Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Nasional

SMSI Dorong Proses Hukum Direktur Pemberitaan JakTV Dilakukan Secara Akuntabel Dan Proporsional

Diterbitkan

pada

Foto : SMSI Dorong Proses Hukum Direktur Pemberitaan Dilakukan Secara Akuntabel dan Proposional./istimewa/LenteraDjoang.com

JAKARTA, lenteraDjoang.com – Penetapan tersangka dan penahan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar, dalam kasus yang disebut Kejaksaan Agung sebagai permufakatan jahat untuk merintangi pemeriksaan perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula, mendapat perhatian khusus bagi Serikat Media Siber Indionesia (SMSI).

Organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia ini, mendorong, supaya proses hukum Direktur Pemberitaan JakTV dilakukan secara akuntable dan proporsional.

“Karena yang berkembang saat ini, menimbulkan pesepsi yang beragam dimata publik, terutama dari kalangan pers. Hal itu tak lepas dari karya jurnalistik yang menjadi barang-bukti dan bagian dari pertimbangan hukum,” ujar Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar SH, jumat (25/4/2025).

Sehingga, ada permintaan Kejagung untuk meninjau ulang penggunaan delik Pidana Obstruction of Justice dan membuka akses atau menjelaskan substansi konten yang dijadikan alat bukti, agar publik dapat menilai apakah konten tersebut memenuhi unsur pidana atau sekadar kritik terhadap proses hukum.

Disisi lain, Kejagung Kejagung menilai Direksi JakTV (TB) bersama dua tersangka lainnya ( Tersangka MS dan Tersagka JS), bahwa para tersangka berupaya membuat narasi negatif melalui publikasi sejumlah berita untuk mengganggu konsentrasi penyidik. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam siaran persnya Kejagung, menyebutkan Terdapat pemufakatan jahat antara Tersangka MS, Tersangka JS bersama-sama dengan Tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula, baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan sementara berlangsung dengan biaya sebesar Rp478.500.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh Tersangka MS dan Tersangka JS kepada Tersangka TB.

“Dewan Pers sendiri akhirnya menyikapinya dengan melakukan kunjungan resmi ke Kejaksaan Agung dan bertemu dengan Jaksa Agung pada Selasa 22 April 2025. Kemudian, dilanjutkan pada tanggal 24 April 2025, Kejaksaan Agung yang mengunjungi Dewan Pers sekaligus menyerahkan berkas kasus yang melibatkan Tian Bahtiar tersebut,” tambah Makali.

Dewan Pers melalui siaran persnya, antara lain meminta agar Kejaksaan Agung melakukan pengalihan penahanan terhadap Tian Bahtiar untuk memudahkan proses pemeriksaan di Dewan Pers.

Kemudian Dewan Pers juga akan meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus tersebut sesuai dengan prosedur operasi standar, namun Dewan Pers akan menyampaikan hasilnya pada semua pihak sesegera mungkin.

Ketua Umum SMSI, Firdaus menambahkan, menyikapi kondisi tersebut, SMSI Pusat menyampaikan sikapnya. Pertama, mendukung upaya proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula, sampai tuntas, demi tegakknya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Dengan proses hukum secara akuntabel dan proporsional, tanpa melanggar prinsip-prinsip kebebasan pers,” jelas Firdaus.

Kedua, mendukung langkah Dewan Pers untuk meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus Penetapan tersangka dan penahan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang pers Nomor 40 Tahun 1999.

Ketiga, SMSI mendorong Kejagung dan Dewan Pers untuk untuk saling menghormati wewenang masing-masing, dan segera membuat nota kesepahaman berkaitan dengan penanganan sengketa pemberitaan (produk jurnalistik).

Supaya ada kepastian proses hukum terkait karya jurnalistik yang ditangani pihak kejaksaan. (red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

HPN 2026 di Banten, Insan Pers Siber Nusantara Menapak Jejak Sejarah dan Budaya

Diterbitkan

pada

Foto : Peserta HPN 2026 Seluruh Indonesia Berkumpul Di Banten/LenteraDjoang.com

BANTEN, LenteraDjoang.com – Ratusan wartawan yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dari berbagai daerah di Tanah Air mengikuti ekspedisi budaya dan sejarah di Provinsi Banten. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar selama beberapa hari, mulai Jumat (6/2/2026).

Provinsi Banten didapuk sebagai tuan rumah HPN 2026, dengan puncak peringatan dijadwalkan berlangsung pada Senin (9/2/2026) di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. Selain seremoni nasional, rangkaian kegiatan dirancang untuk memperkuat kesadaran sejarah pers serta mempererat ikatan kebudayaan antarinsan pers.

Ketua Pelaksana HPN 2026 Banten, Lesman Bangun, menegaskan bahwa ekspedisi budaya dan sejarah ini bukan sekadar agenda wisata, melainkan ruang refleksi bagi wartawan untuk memahami akar sejarah Banten sekaligus perjalanan pers nasional.

“Melalui ekspedisi ini, kami ingin menghadirkan pengalaman kebudayaan dan sejarah yang utuh. Banten bukan hanya tuan rumah HPN, tetapi juga memiliki jejak penting dalam lahir dan tumbuhnya pers siber Indonesia,” ujar Lesman, yang juga Ketua SMSI Provinsi Banten.

Rangkaian ekspedisi dimulai dari Kota Serang dengan mengunjungi kawasan wisata religi Banten Lama, sebelum dilanjutkan ke Museum Multatuli di Kabupaten Lebak sebagai simbol perlawanan dan kesadaran kritis terhadap kolonialisme. Perjalanan kemudian berlanjut ke kawasan wisata Anyer, Kabupaten Serang.

Pada Sabtu (7/2/2026), agenda dilanjutkan dengan peresmian Monumen Media Siber Indonesia di Kota Cilegon, sebagai penanda sejarah lahirnya SMSI di Banten. Pada hari yang sama, turut diresmikan Gedung Journalist Boarding School yang digagas tokoh pers nasional asal Banten, Firdaus Zainuddin Ahmad. Rangkaian hari tersebut ditutup dengan gala dinner di Pendopo Wali Kota Cilegon.

Sementara itu, pada Minggu (8/2/2026), rombongan wartawan kembali ke Kota Serang untuk mengikuti peletakan batu pertama pembangunan Museum Media Siber Indonesia, yang dirancang sebagai ruang dokumentasi, edukasi, dan memori kolektif perjalanan pers siber di Indonesia.

Lesman berharap rangkaian kegiatan HPN 2026 di Banten mampu meninggalkan jejak historis sekaligus memperkuat komitmen insan pers terhadap nilai-nilai profesionalisme, kebudayaan, dan kebangsaan.

“HPN ini kami rancang bukan hanya seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperteguh peran pers sebagai penjaga ingatan sejarah, pengawal demokrasi, dan perekat kebudayaan bangsa,” pungkasnya. (Red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Nasional

Gelar Gala Dinner Ketum SMSI Firdaus :SMSI Lahir dari Banten, Jaga Marwah Pers Siber

Diterbitkan

pada

Foto : Ketua Umum SMSI, Firdaus Saat Menyampaikan Sambutan Dalam Acara Gala Dinner Memperingati HPN Di Pendopo Kabupaten Serang/LenteraDjoang.com

SERANG, LenteraDjoang.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar gala dinner dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Pendopo Kabupaten Serang, Kamis (5/2/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi momentum reflektif bagi insan pers siber nasional, khususnya dalam mengenang lahirnya SMSI di Provinsi Banten.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus Zainuddin Ahmad, menegaskan bahwa SMSI bukan sekadar organisasi perusahaan media digital, melainkan lahir dari proses panjang penuh perenungan dan perjuangan untuk membangun ekosistem pers siber yang sehat dan berintegritas.

“SMSI lahir dari proses yang panjang, dari perenungan yang dalam. Dari proses itu, SMSI kemudian berdiri di Banten. Saya kembali ke Banten, dan SMSI pun lahir di Banten. Ini menjadi kebanggaan tersendiri,” ujar Firdaus dalam sambutannya.

Firdaus yang juga mantan Ketua PWI Banten dua periode itu mengingatkan seluruh anggota SMSI di Indonesia agar tetap menjaga independensi pers dan tidak menjadikan anggaran pemerintah daerah sebagai sandaran utama keberlangsungan media.

“Notaris pertama SMSI berada di Kota Cilegon. Bahkan SMSI dari Babel dan Sumatera Selatan dahulu mendaftar melalui Banten. Sejak awal kami menekankan, jangan bergantung pada APBD. Kemandirian pers adalah harga mati,” tegasnya.

Menjelang usia SMSI yang hampir memasuki 9 tahun pada 7 Maret 2026 mendatang, Firdaus mendorong seluruh anggota untuk terlibat aktif menjaga kedaulatan informasi serta meningkatkan kualitas jurnalisme siber di tengah tantangan era digital.

Dalam kesempatan itu, Firdaus juga mengungkapkan rencana peresmian Tugu SMSI di Kota Cilegon yang akan menjadi penanda sejarah berdirinya media siber nasional.

“Tugu SMSI ini adalah simbol perjuangan pers siber. Insyaallah akan diresmikan bertepatan dengan rangkaian HPN. Ini tugu media siber pertama di Indonesia,” ungkapnya.

Selain tugu, SMSI juga akan meresmikan Museum Media Siber Indonesia (MMSI) sebagai ruang kolektif untuk merawat memori, identitas, serta perjalanan pers dan kebudayaan Indonesia di era digital.

“Museum ini bukan sekadar bangunan, tetapi simbol kolaborasi dan penghormatan terhadap sejarah pers siber Indonesia,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Firdaus berpesan agar insan pers yang tergabung dalam SMSI tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, menjaga relasi yang sehat dengan narasumber, serta tidak tergoda praktik-praktik yang mencederai marwah pers.

“Jangan tergesa menulis berita negatif. Tidak ada kebijakan yang sempurna. Pers harus hadir sebagai penengah, mendamaikan, bukan memperkeruh. Dan jangan pernah bangga jika dimanjakan oleh APBD,” tutupnya. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Nasional

Ketua Dewan Pers Ingatkan Media Baru Perkuat Demokrasi dengan Nalar Sehat

Diterbitkan

pada

Foto : Prof. Komaruddin Ketua Dewan Pres Saat Menyampakan Sambutan dalam Acara Yang Digelar Oleh Pengurus Pusat SMSI/ist/LenteraDjoang.com

JAKARTA, LenteraDjoang.com — Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa tantangan terbesar pers di era disrupsi digital bukan semata kecepatan, melainkan kemampuan menjaga kualitas diskursus publik agar tetap sehat, bermakna, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Hal tersebut disampaikan Prof. Komaruddin saat membuka Dialog Nasional yang digelar Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dengan tema “Media Baru Menuju Pers Sehat” di Hall Dewan Pers, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Dalam sambutannya, Prof. Komaruddin menekankan bahwa disrupsi dan kompetisi bukanlah fenomena baru dalam kehidupan manusia. Namun, perubahan di era digital berlangsung jauh lebih cepat karena pergeseran besar dalam ekosistem informasi.

“Kehidupan sejak dulu memang selalu berada dalam pusaran disrupsi dan kompetisi. Bedanya, hari ini perubahan itu terjadi sangat cepat. Informasi kini digerakkan oleh tiga kekuatan besar: energi, uang, dan informasi itu sendiri. Ketiganya saling berkaitan dan saling memengaruhi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, arus modal dan perhatian publik sering kali mengikuti narasi yang dibangun oleh media. Daerah atau isu yang tidak terangkat dalam pemberitaan cenderung kehilangan daya tarik ekonomi dan perhatian nasional.

“Uang tidak akan mengalir jika tidak ada informasi. Wilayah yang tidak diberitakan akan tertinggal dalam perhatian publik,” tegasnya.

Lebih jauh, Prof. Komaruddin menyoroti merosotnya kualitas diskursus publik dibandingkan masa-masa awal Orde Baru, yang kala itu masih dipenuhi perdebatan gagasan dan teori pembangunan. Menurutnya, ruang publik saat ini justru dipenuhi keluhan, konflik, hoaks, hingga kaburnya batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara.

“Di sinilah panggilan moral pers. Media harus membangun kembali kepercayaan publik. Masyarakat sudah lelah dengan hoaks, caci maki, dan konflik. Mereka membutuhkan informasi yang jernih, realistis, dan memberi harapan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pers tetap menjadi pilar keempat demokrasi. Namun, di tengah menjamurnya media sosial dan media siber, peran tersebut menghadapi tantangan serius. Media sosial, kata dia, dapat memperkuat demokrasi, tetapi juga berpotensi melemahkannya jika tidak disertai nalar sehat.

“Peran media profesional menjadi sangat penting untuk menjaga demokrasi tetap sehat, melalui informasi yang berimbang, bernalar, dan bertanggung jawab,” katanya.

Menurut Prof. Komaruddin, setiap gagasan yang disebarkan melalui media memiliki daya ubah yang besar. Karena itu, tanggung jawab media dalam mengelola informasi menjadi semakin krusial di tengah derasnya arus komunikasi digital.

Dialog nasional tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara insan pers, pemerintah, dan praktisi digital dalam menghadapi tantangan media baru. Kegiatan ini menghadirkan delapan narasumber dari berbagai latar belakang.

Di antaranya, praktisi media senior dan pengamat politik Hersubeno Arief, serta Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini, yang mewakili perspektif pemerintah.

Sejumlah tokoh pers nasional turut hadir, termasuk Ketua Dewan Pers beserta jajaran anggotanya, Ketua dan Anggota Dewan Pakar SMSI Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi dan Prof. Henri Subiakto, Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika, wartawan senior Aiman Witjaksono, serta Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Dr. Ariawan.

Dialog ini dipandu oleh Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.H., S.Sos., M.Si., yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat SMSI Pusat, dan berlangsung dinamis dengan penekanan pada pentingnya membangun pers yang sehat sebagai fondasi demokrasi yang kuat. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending