Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Internasional

Pemerintah Malaysia Melarang Maxim Dan InDrive Dilarang Beroperasi, Ini Alasannya

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi Fitur Rating Driver Di Aplikasi Maxim/grid.id/lenteraDjoang.com

KALIMANTAN TIMUR, LenteraDjoang.com – Pemerintah Negara Malaysia resmi menghentikan operasi Maxim dan InDrive di Malaysia mulai 24 Juli 2025. Keduanya diputuskan telah beroperasi secara ilegal di Malaysia.

“Keputusan ini berlaku efektif pada 24 Juli. InDrive dan Maxim harus menghentikan operasinya di negara ini,” ujar Menteri Transportasi Malaysia, Anhony Loke, dikutip dari Bernama, Minggu (18/5/2025).

Anthony menegaskan, meskipun kedua perusahaan ride-hailing asal Rusia ini dapat mengajukan banding. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.

Menurut Badan Transportasi Umum Darat (APAD) Malaysia, Maxim dan InDrive telah melanggar Undang-Undang Angkutan Darat Tahun 2010 Pasal 715, di antaranya menggunakan pengemudi tanpa izin.

Kendaraan Layanan Publik (PSV) yang sah, mengoperasikan mobil tanpa perlindungan asuransi e-hailing yang tepat, tidak melakukan pemeriksaan kendaraan yang wajib dan menggunakan kendaraan yang tidak terdaftar di bawah sistem Izin Kendaraan E-hailing (EVP).

Pemerintah Malaysia telah melakukan sejumlah tindakan tegas terhadap InDrive dan Maxim sebelumnya. Pada awal Mei 2025, Badan Transportasi Umum Darat (APAD) Malaysia mencabut lisensi operasi InDrive Malaysia setelah dilaporkan gagal mematuhi peraturan yang dikeluarkan lembaga tersebut pada 2019.

Sementara, Departemen Transportasi Jalan Malaysia pada 2022 melakukan penggerebekan di kantor InDrive Malaysia dan menemukan perusahaan tersebut beroperasi dengan lisensi kedaluwarsa. Pada 2023, APAD juga memeriksa Maxim karena membiarkan kendaraan beroperasi tanpa izin yang sah. (red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Internasional

Kejaksaan dan Dewan Pers Sepakat Kawal Hukum Tanpa Menggerus Kebebasan Pers

Diterbitkan

pada

Foto : Kejaksaan dan Dewan Pers Sepakat Kawal Hukum Tanpa Menggerus Kebebasan Pers/istimewa/LenteraDjoang.com

JAKARTA, LenteraDjoang.com – Dalam semangat membangun keadilan yang berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi kemerdekaan berekspresi, Kejaksaan Agung RI dan Dewan Pers resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), Selasa (15/7/2025). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung ST. Burhanuddin dan Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Kesepakatan ini mencerminkan tekad bersama dua lembaga strategis negara untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan pers. Dalam MoU tersebut, disepakati empat area kerja sama utama: dukungan terhadap penegakan hukum dan perlindungan kebebasan pers; pelibatan Dewan Pers sebagai ahli dalam proses hukum; edukasi hukum kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bersama.

Jaksa Agung ST. Burhanuddin dengan tegas menyatakan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremoni, tetapi harus menjadi pijakan konkret dalam membangun kepercayaan publik. Ia mengingat kembali saat awal dirinya menjabat, ketika citra Kejaksaan masih terpuruk di mata rakyat.

“Presiden mengingatkan saya, kalau kerja Jaksa Agung tak akan terdengar jika tak dibantu oleh pers. Karena itu saya tegaskan: pers adalah sahabat. Tanpa keterlibatan pers, mustahil lembaga kami membangun komunikasi dengan publik,” ucap Burhanuddin.

Ia juga menekankan peran pers sebagai mata rakyat untuk mengawasi jalannya hukum di negeri ini.

“Indonesia ini terlalu luas untuk diawasi hanya oleh kami. Tapi dengan adanya pers yang kritis dan independen, ada harapan lahirnya kontrol publik yang sehat,” ujarnya penuh keyakinan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat, menyoroti problem besar dalam ekosistem informasi hari ini: media sosial. Ia menyebut platform digital saat ini ibarat “jalur tol udara” yang bebas dilalui siapa saja, tapi tak punya rambu, tak punya pagar, dan nyaris tanpa aturan.

“UU Pers disusun saat industri pers konvensional masih kuat. Tapi sekarang? Media sosial sudah mengambil alih ruang publik, tapi belum terjamah regulasi. Ini tantangan besar, bukan cuma buat Dewan Pers, tapi seluruh bangsa,” tegasnya.

Komarudin juga mendorong lahirnya platform digital nasional sebagai bentuk kedaulatan informasi rakyat Indonesia.

“China bisa membuat aplikasinya sendiri, kenapa kita tidak? Kita tak bisa terus bergantung pada platform global yang menyimpan dan mengelola data rakyat Indonesia. Kita butuh platform buatan sendiri untuk melindungi kepentingan nasional,” seru Komarudin.

Ia menutup dengan ajakan untuk membentengi publik dari arus informasi yang menyesatkan.

“Kita sedang banjir informasi. Tapi jangan sampai rakyat kita tenggelam dalam sampah digital. Tugas kita bersama adalah menyaring, mendidik, dan menjaga masyarakat tetap waras dan kritis,” pungkasnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat demokrasi substansial di mana hukum ditegakkan, dan suara rakyat melalui pers tetap merdeka. Harapannya, kolaborasi ini dapat menjawab tantangan zaman: menegakkan hukum dengan wajah manusiawi, dan menjaga pers tetap berpihak pada kebenaran dan publik. (red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending