Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Hukum

Sabaruddin Panrecalle Kritik CSR Perusahaan Tambang Di Kaltim: Jangan Hanya Bantuan Seremonial!

Diterbitkan

pada

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyoroti rendahnya kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan tambang dan logistik yang beroperasi di wilayah tersebut.

Padahal, UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

“Puluhan tahun mengeksploitasi paru-paru bumi Kaltim, mana kontribusi nyata untuk masyarakat?”tanya Sabaruddin, Jumat, (21/3/20205).

Ia menuntut perusahaan mengalokasikan minimal 2,5% keuntungan untuk program CSR, terutama bagi masyarakat terdampak aktivitas tambang di sepanjang Sungai Mahakam.

Selain itu, DPRD mendorong pengelolaan biaya tambang (“biaya kolong”) sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang transparan.

“Dana ini harus dikelola BUMD untuk kesejahteraan warga, seperti yang dilakukan Palembang dan Barito,”tegasnya.

Tuntutan ini muncul setelah banyak perusahaan dinilai hanya memberi bantuan simbolis, seperti sumbangan saat Hari Kemerdekaan, tanpa program berkelanjutan.

“Jangan sampai CSR jadi pencitraan semata. Masyarakat berhak merasakan dampak ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam di tanah mereka,”lanjut Sabaruddin.

Komisi II juga mempertanyakan alokasi dana CSR selama ini, terutama untuk penanganan kerusakan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang.

Mereka mendesak Gubernur Kaltim memastikan perusahaan mematuhi aturan ini sebelum menerbitkan izin operasional. (Chandra)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Koalisi Pers Kaltim Buka Posko Pengaduan THR Bagi Pekerja Media, Dorong Perusahaan Media Taat Aturan

Diterbitkan

pada

Foto : Poster Koalisi Perss Kaltim Buka Posko Pengaduan THR Bagi Pekerja Media, Dorong Perusahaan Media Taat Aturan./Istimewa/lenteraDjoang.com

SAMARINDA, lenteraDjoang.com – Menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 H, Koalisi Pers Kaltim yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltim, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda mengingatkan seluruh perusahaan media di Kalimantan Timur untuk memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja media secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pembayaran THR merupakan hak normatif yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Ketua AJI Samarinda, Yudha Almerio menegaskan pentingnya pemenuhan hak pekerja media di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. “Hak atas THR adalah bagian penting dari kesejahteraan pekerja media, terlebih di masa sulit seperti sekarang. Perusahaan media wajib membayar THR sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada pemotongan atau penundaan,” ujarnya.

Koalisi Pers Kaltim kemudian membuka posko pengaduan bagi para jurnalis dan pekerja media yang mengalami kendala dalam menerima THR. Posko ini bertujuan menampung laporan terkait keterlambatan, pemotongan, atau bahkan pengabaian pembayaran THR oleh perusahaan media.

“Kami memahami bahwa dalam beberapa tahun terakhir masih ada perusahaan media yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR secara penuh. Oleh karena itu, AJI Samarinda siap menerima pengaduan dan mendampingi pekerja media dalam memperjuangkan hak-haknya,” tambah Koordinator Divisi Advokasi AJI Samarinda, Hasyim Ilyas.

Posko pengaduan ini dapat diakses melalui:
•Email:advokasi.ajisamarinda@gmail.com
• Hotline: 085190300471 (AJI Samarinda) 081545546765 (LBH Samarinda)
• Kantor PWI Kaltim: Jalan Biola No 8, Samarinda
• Kantor LBH Samarinda: Jl. Ratindo Raya No A8, Samarinda

Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin mendukung penuh pembukaan posko pengaduan ini dan mendorong perusahaan media untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

“Pembayaran THR bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kontribusi pekerja media yang tetap bekerja keras di tengah berbagai tantangan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua IJTI Kaltim, Fuji Mustopan, menambahkan bahwa pihaknya juga akan turut mengawal dan mendampingi pekerja media yang mengalami pelanggaran hak.

“Kami siap bersinergi dengan AJI dan PWI dalam memastikan hak-hak jurnalis dan pekerja media dipenuhi,” kata Fuji.

Terakhir, Direktur LBH Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi, kembali mengingatkan bahwa keterlambatan atau pengabaian pembayaran THR merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi administratif. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau seluruh perusahaan media di Kalimantan Timur agar segera mempersiapkan pencairan THR sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan terus memantau perkembangan dan siap mengambil langkah-langkah advokasi jika ditemukan pelanggaran. Kami juga mendorong pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur, untuk aktif melakukan pengawasan terhadap pembayaran THR di perusahaan media,” tutup Fathul. (red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Hukum

TRC PPA Kaltim Kritik Revisi Perda Perlindungan Guru

Diterbitkan

pada

Foto : Sudirman, Biro Hukum Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim.(LenteraDjoang.com/Chandra)

SAMARINDA, lenteraDjoang.com – Lembaga Trauma Recovery Center Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan penolakannya terhadap wacana revisi Peraturan Daerah (Perda) perlindungan guru yang mengacu pada kasus kriminalisasi oknum guru yang viral beberapa bulan lalu.

Hal ini disampaikan Sudirman, Biro Hukum Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, dalam tanggapan resmi menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kaltim dengan perwakilan Dewan Guru, yang membahas revisi Perda tersebut.

“Prinsipnya, kami tidak masalah jika ada Perda untuk melindungi guru atau siapapun. Namun, yang kami persoalkan adalah landasan revisi yang mengacu pada kasus kriminal oknum guru yang sudah jelas melanggar hukum,” tegas Sudirman dalam keterangan pers, Rabu (26/3/2025).

TRC PPA menilai, penggunaan dua kasus pelecehan seksual di SD Samarinda Utara dan Samarinda Ilir sebagai dasar revisi Perda adalah keliru.

Dalam kedua kasus tersebut, korban mencapai delapan anak, dengan bukti kuat bahwa pelaku (oknum guru) melakukan tindak pidana pelecehan seksual, termasuk meremas payudara dan mencium korban.

“Ini bukan bentuk ‘kasih sayang’ guru, melainkan tindak kriminal yang telah diverifikasi oleh aparat kepolisian. Praperadilan yang diajukan kuasa hukum pelaku pun ditolak,” tegas Sudirman.

Ia juga menyayangkan pernyataan sejumlah pihak, termasuk anggota dewan dan perwakilan guru, yang menyebut tindakan oknum tersebut sebagai “kriminalisasi guru”.

Sudirman menantang pihak-pihak tersebut untuk turun langsung menemui korban.

“Jangan hanya duduk di kursi dan beropini tanpa verifikasi. Ayo temui korban, lihat bukti, dan dengarkan kesaksian mereka. Kami siap memfasilitasi,” ujarnya.

Korban dan Orang Tua Kecewa. Sudirman mengungkapkan, keluarga korban merasa kecewa dengan narasi yang mencoba membenarkan tindakan pelaku.

Salah satu kasus di SD Samarinda Ilir bahkan menunjukkan pola sistematis, di mana pelaku mengirim pesan tidak pantas melalui Instagram dan WhatsApp kepada murid, disertai tindakan fisik di luar konteks pembelajaran.

“Anak-anak ini sudah berani bersuara. Mereka paham bahwa yang dialami bukan kasih sayang, melainkan pelecehan,” tegasnya.

Desakan Investigasi Transparan TRC PPA mendesak Inspektorat Daerah untuk menyelidiki kasus ini secara transparan dan independen.

Sudirman menegaskan komitmen lembaganya mendampingi korban hingga proses hukum selesai, termasuk memastikan hak restitusi (ganti rugi) terpenuhi.

“Kami tidak akan berkompromi dengan siapapun yang mencoba membungkam suara korban kekerasan seksual,” tegasnya.

Revisi Perda Harus Berbasis Data Valid, Sudirman menegaskan, revisi Perda perlindungan guru harus didasarkan pada kajian komprehensif, bukan kasus kriminal yang disalahartikan.

“Jika tujuannya melindungi guru, pastikan regulasi tidak mengaburkan batas antara tindakan edukatif dan pelanggaran hukum. Jangan jadikan kasus ini dalih untuk melemahkan pengawasan masyarakat terhadap kekerasan seksual pada anak,” pungkas Sudirman.

Sampai saat ini, dua oknum guru yang terlibat masih dalam proses hukum.

TRC PPA dan UPTD PPA terus memberikan pendampingan psikologis kepada korban sembari mengawal proses peradilan. (Chandra)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending