SAMARINDA, Lenteradjoang.com – Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah tegas dengan menghentikan kontrak sewa kendaraan dinas jenis Land Rover Defender, menyusul hasil evaluasi internal yang menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kontrak.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, usai dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
“Dari hasil pemeriksaan internal, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi kendaraan, nilai sewa, dan realisasi di lapangan. Ini yang menjadi dasar kami mengambil langkah penghentian kontrak,” ujar Andi Harun, Rabu (15/4/2026).
Ia menegaskan, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada publik sekaligus komitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, sejak awal polemik mencuat, Pemkot Samarinda tidak menutup diri, melainkan langsung menyerahkan persoalan tersebut kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan secara objektif.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah memutus kontrak dengan penyedia jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Kendaraan yang disewa pun akan dikembalikan disertai berita acara resmi sebagai bagian dari proses administrasi.
“Ini bukan hanya soal menghentikan kontrak, tetapi memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot juga melanjutkan audit internal untuk menelusuri lebih jauh kemungkinan adanya pelanggaran administratif maupun disiplin di lingkungan internal pemerintah.
Andi Harun mengakui, dalam pelaksanaan kontrak tersebut terdapat unsur ketidakcermatan yang melibatkan kedua belah pihak.
“Kami tidak ingin saling menyalahkan. Pemerintah juga punya tanggung jawab. Ini harus kita akui secara terbuka sebagai bagian dari evaluasi bersama,” jelasnya.
Ia menyebut, pemeriksaan lanjutan akan mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kontrak. Inspektorat akan memanggil pihak-pihak terkait guna memastikan apakah terdapat unsur kesengajaan atau hanya kelalaian administratif.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak akan mendahului hasil pemeriksaan.
“Kalau nanti ditemukan pelanggaran, tentu ada sanksi sesuai aturan. Tapi kalau tidak, ini menjadi catatan penting untuk perbaikan sistem ke depan,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Wali Kota juga telah menerbitkan instruksi resmi kepada Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat. Instruksi tersebut mencakup penataan kendaraan, evaluasi kontrak, penyelesaian dengan penyedia jasa secara musyawarah, hingga pelaksanaan rekomendasi audit secara menyeluruh.
Pemkot Samarinda juga akan melakukan penyesuaian terhadap aspek keuangan, termasuk menghitung potensi pengembalian anggaran dari kontrak yang telah dihentikan.
Lebih jauh, Andi Harun menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh jajaran pemerintah agar lebih berhati-hati dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Kita akan perbaiki sistem, perketat pengawasan, dan pastikan ke depan tidak terjadi lagi hal serupa. Ini bagian dari upaya menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Ia juga mengajak semua pihak, termasuk media, untuk menyampaikan informasi secara utuh dan berimbang agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.
Dengan langkah evaluasi dan penghentian kontrak ini, Pemkot Samarinda berharap dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance. (Red)