Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Publik

Muhammad Samsun Soroti Perbaikan Jalan Untuk Antisipasi Arus Mudik Di Kubar

Diterbitkan

pada

Foto : Muhammad Samsun, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). (LenteraDjoang.com/Chandra)

SAMARINDA, lenteraDjoang.com – Menyambut puncak arus mudik Lebaran dan Hari Raya Nyepi, Muhammad Samsun, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Kutai Barat (KUBAR).

Langkah ini dinilai krusial untuk meminimalisir risiko kecelakaan dan memastikan kelancaran mobilisasi masyarakat selama liburan.

“Kami telah mengoordinasikan pengiriman alat berat dan tenaga teknis ke lokasi jalan yang rusak, terutama di ruas jalan nasional yang menjadi tanggung jawab APBN. Prioritas kami adalah penanganan kerusakan darurat di titik rawan yang berpotensi membahayakan pengendara,” tegas Samsun dalam keterangan resmi, Senin (24/3/2025).

Dia menjelaskan, cuaca ekstrem dan kondisi tanah labil di Kaltim belakangan ini memperparah kerusakan jalan, termasuk munculnya lubang-lubang baru.

Meski demikian, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi terus memprioritaskan perbaikan titik kritis, terutama di jalur mudik utama seperti Sanggurja-Muara Jawa, Marangkayu-Bontang, serta ruas jalan negara menuju KUBAR.

“Untuk jalan di bawah kewenangan daerah, hampir 95% sudah tuntas. Contohnya, ruas Samarinda-Palaran, Sanga-Sanga, Dondang, hingga Balikpapan kini dalam kondisi sangat baik. Bahkan, kami memastikan permukaannya lebih halus dari standar aspal baru,” ujar Samsun sembari menambahkan bahwa progress ini merupakan hasil kolaborasi antarlembaga.

Namun, politisi dari Komisi III DPRD Kaltim ini mengakui sejumlah proyek masih terkendala administrasi, seperti kebutuhan nota kesepahaman (MOU) dan proses penganggaran yang kompleks.

“Kendala birokrasi tidak bisa diabaikan. Meski tidak bisa langsung diintervensi, kami terus memantau dan memastikan bantuan teknis seperti pengiriman alat berat tetap berjalan,” jelasnya.

Samsun juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama mudik.

“Selain faktor jalan, cuaca hujan dan pergerakan tanah dapat memicu kerusakan baru. Kami minta pengendara mengurangi kecepatan dan menghindari jalur rusak jika memungkinkan,” tambahnya.

Progress pembangunan jalan nasional di KUBAR dipastikan rampung pada 2024, termasuk ruas Sanggurja-Muara Jawa dan Marangkayu-Bontang.

Sementara untuk perbaikan jangka pendek, tim PU telah disiagakan di sepanjang jalur mudik.

“Komitmen kami adalah memastikan perjalanan masyarakat lancar dan aman. Mari sambut Lebaran dengan sukacita tanpa mengabaikan keselamatan,” pungkas Samsun. (Chandra)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kutai Timur

APBD Kutai Timur Tahun 2026 Rp 5,7 Triliun, Prayunita: Kita Harus Bahu Membahu

Diterbitkan

pada

Foto : Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami/ist/LenteraDjoang.com

KUTAI TIMUR, LenteraDjoang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Pengesahan Ranperda APBD itu dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-XV dan disetujui anggaran sebesar Rp 5,7 triliun lebih dengan kondisi surplus Rp 25 miliar.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutai Timur pada Kamis, 27 November 2025 tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Jimmi, didampingi Wakil Ketua I Sayid Anjas dan Wakil Ketua II Prayunita Utami. Kemudian sebanyak 33 legislator hadir dalam persidangan yang mengesahkan nota kesepakatan itu.

Dihadapan puluhan Anggota DPRD, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menuturkan bahwa APBD merupakan instrumen penting karena menjadi pondasi program pembangunan. Melalui berbagai kebijakan, seperti beleid soal fiskal, anggaran ini ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat.

“Kami berharap agar infrastruktur yang diperlukan dapat segera dibangun dan ditingkatkan dan program untuk masyarakat dapat diperluas hingga ke wilayah pelosok,” ucap Ardiansyah.

Ia juga mengapresiasi semua pihak, terutama DPRD Kutai Timur, yang dinilainya memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan ini. Kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dianggap jadi kunci untuk menyusun anggaran yang berpihak pada kepentingan publik.

Senada dengan Bupati, Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, ditemui usai rapat, mengungkapkan bahwa akselerasi pembangunan harus dilakukan. Ia mengakui, wilayah administrasi yang diliputi 18 kecamatan tersebut sangat luas dan dihadapkan pada beragam tantangan pembangunan.

“Kita harus bahu-membahu membangun daerah ini,” tegas Prayunita.

Legislator dari Partai NasDem ini juga menyoroti tantangan finansial biroktasi, berupa kebijakan pemerintah pusat yang telah mengurangi dana transfer ke daerah pada tahun 2026. Meski demikian, ia meyakini kemampuan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mengatur tata kelola keuangan daerah. Keyakinan ini didasarkan pada pengelolaan anggaran selama ini yang dinilai on the track.

Lebih lanjut, Prayunita mendorong seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, untuk terlibat aktif memastikan setiap jengkal rencana pemerintah yang tertuang dalam APBD dapat diimplementasikan secara optimal dan tepat sasaran. Pengawasan bersama dinilai krusial untuk meminimalisir penyimpangan dan memastikan dana masyarakat digunakan sebaik-baiknya.

Dengan disahkan APBD 2026 ini, sambungnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan seluruh program pembangunan dan pelayanan publik tahun depan. Prayunita pun berharap, APBD tahun mendatang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Kutai Timur. (Red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Publik

Gratispol Pendidikan Dibedah di HUT Media Arusbawah.co: Apa Kata Mahasiswa?

Diterbitkan

pada

Foto : Flyer Diskusi Publik terkait Gratispol Pendidikan yang akan digelar di Temindung Creative Hub pada Kamis (20/11/2025) di Samarinda/ist/LenteraDjoang.com

SAMARINDA, LenteraDjoang.com – Empat tahun perjalanan bukan waktu yang pendek. Bagi media Arusbawah.co, usia empat tahun adalah cerita jatuh bangun membangun jurnalisme data dan public interest dari Samarinda. Kini, untuk pertama kalinya sejak berdiri.

Arusbawah.co merayakan ulang tahun dengan cara yang paling dekat dengan jantung kerja redaksi: hadirkan pameran karya jurnalistik dan membuka ruang dialog publik.

Pada momentum HUT ke-4 ini, Arusbawah.co resmi mengumumkan telah terverifikasi administrasi oleh Dewan Pers.

Sebuah pijakan penting untuk terus menjaga standar kerja jurnalistik yang independen dan akuntabel.

Perayaan digelar Kamis, 20 November 2025, bertempat di Temindung Creative Hub, Samarinda.

Ada tiga agenda yang disiapkan: syukuran, pameran karya jurnalistik, dan diskusi publik bertajuk “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan, Supaya Baik Jalannya.”

Terkhusus untuk diskusi publik, akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan:
– Perwakilan Pemprov Kaltim
– ⁠Komisi IV DPRD Kaltim
– ⁠Pimpinan perguruan tinggi negeri & swasta
– ⁠NGO
– ⁠Perwakilan mahasiswa dan BEM kampus
– ⁠Akademisi

Janji Gratispol Pendidikan Mulai Cair, Mahasiswa dan Kampus Menunggu Dampaknya Pemprov Kaltim baru saja mencairkan Rp44,15 miliar untuk tujuh perguruan tinggi negeri (PTN).

Dana ini merupakan bagian dari program unggulan Gratispol Pendidikan, salah satu
janji politik Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji pada Pilgub 2024.
Rinciannya:

– Unmul – Rp22,45 Miliar
– ⁠Polnes – Rp6,38 Miliar
– ⁠UINSI – Rp4,89 Miliar
– ⁠ITK – Rp4,68 Miliar
– ⁠Poltekkes Kemenkes Samarinda – Rp3,56 Miliar
– ⁠Politeknik Negeri Balikpapan – Rp1,57 Miliar
– ⁠Politani Samarinda – Rp604,8 Juta

Di akar rumput, mahasiswa menyebut pencairan ini sebagai “awal yang baik, tapi masih banyak yang gelap.” Mulai dari teknis distribusi, syarat, hingga transparansi penerima manfaat semua masih menjadi pertanyaan.

Menyisir Anggaran Gratispol 2025: Benarkah Bisa Tepat Sasaran?

Data redaksi yang di himpun oleh Arusbawah.co menunjukkan Pemprov Kaltim bakal menggelontorkan Rp680,4 miliar untuk enam program Gratispol di APBD dan APBD-P 2025.

Alokasi terbesar berada pada sektor pendidikan:
1. Gratispol S1 — Rp150,9 M (28.083 penerima)
2. ⁠Gratispol S2–S3 — Rp14,4 M (2.860 penerima)
3. ⁠Mahasiswa Kaltim di luar daerah — Rp7,7 M (657 penerima)
4. ⁠Mahasiswa Kaltim di luar negeri — Rp9,9 M (89 penerima)
5. ⁠Gratispol Khusus — Rp21,4 M (1.165 penerima)
6. ⁠Operasional tim Gratispol — Rp2,3 M (25 orang)

Dalam diskusi publik nanti, akan coba dikupas satu per satu: mulai dari skema pencairan, potensi keterlambatan, hingga dampak jangka panjangnya terhadap angka lulusan berpendidikan tinggi di Kaltim.

Empat Tahun Arusbawah.co dan Mimpi Membuka RuangEmpat tahun terakhir, Arusbawah.co mencoba tumbuh di antara banyak keterbatasan.

Redaksi kecil, pergerakan cepat, dan kebutuhan liputan yang kian menuntut presisi. Banyak liputan hadir dari suara warga biasa: ibu rumah tangga yang mengadu soal subsidi, mahasiswa yang demo karena kampus tak transparan, atau warga desa yang takut kehilangan lahan.

Karena itu, pameran karya jurnalistik tahun ini bukan sekadar menempelkan foto dan headline. Ia disebut sebagai catatan jejak hidup. Tentang bagaimana suara-suara kecil akhirnya punya tempat di ruang publik.

Yakub Anani menyebut momen HUT ini “bukan sekadar ulang tahun media, tapi perayaaan tentang kenapa jurnalistik masih penting di Kaltim” Ujarnya.

Catat Tanggalnya
Lokasi: Temindung Creative Hub, Samarinda Kamis, 20 November 2025, Agenda:
– Syukuran HUT ke-4
– ⁠Pameran Karya Jurnalistik
– ⁠Diskusi Publik “Tuk Ki Tak Ki
Tuk Gratispol

Pendidikan” Arusbawah.co mengundang seluruh pembaca, mahasiswa, akademisi, komunitas, dan warga Samarinda untuk hadir.

“Karena empat tahun perjalanan ini tak mungkin ada tanpa kalian, pembaca yang terus mendorong kami untuk tetap berdiri,” pungkas Yakub Anani. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Peristiwa

Proyek PUPR Samarinda Tersendat Rp 11 Miliar; Kontraktor Jadi Sorotan Dan Lemahnya Pengawasan!

Diterbitkan

pada

Foto : Abdul Rohim, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda. (LenteraDjoang.com/Chandra)

SAMARINDA, lenteraDjoang.com – Pemerintah Kota Samarinda menghadapi sorotan setelah terungkapnya masalah tunggakan pembayaran sebesar Rp11 miliar dalam proyek infrastruktur “Teras Samarinda”.

Meskipun perusahaan kontraktor memiliki piutang 30% (senilai sekitar Rp 11 miliar) dari pemerintah, pembayaran tertunda memicu pertanyaan tentang efektivitas prosedur dan mekanisme pengelolaan proyek, Kamis (13/3/2025).

Menurut Abdul Rohim, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, keterlambatan pembayaran ini terjadi meskipun prosedur administratif seharusnya berjalan sederhana.

“Kenapa masalah yang secara prosedur seharusnya mudah justru tak kunjung selesai? Apakah ada celah dalam mekanisme atau pelanggaran prosedur?” tanya Rohim.

Piutang 30% yang belum dibayarkan itu disebut menghambat penyelesaian proyek tahap kedua, padahal pekerjaan tambahan seperti pembangunan teras, pasar, dan terowongan masih berjalan.

Rohim menegaskan, insiden ini dijadikan bahan evaluasi untuk proyek-proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lainnya.

“Kami minta pengawasan diperketat, mulai dari tingkat asisten teknis, Tim Pengawas Kegiatan (TWAP), hingga audit eksternal oleh BPK. Samarinda bahkan sudah melibatkan KPK dalam pengawasan pembangunan,”tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi pengawasan internal dan eksternal, termasuk melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Isu lain yang mencuat adalah polemik pemberian proyek kepada kontraktor luar daerah.

Rohim menyoroti bahwa meski Samarinda dan Kalimantan Timur memiliki kontraktor lokal, proyek “Teras Samarinda” justru dikerjakan kontraktor dari luar Kalimantan.

“Mekanisme lelang harus memprioritaskan kontraktor lokal asalkan memenuhi syarat kapasitas. PUPR dan PUPAP perlu membina kontraktor lokal agar mampu menangani proyek besar. Tujuannya, hasil pembangunan dinikmati masyarakat setempat,” tegas anggota Komisi III ini.

Rohim berharap pemerintah segera menuntaskan pembayaran sambil memperbaiki sistem pengawasan.

Proyek infrastruktur seperti terowongan dan pasar yang masih berjalan diharapkan tak terdampak lebih lanjut.

“Kita tak ingin kejadian serupa terulang. Pembangunan harus transparan, sesuai aturan, dan mengutamakan pemberdayaan lokal,” pungkasnya. (Chandra)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending