih lanjut, mereka juga telah membentuk Program Posko Pemilu, yang menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat.

“Kejaksaan akan memetakan potensi konflik sosial di daerah-daerah rawan melalui program intelijen, guna mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan Pilkada 2024,” sambungnya.

Dengan sejumlah langkah ini, Kejaksaan RI berkomitmen untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, adil, dan transparan. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending