SAMARINDA, lenteradjoang.com – Sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekekarasan Seksual (TPKS) di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang, Jum’at (30/08/2024).
Perempuan Mahardika Samarinda, Sosialisasi ini dalam rangka untuk memutuskan rantai kekerasan seksual.
Diketahui, UU TPKS sudah dua tahun disahkan oleh negara agar bisa memberikan keadilan kepada korban kekerasan berbasis gender.
Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya UU TPKS ini.
Seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu menyebarkan UU TPKS. Dijelaskan di dalam UU tersebut, khususnya di pasal 85 ayat (1), “masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual.”
Dalam hal ini lah, Perempuan Mahardika melaksanakan sosialisasi dengan upaya target sasaran ialah Kec Samarinda Seberang.
Sosialisasi ini, menghadirkan narasumber, diantaranya Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Kaltim Mirza Alfian, Direktur LBH APiK Kaltim Kasmawati, selanjutnya Koordinator Paralegal Perempuan Mahardika Samarinda Disya Halid, dan Komite Nasional Perempuan Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi.
Kepala Skesi Tindak Lanjut UPTD PPA Kaltim, Mirza Menjelaskan, “Dirinya mengakui senang dengan inisiasi yang dilakukan Perempuan Mahardika ini. Sebab masih banyak masyarakat kita yang masih kurang akan kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual ini”. Ungkapnya.
“Terima kasih kepada generasi muda yang peduli dengan kasus ini. Karena secara teoritis, kasus-kasus terhadap perempuan dan anak ini hanya 10 persen yang terlaporkan.
Nah kepedulian kitalah yang akan menentukan apakah kasus ini akan terus berlanjut atau kita putus,”tegasnya.
Di kesempatan ini, Mirza memaparkan pelayanan UPTD PPA Kaltim dalam menerima dan menangani kasus kekerasan berbasis gender.
UPTD PPA memberikan pelayanan bantuan hukum dan bantuan psikologi.
“Hal ini perlu ditekankan, bahwa bagi pelapor tidak akan kami sebarkan identitasnya. Pasti kami rahasiakan. Serta bagi korban yang melapor, tidak kami pungut biaya sama sekali,”tegasnya.
Disisi lain Mutiara Ika Pratiwi atau akrab disapa Ika mengungkapkan, sosialisasi ini menyasar ke ibu-ibu yang menjadi penggerak. Tidak secara struktur formal, namun sebagai penggerak sosial.
“Misalnya ada kasus kekerasan di rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar gitu. Dan ibu-ibu seperti TP PKK dan posyandu sangat dekat untuk mengetahui adanya kasus kekerasan perempuan dan anak,”katanya.
Beruntungnya, dari sosialisasi ini, ada komitmen bersama dengan pihak Kecamatan Samarinda Seberang. Dimana, perlunya kelanjutan sosialisasi lebih intens hingga ke tingkat kelurahan maupun RT.
“Tadi sudah ada komitmen bersama dengan sekretaris kecamatan bahwa kegiatan ini penting untuk dilanjutkan begitu ke desa-desa atau juga mengumpulkan atau lebih spesifik lagi ke misalnya mereka yang pengurus di PKK atau di posyandu begitu ya.”
“Yang nanti bisa menjadi orang-orang yang menyebarkan informasi terkait dengan lingkungan sekitar,”kuncinya.
Perempuan Muda Jadi Rentan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Paralegal Akan Bantu
Salah satu korban yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender ialah perempuan muda. Salah satunya, pada relasi pacaran.
Bentuk-bentuk kekerasan berpotensi terjadi dalam relasi tersebut. Namun, status pacaran tidak diakui secara hukum dan negara.
Perempuan Mahardhika sendiri telah memiliki divisi Paralegal Perempuan Muda Sebaya (PPMS) yang berfokus kepada pendampingan perempuan muda korban kekerasan berbasis gender.
Koordinator PPMS, Disya mengakui bahwa banyak sekali remaja yang tidak tahu bahwa dia bisa melaporkan dengan mudah. Karena di dalam UU TPKS itu sangat rinci diatur mengenai hak-haknya dia sebagai korban.
“Misalnya ketika masih belum siap untuk melaporkan itu juga bisa mendapatkan pemulihan terlebih dahulu, kemudian juga terkait dengan alat bukti ini juga dimudahkan. Bahwa keterangan korban bisa menjadi alat bukti.”
“Kemudian juga berhak mendapatkan pendampingan gitu. Artinya berhak untuk ditemani. Misalnya masih trauma melaporkan kepolisian, maka bisa melapornya ke pendamping. Jadi nanti polisi yang akan mendengarkan rekaman korban,”paparnya.
Mengingat pula, korban kerap merasa sendiri dan kebingungan selama proses penanganan kasus. Korban perempuan muda biasanya lebih membuka diri kepada orang yang usianya setara.
“Disinilah peran paralegal Perempuan Mahardhika. Kami akan mendampingi korban untuk mendapatkan bantuan. Dari proses pelaporan hingga pasca kasusnya selesai,”katanya.
Disya berharap agar semakin banyak perempuan muda yang berani melapor kasus kekerasan seksual. Pun, dengan bantuan dari PPMS sendiri. (red)
Bisa menghubungi melalui akun Instagram @mahardhikasamarinda atau kontak Person Kami : 08133-033-2879