Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Advertorial

Krisis Jabatan di OPD Kaltim: DPRD Minta Pengisian Eselon II–III Tuntas Sebelum Januari

Diterbitkan

pada

Wawancara Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim juga anggota Badan Anggaran, Salehuddin

SAMARINDA, LenteraDjoang.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim sekaligus anggota Badan Anggaran, Salehuddin, menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus segera menyelesaikan persoalan krisis jabatan struktural di berbagai OPD.

Ia menyampaikan hal itu usai rapat Badan Anggaran, Minggu (30/11/2025), dengan nada serius bahwa gelombang pensiun ASN tidak boleh dibiarkan menghambat jalannya program 2026.

Menurutnya, DPRD sudah menyampaikan informasi ini kepada BKD, BPSDM, serta pemerintah provinsi sejak jauh hari.

Beberapa OPD bahkan melapor lebih awal bahwa sekitar 200 ASN akan pensiun secara bersamaan.

“Saya ndak sebut salah satu OPD-nya, tapi bukan satu saja. Di beberapa OPD yang lain juga banyak yang pensiun,” ujarnya.

Masalahnya tidak hanya soal jumlah.

Sejumlah posisi strategis eselon II juga sudah kosong karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.

Proses pengisian jabatan pun tidak bisa dilakukan cepat seperti mutasi biasa.

Rekrutmen eselon II sekarang mensyaratkan seleksi ketat dan fit and proper test yang memakan waktu lama.

“Tahapannya sudah jalan sih sebenarnya, tapi kan tidak hari ini langsung fit and proper test lalu besok selesai. Enggak seperti itu,” kata Salehuddin.

Ia berharap awal tahun anggaran 2026 seluruh jabatan kosong sudah terisi, termasuk posisi Pelaksana Tugas (PLT) yang selama ini menumpuk di beberapa OPD.

Ia menekankan bahwa kelambatan pengisian jabatan akan berpengaruh langsung pada penyusunan program, pengelolaan anggaran, hingga realisasi kegiatan.

Salehuddin mencontohkan sektor pendidikan yang menghadapi kondisi hampir serupa.

Banyak kepala sekolah melewati masa jabatan dua periode, bahkan ada yang memegang tiga sampai empat periode.

Kebutuhan rekrutmen sangat besar, tetapi aturan kompetensi membuat prosesnya berjalan lambat.

“Masing-masing OPD ini kompetensinya berbeda-beda, jadi tidak bisa langsung mutasi begitu saja,” tegasnya.

DPRD meminta agar pemerintah provinsi konsisten mengejar target komposisi baru birokrasi mulai eselon II hingga eselon III pada awal 2026.

Ia menegaskan bahwa komitmen ini sudah disampaikan berulang kali.

“Komposisinya sudah yang mana kosong terisi semua. Termasuk kabid, sekretaris, itu insyaallah juga sudah jalan,” katanya.

Hal paling penting, menurut Salehuddin, jangan sampai pengisian jabatan molor hingga Februari atau Maret.

Keterlambatan seperti itu biasanya membuat belanja kegiatan ikut tersendat, dan pada akhirnya realisasi anggaran kembali rendah.

DPRD meminta batas waktu yang jelas.

“Kita minta deadline itu di Desember akhir dan Januari sudah jalan. Jangan sampai nanti di Februari atau Maret, itu memperlambat proses realisasi kegiatan,” ujarnya.

Di akhir pembicaraan, Salehuddin menegaskan bahwa DPRD hanya ingin memastikan roda pemerintahan tidak tersendat karena kekosongan jabatan.

“Kita kawal ini. Harapan kita 2026 itu tidak ada perlambatan,” tutupnya. (Wan/ADV/DPRDKaltim)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertorial

Anggota DPRD Kukar, Idham: Minta Kurator Ajukan Kembali ke Pengadilan, Lahan Warga di Kawasan Eks Kalpataru Harus Dikembalikan

Diterbitkan

pada

Foto : Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Dapil II, Muhammad Idham /her

Kutai Kartanegara, LenteraDjoang.com – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Dapil II, Muhammad Idham, menyarankan tim kurator mengajukan kembali ke pengadilan agar lahan milik warga yang masuk dalam kawasan eks Kalpataru Group, tetapi tidak dibebaskan atau dibayarkan perusahaan, dapat dikembalikan kepada warga. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait status HGU, aset kepailitan eks Kalpataru Group, penanganan tanah terindikasi terlantar, serta perlindungan masyarakat terdampak, di Ruang Rapat Banggar DPRD Kukar, Tenggarong, Kamis (19/11/2026).

“Kalau penanganannya saja, tadi sudah dibahas. Kalau proses penetapan terlantar, mungkin panjang. Makanya saya sarankan kepada tim kurator agar kembali mengajukan ke pengadilan, bahwa ada lahan-lahan warga yang masuk dalam kawasan Kalpataru, tetapi di luar lahan yang mereka bebaskan atau yang mereka bayarkan. Nah, lahan itu dikembalikan saja kepada warga,” ujarnya.

Menurut Idham, pengembalian lahan tersebut penting agar warga tetap bisa beraktivitas dan memanen di lahannya sendiri. Ia menegaskan, jika seluruh aktivitas dihentikan, masyarakat tidak bisa bekerja dan akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

“Itu saja. Supaya warga tetap bisa beraktivitas, warga yang memang memanen di lahannya sendiri tetap bisa menjalankan usahanya. Kalau semuanya dihentikan, masyarakat tidak bisa bekerja. Warga kita mau makan apa? Makanya, menurut saya, ini yang paling cepat dilakukan,” katanya.

Ia menjelaskan, nantinya pengadilan yang akan memutuskan, sehingga kurator hanya menjalankan pengelolaan terhadap lahan yang memang milik perusahaan. Idham juga menyoroti dampak ekonomi masyarakat di beberapa kecamatan yang ikut terdampak akibat persoalan ini.

“Ini banyak terdampak di beberapa kecamatan. Artinya, ekonomi masyarakat juga ikut terdampak. Makanya ini harus cepat. Kalau lambat, realisasinya nanti juga terlantar, sedangkan tadi kita sudah dengar prosesnya panjang,” jelasnya.

Menurutnya, apabila jalur pengadilan tidak dapat diwujudkan oleh kurator atau ditolak pengadilan, maka jalan terakhir yang paling cepat adalah meminta langsung kepada Presiden.

“Memang jalan terakhir, satu-satunya jalan, kita minta ke Presiden langsung. Itu paling cepat. Kalau jalur pengadilan tadi tidak bisa diwujudkan oleh kurator, artinya ditolak pengadilan, mau tidak mau supaya cepat ya bertemu Presiden saja,” ucapnya.

Idham menegaskan, pihaknya ingin warga tetap bisa menjalankan usahanya karena harapan masyarakat saat ini hanya pada sektor sawit. Jika aktivitas dihentikan oleh kurator, menurutnya masyarakat juga akan menuntut karena itu merupakan hak mereka.

“Makanya saya minta kurator mengajukan kembali ke pengadilan, bahwa di lahan MSP ini ada lahan-lahan warga yang memang tidak dibebaskan oleh Kalpataru. Kalau yang sudah dibebaskan Kalpataru, ya silakan, itu tidak masalah mereka mau mengelola seperti apa,” tegasnya. (Adv/DPRD Kukar)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

RDP HGU Kalpataru, Ahmad Yani Sebut SK Bupati Belum Sampai ke Kurator dan Pengadilan

Diterbitkan

pada

Foto : Suasana Rapat Dengar Pendapat DPRD Kukar bersama masyarakat terkait dan pihak perusahaan, OPD terkait perihal status HGU aset kepailitan Eks Kalpataru Group. Kamis (19/11/2026) /her

Tenggarong, LenteraDjoang.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan adanya penyelesaian terkait Hak Guna Usaha (HGU) eks Kalpataru Group yang masuk dalam aset kepailitan. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan persoalan yang dihadapi masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan yang memiliki persoalan Kalpataru di daerahnya masing-masing dapat sedikit terurai setelah pihaknya mempertemukan kurator dengan lawyer. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat DPRD, Tenggarong, Kamis (19/11/2026).

“Kita memastikan ada penyelesaian terkait HGU Kalpataru. Tentu, masyarakat kita di seluruh desa dan kecamatan yang memiliki persoalan Kalpataru di daerahnya masing-masing bisa sedikit terurai, karena tadi kita sudah mempertemukan dengan pihak kurator, bahkan dengan pihak lawyer juga. HGU itu sebelumnya diagunkan melalui pinjaman bank,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut setidaknya dapat sedikit mengobati persoalan masyarakat. Ahmad Yani menyebut pihaknya juga telah menelusuri sejauh mana permasalahan tersebut, sehingga daerah dapat memutuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil.

Terkait usulan pencabutan HGU, ia menjelaskan hal itu dapat dilakukan karena perizinannya sudah tidak ada lagi. Selain itu, pihak kurator dengan masyarakat yang bersengketa diharapkan dapat berdamai.

“Pemerintah setempat kami mohon bisa menyelesaikan persoalan ini bersama-sama dengan cara yang baik, berdiskusi bagaimana kepentingan masyarakat bisa berjalan, kemudian kepentingan kurator terkait proses kepailitannya juga bisa bertemu. Karena diakui ada perusahaan-perusahaan yang selama ini juga memiliki hak-hak kurator di sana, dan itu memang menjadi tugasnya,” katanya.

Ahmad Yani menegaskan, agar semuanya bisa menemukan titik temu, pihaknya telah menyepakati agar tidak ada aksi tanpa kesepakatan dengan pemerintah setempat. Ia juga menyoroti tumpang tindih SK Bupati dengan proses pengadilan, di mana SK Bupati tersebut ternyata belum sampai ke pihak kurator.

“Selama ini ternyata SK Bupati itu belum sampai juga ke pihak mereka. Bahkan saya juga tidak tahu apakah pihak pengadilan mengetahui bahwa ternyata perizinan itu sudah ada. Artinya, ketika perizinan tidak ada, semua aktivitas perkebunan kan tidak boleh dilakukan,” jelasnya.

Menurutnya, hal itu menjadi inti persoalan yang harus dipastikan. Ahmad Yani memastikan hal tersebut juga menjadi bagian dari keputusan rapat, di mana SK Bupati tentang pencabutan perizinan disampaikan kepada pihak kurator, termasuk pengadilan.

“Itu menjadi bahan bahwa ternyata aktivitas perkebunan di sana memang tidak boleh dilakukan, siapa pun,” tegasnya. (Adv/DPRD Kukar)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

Junadi Dorong Perluasan Bantuan Pangan bagi Petani Kukar Terdampak Gagal Panen

Diterbitkan

pada

Foto : Wakil Ketua II DPRD Kutai Kartanegara, Junadi /her

Kutai Kartanegara, LenteraDjoang.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong agar bantuan pangan bagi petani yang mengalami gagal panen terus disalurkan ke wilayah lain yang membutuhkan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi, di Tenggarong, Rabu (18/11/2026), menanggapi dukungan bantuan bagi petani terdampak gagal panen dan penguatan sektor pertanian.

Junadi menyatakan, sebelumnya DPRD telah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kukar terkait penyaluran bantuan beras, termasuk untuk masyarakat Desa Sumber Sari sebanyak sekitar 19 ton. Bantuan serupa juga telah disalurkan ke Desa Ponoragan.

“Kami juga telah menyampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan agar melakukan pemetaan wilayah lain yang membutuhkan bantuan. DPRD, melalui fungsi penganggaran, siap mendukung alokasi anggaran untuk membantu petani yang terdampak gagal panen,” ujarnya.

Selain bantuan pangan, Junadi menyebut pihaknya memperoleh informasi mengenai penyaluran 80 unit pompa air melalui dukungan Budi Satrio Djiwandono dari Fraksi Gerindra DPR RI. Menindaklanjuti bantuan tersebut, DPRD telah berkomunikasi dengan para camat di 20 kecamatan untuk mendorong pendataan kelompok tani yang benar-benar membutuhkan pompa air, khususnya untuk mendukung pengairan dan irigasi pertanian.

“Kami berharap bantuan tersebut dapat disalurkan kepada kelompok tani yang membutuhkan sehingga membantu keberlanjutan aktivitas pertanian di Kukar,” katanya.

Junadi juga menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diharapkan dapat kembali disalurkan menjelang akhir tahun.

Ia menegaskan DPRD tetap berupaya mengawal kebutuhan petani meskipun kewenangan pemerintah daerah dalam sejumlah urusan pertanian memiliki keterbatasan. Menurutnya, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk memperjuangkan program pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan masyarakat Kukar.

“Sinkronisasi antara program pemerintah daerah dan DPRD juga diperlukan agar dukungan terhadap sektor pertanian dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.

Dalam kegiatan reses, Junadi menyebut sejumlah kebutuhan yang banyak disampaikan masyarakat, terutama berkaitan dengan sektor pertanian. Aspirasi tersebut meliputi perbaikan jaringan irigasi, pengairan tersier, serta jalan usaha tani.

“Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk membantu petani memperoleh pasokan air dan mempermudah pengangkutan hasil panen,” ucapnya.

Dengan perbaikan jalan usaha tani, biaya angkut hasil pertanian diharapkan dapat ditekan. Sementara itu, peningkatan jaringan irigasi membantu mengatasi kesulitan pengairan yang sebelumnya dialami petani. Selain infrastruktur, masyarakat juga membutuhkan sarana pendukung pertanian lainnya, seperti alsintan, sarana produksi pertanian (saprodi), pupuk, dan bibit.

Junadi turut menyinggung informasi bantuan bibit padi dari pemerintah pusat. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah bantuan yang disiapkan.

Ia menyampaikan kegiatan reses dilaksanakan di Desa Jembayan, Loa Kulu Kota, dan Desa Rempanga. Di Desa Rempanga, aspirasi masyarakat yang disampaikan berkaitan dengan sektor pertanian dan perikanan.

“Kedua sektor tersebut menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan program pembangunan daerah,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kukar)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending