Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Peristiwa

Komite I DPD RI Bahas Pemilu, Pilkada, dan Prospek Pemekaran Daerah di Kaltim

Diterbitkan

pada

Foto : Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kaltim, Andi Sofyan Hasdam/chandra/lenteraDjoang

SAMARINDA, lenteraDjoang.com – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kaltim, Andi Sofyan Hasdam, memimpin konferensi pers di Ruang Pertemuan Kantor Perwakilan DPD RI, Samarinda (Jl. Gadjah Mada No. 19, Samping KOREM), Selasa (5/8) siang. Agenda utama membahas perkembangan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di Kalimantan Timur, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu, wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komite I.

Hasdam menjelaskan latar belakang pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah, menyusul banyaknya petugas pemilu yang meninggal akibat kelelahan saat digabung sebelumnya. Meski pemilu pusat dan pilkada kini terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar tidak dilaksanakan pada tahun yang sama karena beban administratif. Putusan MK terkait usulan ini, kata Hasdam, menetapkan selisih waktu 2,5 tahun antara pemilu nasional dan pilkada.

“Permasalahannya, penundaan 2,5 tahun ini berpotensi membuat masa jabatan kepala daerah mencapai 7,5 tahun, bertentangan dengan prinsip pemilu lima tahunan secara demokratis dalam UUD 1945,” jelas Hasdam.

Ia berharap pemerintah dan DPR RI dapat menemukan solusi terbaik, meski mengakui bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Salah satu opsi yang mungkin adalah pengecualian satu kali dalam revisi undang-undang pemilu mendatang.

Merespons wacana mengembalikan pilkada ke DPRD, Hasdam mengutip pandangan pakar Ryaas Rasyid (penggagas UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah) bahwa pemilihan langsung bukan agenda utama reformasi. Rasyid berargumen bahwa negara maju seperti Amerika Serikat pun membutuhkan waktu panjang untuk membangun demokrasi inklusif.

“Menurut Pak Ryaas, dampak pilkada langsung di tengah masyarakat dengan tingkat pendidikan yang masih beragam adalah maraknya praktik politik uang (money politics),” papar Hasdam.

Ia menyebut organisasi Muhammadiyah mengusulkan pengembalian sementara pilkada ke DPRD untuk beberapa periode guna mengatasi masalah tersebut, sebelum kembali ke sistem langsung.

“Ini menjadi dilema. Masyarakat sudah terbiasa pilkada langsung, tetapi money politics semakin menjadi,” tambahnya.

Hasdam menegaskan Komite I mendorong revisi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia mengkritik UU ini sebagai langkah mundur dari semangat otonomi luas pasca-Reformasi 1998 (UU No. 22/1999) yang memberi kewenangan lebih besar ke daerah.

“Dulu di era sentralistik Orde Baru, sumber daya Kaltim seperti tambang disedot ke pusat, kembali ke daerah hanya sedikit. UU 23/2014 justru mencabut hampir semua kewenangan (koin-koinan) daerah, termasuk pengelolaan tambang yang sebelumnya ada di tingkat provinsi,” tegasnya.

Revisi bertujuan mengembalikan kewenangan yang proporsional kepada daerah.

Menyikapi lonjakan permintaan pemekaran daerah, Hasdam mengungkapkan terdapat 341 usulan di Kementerian Dalam Negeri, sedangkan data DPD RI mencatat 188 usulan CDOB.

Komite I akan mengusulkan pencabutan moratorium (pembekuan) pemekaran daerah dalam rapat kerja dengan Wakil Presiden pada Masa Sidang I 2025-2026.

“Sejak era Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin, tidak ada DOB baru yang disetujui kecuali di Papua berdasarkan UU Otonomi Khusus. Padahal, pemekaran penting untuk mendekatkan pelayanan publik,” ujarnya.

Pemekaran diusulkan dibuka secara terbatas, misalnya maksimal dua DOB per provinsi.

Berkaitan dengan Kaltim, Hasdam memaparkan ada delapan CDOB yang tercatat (sembilan jika termasuk Kutaipesisir).

Ia menekankan syarat utama pemekaran adalah persetujuan tertulis Bupati/Walikota dan Ketua DPRD daerah induk yang lahir dari rapat paripurna, serta kesiapan dana hibah dan persiapan dari daerah induk.

“Dukungan tokoh masyarakat atau kepala desa saja tidak cukup tanpa persetujuan formal tersebut,” tegasnya.

Berikut analisis prospek delapan CDOB di Kaltim menurut Hasdam:
1. Kabupaten Berau Pesisir Selatan (Talisayan, Tabalar, dll): Belum ada kepastian persetujuan Bupati Berau.
2. Kabupaten Kutai Tengah (Kota Bangun, Muara Wis, dll): Masih ada harapan, tergantung persetujuan Bupati Kutai Kartanegara dan DPRD.
3. Kabupaten Kutai Utara (Muara Wahau, Kombeng, dll): Dinilai paling prospektif karena sudah mendapat persetujuan. Berpeluang besar lolos jika moratorium dicabut.
4. Kabupaten Benua Raya (Jempang, Bangun, dll): Prospek rendah karena Ketua DPRD Kutai Barat tidak setuju.
5. Kabupaten Pasir Selatan (Batu Sopang, Muara Komam, dll): Prospek bagus, Bupati Pasir diduga mendukung.
6. Kabupaten Pasir Tengah: Dinilai prospeknya rendah.
7. Kabupaten Sangkulirang (Sangkulirang, Sandaran, dll): Belum ada konfirmasi langsung dari Bupati Kutai Timur.
8. Kabupaten Samarinda Baru (Loa Janan Ilir, Palaran, dll): Prospek rendah karena Walikota Samarinda tidak setuju.

Hasdam menegaskan Komite I tidak memilah CDOB berdasarkan preferensi, melainkan hanya memverifikasi kelengkapan syarat administratif sesuai undang-undang.

“Penentuan ibukota atau potensi ekonomi adalah urusan berikutnya setelah syarat utama terpenuhi,” pungkasnya. (chanz)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Peristiwa

Bintang Puspayoga Dorong Perempuan Penggerak Akar Rumput PDI Perjuangan Kaltim Perkuat Kekompakan Lewat Outbound

Diterbitkan

pada

Foto : Kegiatan Outbon Perempuan Bergerak PDI Perjuangan Kaltim/ist

SAMARINDA, LenteraDjoang.com – Upaya memperkuat kapasitas dan solidaritas perempuan penggerak akar rumput terus dilakukan DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur. Salah satunya melalui kegiatan outbound yang digelar di Kolam Ulin Arya, Samarinda, Minggu (1/11/2026).

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Pelatihan Perempuan Penggerak Akar Rumput (PPAR) tersebut dirancang untuk mengasah kemampuan kerja sama, kepemimpinan, serta membangun kekompakan antarpeserta. Berbagai permainan kelompok menjadi sarana pembelajaran dalam melatih kecepatan berpikir, ketepatan mengambil keputusan, dan semangat gotong royong.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang akrab disapa Bintang Puspayoga, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai outbound bukan sekadar aktivitas permainan, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter dan penguatan kapasitas para perempuan penggerak.

Menurut Bintang, nilai-nilai yang diperoleh selama kegiatan harus mampu diterapkan ketika peserta menjalankan tugas pendampingan masyarakat di lingkungan masing-masing.

Ia mengingatkan bahwa setiap persoalan di tengah masyarakat membutuhkan respons yang cepat, keputusan yang tepat, serta kemampuan bekerja bersama.

“Melalui outbound yang dilaksanakan dan motivasi yang diberikan, kita harus berpikir cepat dan bertindak tepat,” ujarnya.

Bintang juga menegaskan bahwa kekompakan dan kegotongroyongan merupakan modal penting bagi perempuan penggerak dalam menjalankan peran sosial. Dengan solidaritas yang kuat, para peserta diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun selama pelatihan tidak berhenti ketika kegiatan berakhir. Sebaliknya, semangat tersebut harus dibawa ke tengah masyarakat melalui aksi nyata dan pendampingan yang berkelanjutan.

“Bukan permainannya saja yang kita lihat, tetapi semangat yang didapatkan melalui outbound ini yang harus dibawa ke lapangan nanti ketika memberikan pendampingan pada masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bintang berharap seluruh rangkaian Pelatihan Perempuan Penggerak Akar Rumput, termasuk pelatihan relawan kesehatan, mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Ia menilai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh peserta selama pelatihan perlu diwujudkan dalam kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Bintang pun mengajak para peserta untuk memulai pengabdian dari lingkungan terdekat. Menurutnya, perubahan dan penyelesaian persoalan masyarakat dapat dimulai dari lingkup kecil sebelum diperluas ke lingkungan yang lebih besar.

“Menjadi bagian solusi dari permasalahan masyarakat, mulai dari lingkungan di sekitarnya, kemudian lingkungan masyarakat yang ada di Kaltim ini,” pungkasnya. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Peristiwa

121 Kader Perempuan PDI Perjuangan se-Kaltim Digembleng Jadi Penggerak Akar Rumput

Diterbitkan

pada

Foto : Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Dalam Acara Pelatihan Perempuan Bergerak Kaltim/ist

SAMARINDA, LenteraDjoang.com – DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat peran perempuan dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Salah satunya melalui Pelatihan Perempuan Penggerak Akar Rumput yang diikuti 121 kader perempuan dari kabupaten dan kota se-Kaltim, di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Jalan Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang akrab disapa Bintang Puspayoga.

Dalam sambutannya, Bintang mengapresiasi langkah DPD PDI Perjuangan Kaltim yang telah menyelenggarakan pelatihan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari program utama Bidang Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan periode 2025–2030.

Ia menjelaskan, program tersebut dirancang melalui proses panjang, mulai dari diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD), penyusunan hingga uji coba modul pelatihan sebelum akhirnya diluncurkan dan diterapkan secara berjenjang.

Pelaksanaannya dimulai dari tingkat pusat, DPD, DPC, hingga menjangkau struktur partai paling bawah.

“Harapan kami tidak hanya berhenti pada hari ini. Ini akan diimplementasikan sampai tingkat ranting, tentunya hingga akar rumput,” ujar Bintang kepada awak media.

Untuk memastikan keberlanjutan program, DPP PDI Perjuangan juga telah menyiapkan aplikasi sebagai sarana pemantauan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, diluncurkan pula jingle yang diharapkan dapat membantu peserta memahami sekaligus menginternalisasi peran sebagai perempuan penggerak.

Bintang menegaskan, pelatihan tersebut bukan sekadar kegiatan peningkatan kapasitas kader, melainkan upaya membangun kesadaran perempuan agar berani mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bahwa perempuan memiliki hak yang setara sebagai warga negara dan harus memperoleh ruang untuk terlibat dalam pembangunan.

“Perempuan tidak hanya menjadi penikmat pembangunan, tetapi harus menjadi bagian pembangunan itu sendiri. Perempuan tidak hanya menjadi objek, tapi menjadi subjek, ikut berperan dalam pembangunan bangsa dan negara,” tegasnya.

Menurut Bintang, politik juga tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya meraih kekuasaan. Politik harus menjadi jalan pengabdian untuk hadir di tengah masyarakat dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan rakyat.

Ia mencontohkan, kader perempuan harus memiliki kepekaan terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Mulai dari mengetahui warga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan makan, anak yang berisiko mengalami stunting, hingga masyarakat yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Persoalan-persoalan tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian kader dan tidak boleh dibiarkan tanpa upaya penyelesaian.

“Kita diajarkan berpolitik orientasinya tidak kekuasaan, tetapi bagaimana kader PDI Perjuangan hadir di tengah rakyat, menjadi bagian dari solusi permasalahan rakyat dari hal kecil,” ungkapnya.

Bintang juga menekankan bahwa kader tidak harus selalu menjadi pihak yang menyelesaikan persoalan secara langsung. Apabila belum memiliki kemampuan melakukan advokasi, kader setidaknya dapat membantu mengidentifikasi, mendata, dan menghubungkan masyarakat dengan pihak yang dapat memberikan pendampingan.

“Kita ingin juga teman-teman yang dilatih hari ini menggerakkan teman-teman di akar rumput. Mereka menjadi jembatan. Kalau kita tidak bisa melakukan advokasi, minimal memediasi atau mendata,” jelasnya.

Data yang dihimpun kader dari tingkat anak ranting nantinya dapat diteruskan ke DPC untuk ditindaklanjuti. Jika persoalan belum terselesaikan, DPP juga membuka ruang pendampingan.

Ia menambahkan, peserta yang berperan sebagai penggerak memang berasal dari kader PDI Perjuangan karena materi pelatihan juga mencakup ideologi dan organisasi partai. Namun, masyarakat yang menjadi sasaran edukasi, pendampingan, maupun advokasi tidak dibatasi oleh status keanggotaan partai.

Dengan demikian, manfaat program diharapkan dapat dirasakan perempuan secara luas.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa 121 peserta merupakan perwakilan struktur partai dari tingkat DPC, PAC, hingga ranting di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim.

Sebagian peserta juga merupakan kader perempuan yang selama ini aktif menjalankan tugas sebagai saksi di tempat pemungutan suara (TPS) pada pelaksanaan pemilu.

Ananda berharap pelatihan tersebut mampu membentuk kader perempuan yang lebih percaya diri, berani menyuarakan kepentingan masyarakat, serta memiliki keberanian untuk melakukan advokasi, dimulai dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal masing-masing.

“Harapan saya terhadap mereka, khususnya terhadap peserta, untuk mereka bisa lebih berani bersuara dan bergerak, lebih berani untuk mengadvokasi dan berpihak, minimal pada keluarganya yang ada di lingkungan rumah mereka dulu,” tuturnya.

Ia menegaskan, kader perempuan PDI Perjuangan harus mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah, bukan sekadar menjadi penonton.

“Para kader perempuan PDI Perjuangan ini jangan hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi motor penggerak di Kaltim untuk pembangunan di masa yang datang,” tegas Ananda.

Untuk membekali peserta, panitia menghadirkan sejumlah materi, di antaranya ideologi dan organisasi partai, penguatan potensi diri, pembekalan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta strategi menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai mekanisme memperjuangkan usulan masyarakat agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah hingga penganggaran melalui APBD.

Ananda menilai, kemampuan menyerap aspirasi harus diikuti dengan pemahaman mengenai prosedur dan tahapan pengusulan. Dengan begitu, kader tidak hanya mampu mendengar keluhan warga, tetapi juga mengetahui langkah konkret untuk memperjuangkannya.

“Nanti mereka juga hadir ke lingkungan menyerap aspirasi. Mereka harus tahu seperti apa, kapan harus memasukkan aspirasi, kapan harus membuat proposal, sampai masuk pada batang tubuh APBD,” paparnya.

Selain materi tersebut, pelatihan juga membekali peserta dengan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Kegiatan outbound turut disiapkan untuk membangun soliditas, memperkuat kerja sama, serta melatih kemampuan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.

Memasuki hari kedua, Minggu (1/11/2026), pelatihan dijadwalkan menghadirkan anggota DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, yang akan menyampaikan materi mengenai konsep relawan kesehatan.

Ananda menjelaskan, PDI Perjuangan memiliki rencana membentuk relawan kesehatan di setiap kelurahan. Keberadaan relawan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Bentuk pendampingannya antara lain membantu warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif, mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, hingga membutuhkan transportasi menuju rumah sakit.

“Ibu-ibu yang sedang dilatih hari ini nanti mengadvokasi masyarakat sekitarnya apabila ada yang butuh bantuan, misalnya BPJS-nya nonaktif atau butuh bantuan ke rumah sakit, tidak ada ambulans,” ungkapnya.

Khusus di Samarinda, Ananda menyebut pihaknya juga merencanakan penyiapan ambulans di setiap kelurahan sebagai bagian dari penguatan pelayanan dan pendampingan kesehatan masyarakat.

Konsep pembentukan relawan kesehatan, termasuk mekanisme kerja dan peran kader dalam membantu warga, akan dijelaskan lebih lanjut dalam sesi pembekalan bersama Ribka Tjiptaning.

Melalui pelatihan ini, DPD PDI Perjuangan Kaltim berharap 121 kader perempuan yang mengikuti kegiatan tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu menjadi penggerak yang hadir langsung di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, mengidentifikasi persoalan, serta menghubungkan warga dengan solusi yang dibutuhkan. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Peristiwa

Jan Prince Permata Tekankan Pengabdian Nyata PA GMNI Kaltim: Ideologi Harus Berpihak kepada Rakyat

Diterbitkan

pada

Foto : Alumni GMNI Kaltim, Pada Acara Pembukaan Komferda Ke III PA GMNI Kaltim di Sanggata/ist

SANGATTA, LenteraDjoang.com – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) harus mampu menerjemahkan nilai-nilai nasionalisme dan Marhaenisme ke dalam kerja nyata yang menyentuh kepentingan rakyat. Penguatan ideologi organisasi tidak cukup diwujudkan melalui retorika, tetapi harus dibuktikan melalui keberpihakan terhadap masyarakat kecil dan kontribusi konkret bagi pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Bidang Komunikasi dan Media Sosial DPP PA GMNI periode 2021–2026, Dr. (c) Jan Prince Permata, S.P., M.Si., dalam sambutannya pada pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) III DPD PA GMNI Kalimantan Timur di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, (16/10/2026).

Jan menegaskan, PA GMNI memiliki tanggung jawab ideologis dan historis untuk melanjutkan cita-cita perjuangan Bung Karno, terutama dalam memperjuangkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, alumni GMNI tidak boleh terjebak dalam romantisme masa pergerakan mahasiswa. Pengalaman organisasi dan pemahaman ideologi harus menjadi modal untuk menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

“Pengabdian itu tidak boleh berhenti pada slogan, apalagi sekadar romantisme perjuangan masa mahasiswa. Nilai-nilai Marhaenisme harus hadir dalam kerja nyata, dalam kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan keberpihakan kepada mereka yang masih menghadapi kesulitan hidup,” tegas Jan.

Ia menekankan bahwa perjuangan Marhaenisme harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama. Petani, nelayan, buruh, pekerja informal, pelaku usaha kecil, serta kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi harus menjadi bagian penting dari perhatian dan kerja pengabdian para alumni.

Persatuan Ideologi Harus Melampaui Perbedaan Politik

Mengusung tema “Bersatu dalam Ideologi, Bergerak dalam Pengabdian”, Konferda III PA GMNI Kalimantan Timur dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus menyatukan kembali orientasi perjuangan para alumni.

Jan berpandangan bahwa perbedaan profesi, jabatan, pengalaman, pandangan, hingga pilihan politik merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan alumni. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh mengikis kesamaan pijakan ideologis yang menjadi identitas perjuangan GMNI.

“Sebagai alumni GMNI, kita dipersatukan oleh satu tanggung jawab sejarah: terus mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara,” demikian penekanan Jan dalam sambutannya.

Ia mengingatkan bahwa Pancasila, ajaran Bung Karno, dan Marhaenisme harus tetap menjadi landasan moral dalam menjalankan pengabdian, baik melalui profesi masing-masing maupun melalui kerja kolektif organisasi.

Karena itu, Konferda diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin pergantian kepemimpinan, tetapi juga ruang untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, merumuskan program prioritas, dan mempertegas arah perjuangan PA GMNI Kalimantan Timur ke depan. (Red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending