Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Peristiwa

Pakar Hukum Unmul Soroti Dugaan Penyerobotan Aset 12,7 Hektare di Samarinda Seberang, Dorong Proses Hukum

Diterbitkan

pada

Foto : Dosen Hukum Pidana Universitas Mulayawarman (UNMUL), Orin Gusta Andini/Ist

SAMARINDA, LenteraDjoang.com – Dugaan penyerobotan aset milik Pemerintah Kota Samarinda seluas 12,7 hektare di kawasan Perumahan Korpri, Jalan APT Pranoto, Samarinda Seberang, mendapat sorotan dari kalangan akademisi.

Dosen Hukum Pidana Universitas Mulawarman, Orin Gusta Andini, menilai temuan hasil investigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda perlu segera ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

Menurut Orin, langkah penyelidikan sangat penting untuk mengungkap dugaan praktik perbuatan melawan hukum hingga potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset daerah tersebut.

“Jika dari hasil investigasi ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya dengan proses penyelidikan. Apabila terbukti, tentu harus ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia menjelaskan, potensi korupsi aset daerah dapat terjadi apabila terdapat pihak-pihak yang memperoleh keuntungan pribadi dari pemanfaatan atau pengelolaan aset milik pemerintah yang seharusnya menjadi milik negara.

“Potensi korupsi aset daerah sangat mungkin terjadi apabila ada pihak yang menerima keuntungan yang tidak semestinya dari pengelolaan aset pemda. Karena pada prinsipnya, seluruh pemanfaatan aset daerah harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan tersebut pada Rabu (11/3/2026). Dari hasil sidak, ditemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan aset tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, Pemerintah Kota Samarinda melakukan pembelian lahan di kawasan tersebut dalam dua tahap, yakni sekitar 8,5 hektare pada tahun 2006 dan 5,2 hektare pada periode 2007–2008 di Jalan APT Pranoto, Samarinda Seberang.

Lahan tersebut kemudian dikerjasamakan dengan pihak pengembang untuk pembangunan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam skema kerja sama tersebut, pemerintah bertindak sebagai pemilik lahan, sementara pengembang membangun unit rumah yang diperuntukkan bagi para ASN.

Pada tahun 2009, Pemkot Samarinda menetapkan sebanyak 58 ASN sebagai penerima rumah melalui Surat Keputusan (SK). Kemudian pada tahun 2010 dilakukan revisi SK dengan penambahan 57 nama ASN sehingga total penerima menjadi 115 orang.

Namun dalam perkembangannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018 menemukan bahwa para ASN tersebut hanya berhak atas bangunan rumah, sedangkan status kepemilikan tanah tetap menjadi aset milik Pemerintah Kota Samarinda.

Sementara itu, hasil sidak yang dilakukan Wali Kota Samarinda menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan. Di antaranya jumlah bangunan yang terdata mencapai sekitar 171 unit rumah, melebihi jumlah yang tercantum dalam SK Pemkot.

Selain itu, ditemukan pula adanya penerbitan SPPT tanah atas nama pribadi di atas lahan yang tercatat sebagai aset pemerintah, serta adanya aktivitas penyewaan kios atau warung yang diduga hasil sewanya dinikmati secara pribadi.

Tidak hanya itu, terdapat pula dugaan penambahan bangunan dan perluasan lahan di luar ketentuan awal, serta indikasi jual beli rumah dan lahan kepada pihak lain tanpa izin pemerintah.

Temuan lainnya menunjukkan adanya perubahan data penerima rumah, di mana beberapa nama ASN yang tercantum dalam SK tahun 2009 tidak lagi muncul dalam revisi SK tahun 2010, meskipun sebelumnya tercatat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menanggapi kompleksitas persoalan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda menyatakan akan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Samarinda guna melindungi kepentingan hukum sekaligus menyelamatkan aset daerah.

Selain itu, karena aset tersebut telah masuk dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka koordinasi juga akan dilakukan dengan lembaga antirasuah tersebut.

Pemerintah Kota Samarinda juga mengimbau seluruh pihak yang terkait agar bersikap kooperatif dalam proses penyelesaian persoalan tersebut, terutama dalam upaya pengamanan dan pengembalian aset daerah.

Pemkot juga menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan perlindungan terhadap ASN yang membeli rumah dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

“Setiap tindakan yang melanggar hukum tentu memiliki konsekuensi hukum. Karena itu kami berharap semua pihak dapat membantu mengembalikan dan mengamankan aset milik pemerintah ini,” tegasnya. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Peristiwa

Bintang Puspayoga Dorong Perempuan Penggerak Akar Rumput PDI Perjuangan Kaltim Perkuat Kekompakan Lewat Outbound

Diterbitkan

pada

Foto : Kegiatan Outbon Perempuan Bergerak PDI Perjuangan Kaltim/ist

SAMARINDA, LenteraDjoang.com – Upaya memperkuat kapasitas dan solidaritas perempuan penggerak akar rumput terus dilakukan DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur. Salah satunya melalui kegiatan outbound yang digelar di Kolam Ulin Arya, Samarinda, Minggu (1/11/2026).

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Pelatihan Perempuan Penggerak Akar Rumput (PPAR) tersebut dirancang untuk mengasah kemampuan kerja sama, kepemimpinan, serta membangun kekompakan antarpeserta. Berbagai permainan kelompok menjadi sarana pembelajaran dalam melatih kecepatan berpikir, ketepatan mengambil keputusan, dan semangat gotong royong.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang akrab disapa Bintang Puspayoga, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai outbound bukan sekadar aktivitas permainan, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter dan penguatan kapasitas para perempuan penggerak.

Menurut Bintang, nilai-nilai yang diperoleh selama kegiatan harus mampu diterapkan ketika peserta menjalankan tugas pendampingan masyarakat di lingkungan masing-masing.

Ia mengingatkan bahwa setiap persoalan di tengah masyarakat membutuhkan respons yang cepat, keputusan yang tepat, serta kemampuan bekerja bersama.

“Melalui outbound yang dilaksanakan dan motivasi yang diberikan, kita harus berpikir cepat dan bertindak tepat,” ujarnya.

Bintang juga menegaskan bahwa kekompakan dan kegotongroyongan merupakan modal penting bagi perempuan penggerak dalam menjalankan peran sosial. Dengan solidaritas yang kuat, para peserta diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun selama pelatihan tidak berhenti ketika kegiatan berakhir. Sebaliknya, semangat tersebut harus dibawa ke tengah masyarakat melalui aksi nyata dan pendampingan yang berkelanjutan.

“Bukan permainannya saja yang kita lihat, tetapi semangat yang didapatkan melalui outbound ini yang harus dibawa ke lapangan nanti ketika memberikan pendampingan pada masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bintang berharap seluruh rangkaian Pelatihan Perempuan Penggerak Akar Rumput, termasuk pelatihan relawan kesehatan, mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Ia menilai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh peserta selama pelatihan perlu diwujudkan dalam kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Bintang pun mengajak para peserta untuk memulai pengabdian dari lingkungan terdekat. Menurutnya, perubahan dan penyelesaian persoalan masyarakat dapat dimulai dari lingkup kecil sebelum diperluas ke lingkungan yang lebih besar.

“Menjadi bagian solusi dari permasalahan masyarakat, mulai dari lingkungan di sekitarnya, kemudian lingkungan masyarakat yang ada di Kaltim ini,” pungkasnya. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Peristiwa

121 Kader Perempuan PDI Perjuangan se-Kaltim Digembleng Jadi Penggerak Akar Rumput

Diterbitkan

pada

Foto : Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Dalam Acara Pelatihan Perempuan Bergerak Kaltim/ist

SAMARINDA, LenteraDjoang.com – DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat peran perempuan dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Salah satunya melalui Pelatihan Perempuan Penggerak Akar Rumput yang diikuti 121 kader perempuan dari kabupaten dan kota se-Kaltim, di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Jalan Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang akrab disapa Bintang Puspayoga.

Dalam sambutannya, Bintang mengapresiasi langkah DPD PDI Perjuangan Kaltim yang telah menyelenggarakan pelatihan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari program utama Bidang Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan periode 2025–2030.

Ia menjelaskan, program tersebut dirancang melalui proses panjang, mulai dari diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD), penyusunan hingga uji coba modul pelatihan sebelum akhirnya diluncurkan dan diterapkan secara berjenjang.

Pelaksanaannya dimulai dari tingkat pusat, DPD, DPC, hingga menjangkau struktur partai paling bawah.

“Harapan kami tidak hanya berhenti pada hari ini. Ini akan diimplementasikan sampai tingkat ranting, tentunya hingga akar rumput,” ujar Bintang kepada awak media.

Untuk memastikan keberlanjutan program, DPP PDI Perjuangan juga telah menyiapkan aplikasi sebagai sarana pemantauan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, diluncurkan pula jingle yang diharapkan dapat membantu peserta memahami sekaligus menginternalisasi peran sebagai perempuan penggerak.

Bintang menegaskan, pelatihan tersebut bukan sekadar kegiatan peningkatan kapasitas kader, melainkan upaya membangun kesadaran perempuan agar berani mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bahwa perempuan memiliki hak yang setara sebagai warga negara dan harus memperoleh ruang untuk terlibat dalam pembangunan.

“Perempuan tidak hanya menjadi penikmat pembangunan, tetapi harus menjadi bagian pembangunan itu sendiri. Perempuan tidak hanya menjadi objek, tapi menjadi subjek, ikut berperan dalam pembangunan bangsa dan negara,” tegasnya.

Menurut Bintang, politik juga tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya meraih kekuasaan. Politik harus menjadi jalan pengabdian untuk hadir di tengah masyarakat dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan rakyat.

Ia mencontohkan, kader perempuan harus memiliki kepekaan terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Mulai dari mengetahui warga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan makan, anak yang berisiko mengalami stunting, hingga masyarakat yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Persoalan-persoalan tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian kader dan tidak boleh dibiarkan tanpa upaya penyelesaian.

“Kita diajarkan berpolitik orientasinya tidak kekuasaan, tetapi bagaimana kader PDI Perjuangan hadir di tengah rakyat, menjadi bagian dari solusi permasalahan rakyat dari hal kecil,” ungkapnya.

Bintang juga menekankan bahwa kader tidak harus selalu menjadi pihak yang menyelesaikan persoalan secara langsung. Apabila belum memiliki kemampuan melakukan advokasi, kader setidaknya dapat membantu mengidentifikasi, mendata, dan menghubungkan masyarakat dengan pihak yang dapat memberikan pendampingan.

“Kita ingin juga teman-teman yang dilatih hari ini menggerakkan teman-teman di akar rumput. Mereka menjadi jembatan. Kalau kita tidak bisa melakukan advokasi, minimal memediasi atau mendata,” jelasnya.

Data yang dihimpun kader dari tingkat anak ranting nantinya dapat diteruskan ke DPC untuk ditindaklanjuti. Jika persoalan belum terselesaikan, DPP juga membuka ruang pendampingan.

Ia menambahkan, peserta yang berperan sebagai penggerak memang berasal dari kader PDI Perjuangan karena materi pelatihan juga mencakup ideologi dan organisasi partai. Namun, masyarakat yang menjadi sasaran edukasi, pendampingan, maupun advokasi tidak dibatasi oleh status keanggotaan partai.

Dengan demikian, manfaat program diharapkan dapat dirasakan perempuan secara luas.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa 121 peserta merupakan perwakilan struktur partai dari tingkat DPC, PAC, hingga ranting di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim.

Sebagian peserta juga merupakan kader perempuan yang selama ini aktif menjalankan tugas sebagai saksi di tempat pemungutan suara (TPS) pada pelaksanaan pemilu.

Ananda berharap pelatihan tersebut mampu membentuk kader perempuan yang lebih percaya diri, berani menyuarakan kepentingan masyarakat, serta memiliki keberanian untuk melakukan advokasi, dimulai dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal masing-masing.

“Harapan saya terhadap mereka, khususnya terhadap peserta, untuk mereka bisa lebih berani bersuara dan bergerak, lebih berani untuk mengadvokasi dan berpihak, minimal pada keluarganya yang ada di lingkungan rumah mereka dulu,” tuturnya.

Ia menegaskan, kader perempuan PDI Perjuangan harus mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah, bukan sekadar menjadi penonton.

“Para kader perempuan PDI Perjuangan ini jangan hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi motor penggerak di Kaltim untuk pembangunan di masa yang datang,” tegas Ananda.

Untuk membekali peserta, panitia menghadirkan sejumlah materi, di antaranya ideologi dan organisasi partai, penguatan potensi diri, pembekalan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta strategi menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai mekanisme memperjuangkan usulan masyarakat agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah hingga penganggaran melalui APBD.

Ananda menilai, kemampuan menyerap aspirasi harus diikuti dengan pemahaman mengenai prosedur dan tahapan pengusulan. Dengan begitu, kader tidak hanya mampu mendengar keluhan warga, tetapi juga mengetahui langkah konkret untuk memperjuangkannya.

“Nanti mereka juga hadir ke lingkungan menyerap aspirasi. Mereka harus tahu seperti apa, kapan harus memasukkan aspirasi, kapan harus membuat proposal, sampai masuk pada batang tubuh APBD,” paparnya.

Selain materi tersebut, pelatihan juga membekali peserta dengan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Kegiatan outbound turut disiapkan untuk membangun soliditas, memperkuat kerja sama, serta melatih kemampuan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.

Memasuki hari kedua, Minggu (1/11/2026), pelatihan dijadwalkan menghadirkan anggota DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, yang akan menyampaikan materi mengenai konsep relawan kesehatan.

Ananda menjelaskan, PDI Perjuangan memiliki rencana membentuk relawan kesehatan di setiap kelurahan. Keberadaan relawan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Bentuk pendampingannya antara lain membantu warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif, mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, hingga membutuhkan transportasi menuju rumah sakit.

“Ibu-ibu yang sedang dilatih hari ini nanti mengadvokasi masyarakat sekitarnya apabila ada yang butuh bantuan, misalnya BPJS-nya nonaktif atau butuh bantuan ke rumah sakit, tidak ada ambulans,” ungkapnya.

Khusus di Samarinda, Ananda menyebut pihaknya juga merencanakan penyiapan ambulans di setiap kelurahan sebagai bagian dari penguatan pelayanan dan pendampingan kesehatan masyarakat.

Konsep pembentukan relawan kesehatan, termasuk mekanisme kerja dan peran kader dalam membantu warga, akan dijelaskan lebih lanjut dalam sesi pembekalan bersama Ribka Tjiptaning.

Melalui pelatihan ini, DPD PDI Perjuangan Kaltim berharap 121 kader perempuan yang mengikuti kegiatan tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu menjadi penggerak yang hadir langsung di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, mengidentifikasi persoalan, serta menghubungkan warga dengan solusi yang dibutuhkan. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Peristiwa

Jan Prince Permata Tekankan Pengabdian Nyata PA GMNI Kaltim: Ideologi Harus Berpihak kepada Rakyat

Diterbitkan

pada

Foto : Alumni GMNI Kaltim, Pada Acara Pembukaan Komferda Ke III PA GMNI Kaltim di Sanggata/ist

SANGATTA, LenteraDjoang.com – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) harus mampu menerjemahkan nilai-nilai nasionalisme dan Marhaenisme ke dalam kerja nyata yang menyentuh kepentingan rakyat. Penguatan ideologi organisasi tidak cukup diwujudkan melalui retorika, tetapi harus dibuktikan melalui keberpihakan terhadap masyarakat kecil dan kontribusi konkret bagi pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Bidang Komunikasi dan Media Sosial DPP PA GMNI periode 2021–2026, Dr. (c) Jan Prince Permata, S.P., M.Si., dalam sambutannya pada pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) III DPD PA GMNI Kalimantan Timur di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, (16/10/2026).

Jan menegaskan, PA GMNI memiliki tanggung jawab ideologis dan historis untuk melanjutkan cita-cita perjuangan Bung Karno, terutama dalam memperjuangkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, alumni GMNI tidak boleh terjebak dalam romantisme masa pergerakan mahasiswa. Pengalaman organisasi dan pemahaman ideologi harus menjadi modal untuk menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

“Pengabdian itu tidak boleh berhenti pada slogan, apalagi sekadar romantisme perjuangan masa mahasiswa. Nilai-nilai Marhaenisme harus hadir dalam kerja nyata, dalam kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan keberpihakan kepada mereka yang masih menghadapi kesulitan hidup,” tegas Jan.

Ia menekankan bahwa perjuangan Marhaenisme harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama. Petani, nelayan, buruh, pekerja informal, pelaku usaha kecil, serta kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi harus menjadi bagian penting dari perhatian dan kerja pengabdian para alumni.

Persatuan Ideologi Harus Melampaui Perbedaan Politik

Mengusung tema “Bersatu dalam Ideologi, Bergerak dalam Pengabdian”, Konferda III PA GMNI Kalimantan Timur dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus menyatukan kembali orientasi perjuangan para alumni.

Jan berpandangan bahwa perbedaan profesi, jabatan, pengalaman, pandangan, hingga pilihan politik merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan alumni. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh mengikis kesamaan pijakan ideologis yang menjadi identitas perjuangan GMNI.

“Sebagai alumni GMNI, kita dipersatukan oleh satu tanggung jawab sejarah: terus mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara,” demikian penekanan Jan dalam sambutannya.

Ia mengingatkan bahwa Pancasila, ajaran Bung Karno, dan Marhaenisme harus tetap menjadi landasan moral dalam menjalankan pengabdian, baik melalui profesi masing-masing maupun melalui kerja kolektif organisasi.

Karena itu, Konferda diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin pergantian kepemimpinan, tetapi juga ruang untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, merumuskan program prioritas, dan mempertegas arah perjuangan PA GMNI Kalimantan Timur ke depan. (Red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending