Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Balikpapan

Menilik Potensi Desa Wonosari Dalam Pusaran Pembangunan Ibu Kota Negara

Diterbitkan

pada

Opini- Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN Nusantara merupakan sebuah upaya proses percepatan pembangunan, pemerataan, dan pemberdayaan kawasan Indonesia Timur.

Dalam proses perencanaan dan pembangunan IKN tersebut, merujuk pada lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) disebutkan bahwa, salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan.

Penetapan Ibu Kota Negara baru diharapkan dapat menjadi katalisator untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Kalimantan dan Wilayah Indonesia Timur secara umum.

Dalam hal ini, pembangunan Ibu Kota Negara turut serta dibarengi dengan pengembangan wilayah-wilayah desa yang terdapat di sekitar. Hal ini disebabkan karena desa merupakan jantung dari pembangunan sumber daya masyarakat maka pengembangan potensi desa menjadi salah satu poin krusial yang perlu ditangani dalam waktu dekat.

Adapun pembangunan desa saat ini dihadapkan pada tantangan yang juga luas dan kompleks dalam membangun masyarakat pasca COVID-19 yang inklusif dan tangguh mulai dari kesehatan masyarakat dan pekerjaan hingga pendidikan dan perlindungan sosial.

Desa Wonosari sebagai salah satu desa yang bertempat di kawasan Ibu Kota Negara juga turut menanggung beban besar dalam menghadapi tantangan mendesak lainnya untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan.

Menjawab dari tantangan zaman, masyarakat desa mendorong hadirnya resolusi baru yaitu Pembangunan Desa Wisata guna memaksimalkan potensi desa dalam mengimbangi tingkat pembangunan Nasional di wilayah Ibu Kota Negara.

Desa Wonosari merupakan sebuah desa yang tinggi akan potensi untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik serta berkelanjutan. Hal itu didasarkan pada potensi desa yang cukup kompleks dalam bidang pengelolaan potensi alam, luas lahan perkebunan, pertanian, status kependudukan, akselerasi pendidikan maupun potensi pemuda desa sebagai bagian dari bonus demografi.

Menyikapi potensi Desa Wonosari, maka seharusnya didukung dengan kerja sama yang baik dari semua stakeholder agar strategi pengembangan desa melalui konsep desa wisata dapat dilaksanakan dan memberikan nilai positif.

Hal ini bermakna bahwa dalam pembangunan desa wisata membutuhkan inovasi yang tinggi untuk mengelola pembangunan dan pengembangan desa wisata sesuai kemampuan yang dimiliki oleh desa.

Dalam pembangunan desa wisata, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan baik kepada pemerintah tingkat desa, maupun kabupaten pada proses berjalannya pembangunan.

Kondisi ini timbul dikarenakan masih terdapatnya keterbatasan masyarakat dalam menyerap lajunya pembangunan desa wisata, keterbatasan ini melingkupi beberapa sektor-sektor strategis yang perlu dioptimalisasi demi menunjang laju pembangunan meliputi sektor pertanian, perkebunan, lingkungan hidup, pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Dewasa ini, pengembangan potensi desa masih mengalami keterlambatan yang cukup konsisten. Kondisi tersebut dapat terlihat dari aksesibilitas desa yang dirasa kurang memadai sehingga menjadi salah satu indikator yang menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain itu tidak didapatkannya bantuan dari pemerintah dalam merespons permasalahan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat membuat permasalahan semakin pelik serta ditambahkan dengan keberagaman konflik yang meliputi aspek lingkungan hidup, kesehatan, dan pendidikan yang menambahkan beban masyarakat dalam membangun kemajuan desa melalui desa wisata. Hal ini menimbulkan permasalahan di masyarakat terkait bagaimana nasib masyarakat dalam ruang perkembangan Ibu Kota Negara.

Pada tulisan ini saya menguraikan konflik masyarakat dalam beberapa klaster meliputi mata pencaharian, lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan.

Mata Pencaharian

Sebagai masyarakat agraris, mata pencaharian dari masyarakat di dominasi oleh bidang pertanian dan perkebunan.

Dalam perjalanannya, potensi agraris dari masyarakat sangat jarang mencapai titik stabil. Hal ini dikarenakan kondisi lahan pertanian masyarakat desa yang memiliki tingkat kadar zat asam yang sangat tinggi sehingga membuat beberapa masyarakat kesulitan dalam bertani.

Menurut informasi masyarakat, solusi yang dapat dihadirkan ialah penggunaan kapur dolomit sebagai penetral zat asam pada tanah. Akan tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan kapur dolomit di toko pertanian yang ada serta bantuan dari pihak pemerintah juga masih dirasa kurang terkait dengan kondisi pertanian.

Pada lahan pertanian yang memiliki luas garapan 1,00 Ha membutuhkan setidaknya 1 ton kapur dolomit atau 20 karung kapur dolomit tetapi bantuan dari pihak pemerintah untuk luas garapan 1,00 Ha hanya diberikan 10 karung kapur dolomit. Maka hal ini jelas sangat tidak sesuai dengan kebutuhan dari kelompok tani yang ada serta ditambah dengan pengajuan bantuan yang terhitung cukup lama menyebabkan banyak masyarakat yang merasa bahwa tidak adanya tindak responsif atas permasalahan pangan yang ada diwilayah Penajam Paser Utara. Padahal, padi merupakan salah satu kebutuhan pangan dari masyarakat Indonesia.

Lingkungan Hidup

Rencana pembangunan desa wisata di Wonosari memiliki tantangan besar pada aspek lingkungan terutama memastikan pembangunan dapat tetap mempertahankan keberlanjutan lingkungan.

Area pembangunan Goa Tapak Raja ini meliputi sebagian wilayah masyarakat yang dulunya pernah dipakai oleh PT United Coal Indonesia beroperasi. Kondisi ini menjadi gambaran nyata untuk pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa banyak tanah masyarakat atau area lahan tambang di sekitar masyarakat yang masih dibiarkan terbengkalai oleh para pelaku usaha tambang.

Dalam posisi ini kita tidak lagi melihat perusahaan legal maupun ilegal akan tetapi kita perlu fokus dalam pembahasan restorasi atau relokasi lahan galian tambang agar tidak menyebabkan bahaya-bahaya yang tidak diinginkan dikemudian hari. Kondisi lainnya pun dapat dilihat pada wilayah bekas galian tambang yang tersebar di wilayah IKN dimana banyak wilayah yang tidak dipagari atau diberikan pembatas sehingga dapat membahayakan bagi anak-anak yang bertempat pada area sekitar.

Sesuai dengan konsep Forest City yang mengupayakan mitigasi peluang kerusakan lingkungan maka sudah sepatutnya ada langkah lanjut dari Pemerintah atas kondisi yang terjadi baik dalam lingkup wilayah Ibu Kota Negara maupun sekitarnya.

Sehubungan dengan persoalan lingkungan hidup diwilayah sekitar Ibu Kota Negara masih terdapat area-area tambang yang bermasalah salah satunya terdapat di wilayah Desa Wonosari yang mana masih kerap ditemukan penimbunan batu bara maupun bekas penimbunan batu bara di area sekitar pemukiman masyarakat yang tak kunjung ditangani. Persoalan lingkungan hidup yang di sekitar dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar serta dapat mengurangi angka harapan hidup.

Fasilitas Kesehatan & Pendidikan

Fasilitas pendidikan di wilayah Desa Wonosari masih sangat minim masyarakat sekitar sampai dengan saat ini dalam mengakses fasilitas pendidikan harus menempuh perjalanan yang terlalu jauh, terkhususnya untuk anak-anak yang menempuh studi di Sekolah Menengah Atas. Dalam hal fasilitas kesehatan masyarakat, Desa Wonosari masih mengalami permasalahan dalam mendapat fasilitas kesehatan yang memada.

Salah satu tantangan dalam bidang kesehatan yang dihadapi masyarakat ialah penggunaan BPJS yang tidak dapat diakses secara bebas. Hal ini dapat dilihat pada jarak tempuh masyarakat dari Desa Wonosari ke Pusat Kesehatan Masyarakat yang memakan waktu 1 ± jam dan jarak tempuh ke Rumah Sakit 1 ± jam, kondisi dari jarak tempuh tersebut juga dilatar belakangi oleh aksesibilitas kesehatan.

Lamanya waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk menempuh fasilitas kesehatan membuat masyarakat yang mengalami sakit yang urgensinya tinggi untuk dilakukan penanganan (Contoh: Demam tinggi, penyakit ginjal kronis, asma akut, dsb.) mengalami keterlambatan tindakan yang berpotensi menurunnya harapan hidup masyarakat Desa Wonosari.

Kemudian kurang optimalnya fasilitas kesehatan membuat masyarakat lebih memilih berobat kampung yang dimana obat-obat tersebut kurang efektif karena merupakan jenis obat OTC (Over the Counter) atau disebut juga obat bebas.

Berdasarkan pada studi sosial-budaya yang tertuang dalam Rencana Induk IKN Tahun 2021 yang telah menetapkan sejumlah strategi agar pembangunan yang berlangsung dapat secara inklusif dan menjawab tantangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Maka penulis melihat sangat perlu adanya pembangunan kerja sama yang bersinergi yang dapat dibangun oleh Otorita IKN atau Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa untuk mengoptimalisasi potensi desa dan menyelesaikan realitas konflik yang terdapat disekitar masyarakat

Sejalan dengan konteks diatas, penulis memberikan beberapa rekomendasi :
1. Melakukan optimalisasi usaha pertanian dan perkebunan yang di kawasan Ibu Kota Negara, terkhusus di Desa Wonosari
2. Mempersiapkan embung untuk ketersediaan air bagi masyarakat petani.
3. Melakukan mitigasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran batubara yang berada di kawasan Ibu Kota Negara
4. Melakukan reklamasi lahan di wilayah pasca tambang.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah Desa Wonosari.

Penulis

Maha Sakti Esa Jaya Kepala Departemen Kastrat BEM FH Periode 2022/2023
Wakabid Kaderisasi DPC GMNI Balikpapan

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Balikpapan

H. Baba Menggelar Penguatan Demokrasi Daerah di Balikpapan Tengah, Bahas Hak dan Kewajiban Pasar serta Dunia Usaha

Diterbitkan

pada

Foto : H. Baba, Anggota DPRD Prov. Kaltim, Saat Menyampaikan Sambutan Pada Acara Penguatan Demokrasi Daerah Di Balikpapan, 21/12/2025/LenteraDjoang.com

BALIKPAPAN, LenteraDjoang.com — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Baba Menggelar Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-12 Tahun 2025 di Kota Balikpapan. Kali ini, agenda yang mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Pasar dan Dunia Usaha” berlangsung di RT 62, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Minggu (21/12/2025) malam.

Kegiatan yang dilaksanakan pukul 20.00 Wita tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Muhammad Bayu Septian dan Obed Yohanis, dengan Siti Aminah bertindak sebagai moderator. Acara ini diikuti para Ketua RT 62 serta warga di sekitar Kelurahan Gunung Sari Ilir.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh H. Baba, dirinya menyampaikan bahwa penguatan demokrasi di tingkat lokal menjadi instrumen penting untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap peran pasar dan dunia usaha dalam menopang perekonomian daerah.

“Demokrasi tidak hanya berbicara soal politik elektoral, tetapi juga bagaimana keadilan ekonomi berjalan. Pasar dan dunia usaha memiliki hak yang harus dilindungi, namun juga kewajiban yang harus dipenuhi demi kepentingan masyarakat luas,” ujar H. Baba.

Dalam paparannya, Muhammad Bayu Septian menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Menurutnya, regulasi dan partisipasi publik menjadi kunci agar aktivitas ekonomi berjalan sehat dan berkeadilan.

“Pasar yang demokratis adalah pasar yang memberi ruang tumbuh bagi dunia usaha, namun tetap menjamin hak-hak masyarakat. Di sinilah peran warga untuk aktif mengawasi dan memahami regulasi yang ada,” jelas Bayu.

Sementara itu, Obed Yohanis menyoroti peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial.

“Dunia usaha memiliki kewajiban sosial. Ketika usaha berkembang di suatu wilayah, maka dampak positifnya juga harus dirasakan oleh warga sekitar. Ini bagian dari praktik demokrasi ekonomi,” tegas Obed.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan warga dan para ketua RT menyampaikan berbagai pandangan dan pengalaman terkait aktivitas usaha di lingkungan mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan ekonomi daerah.

Melalui forum ini, Penguatan Demokrasi Daerah diharapkan terus menjadi ruang dialog yang mendorong partisipasi publik serta memperkuat demokrasi substantif hingga ke tingkat akar rumput. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

Perkuat Kordinasi Dalam Menghadapi Pilkada 2024, KPU Kaltim Gelar Konsolidasi Daerah

Diterbitkan

pada

Foto : Agenda Konsolda dan Pembukaan Deklarasi Kampanye Damai Pada Pilkada 2024.

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Konsolidasi Daerah (Konsulda) di Ballroom Hotel Grand Bumi Senyiur, Balikpapan, Senin (23/9/2024).

Agenda tersebut dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta para Komisioner KPU Kabupaten/Kota di kaltim, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kasi Idpolhankam dari Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim Suhardi, turut menjadi salah satu narasumber kunci.

Dalam paparannya, Suhardi mengatakan Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan integritas, transparansi, dan netralitas dalam proses pemilihan.

“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga agar Pilkada berjalan sesuai peraturan yang berlaku, serta mencegah adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Suhardi.

Ia juga menjelaskan bahwa Kejaksaan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik.

Selain itu, Suhardi juga menyoroti pentingnya pencegahan terhadap praktik money politics dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pilkada.

“Dalam rangka memitigasi potensi risiko, Kejaksaan akan mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu, dan komunitas intelijen,” tegasnya.
Lebih lanjut, mereka juga telah membentuk Program Posko Pemilu, yang menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat.

“Kejaksaan akan memetakan potensi konflik sosial di daerah-daerah rawan melalui program intelijen, guna mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan Pilkada 2024,” sambungnya.

Dengan sejumlah langkah ini, Kejaksaan RI berkomitmen untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, adil, dan transparan. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

KPU Kaltim Monitoring Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Balikpapan Pada Pilkada 2024

Diterbitkan

pada

Foto : Monitoring KPU Kaltim Dalam agenda penetapan DPT Balikpapan Pada Pilkada 2024

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih, menghadiri acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Kota Balikpapan di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Kamis (19/9/2024).

Dalam kegiatan tersebut KPU Balikpapan menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebanyak 520.986.

“Total DPT yang kami tetapkan berjumlah 520.986, yang tersebar untuk enam kecamatan dengan 34 kelurahan di seluruh Balikpapan,” ujar Ketua KPU Balikpapan Prakoso Yudho Lelono didampingi seluruh Komisioner KPU Balikpapan.

Dalam rapat tersebut, Yudho menjelaskan bahwa penetapan DPT telah melalui proses panjang yang melibatkan berbagai tahapan verifikasi, termasuk peninjauan ulang atas masukan dari masyarakat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kami telah memastikan bahwa pemilih yang terdaftar benar-benar memenuhi syarat. Terdapat beberapa kasus yang masuk dari Bawaslu, salah satunya tentang pemilih yang belum memenuhi syarat usia di Balikpapan Timur, dan setelah dicek, benar usianya kurang dari 17 tahun. Sebaliknya, di Balikpapan Barat, ada pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar, namun setelah diverifikasi, akhirnya masuk DPT,” jelas Yudho.

Selain itu, Yudho juga menyampaikan bahwa jumlah DPT kali ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya yang digelar Februari 2024. Masing-masing Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

“DPT saat itu sebanyak 509.482. Jadi, ada peningkatan sekitar 11 ribu pemilih,” tambahnya.

Sementara Itu, Ramaon menjelaskan bahwa penetapan DPT salah satu tahapan penting dalam persiapan Pilkada 2024.

“Kami dari KPU Kaltim menyambut baik sekaligus mengapresiasi kinerja kawan kawan KPU Balikpapan mengingat dalam perjalanannya DPT Balikpapan mengalami peningkatan yang cukup luar biasa yakni sebanyak 11 ribu pemilih pada gelaran pilkada 2024,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan bahwa dengan jumlah pemilih yang telah ditetapkan nantinya masyrakat Balikapan pada khususnya yang terdaftar dapat berpartisipasi dalam Pilkada yang akan datang dan menggunakan hak suaranya saat hari pencoblosan, yakni Rabu 27 November 2024.

“Kami mengimbau bagi Masyarakat Balikpapan yang telah terdaftar sebagai Pemilih Tetap untuk menggunakan hak suaranya di Pilkada untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota, hal ini penting mengingat suara anda menentukan nasib wilayah ini untuk 5 tahun kedepan,” tutup Ramaon. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending