Samarinda, LenteraDjoang.com – Tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah semakin kreatif menggali sumber pendapatan. Persoalan itu menjadi pembahasan dalam pertemuan koordinasi antara Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Kantor DPRD Kaltim, baru-baru ini.
Rombongan Komisi II DPRD Kukar dipimpin Ketua Komisi II, Eko Wulandanu, bersama anggota Komisi II lainnya, yakni Masniah Haji Doni, Kamarun Jaman, dan Rahmat Dermawan, serta sejumlah anggota lainnya. Kedatangan rombongan disambut anggota DPRD Kaltim, Guntur dan Reza Pahlevi.
Pertemuan tersebut membahas upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama melalui optimalisasi potensi pajak, perizinan, kontribusi perusahaan, serta berbagai sumber pendapatan yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal. Diskusi juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mengidentifikasi potensi pendapatan yang memiliki keterkaitan lintas wilayah.
Anggota DPRD Kaltim, Guntur, memberikan sejumlah masukan terkait langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat penerimaan PAD. Salah satunya melalui inventarisasi ulang potensi pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan angkutan hasil pertambangan, perkebunan kelapa sawit, serta kendaraan berat lainnya yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur, tetapi masih menggunakan pelat nomor luar daerah.
“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena aktivitas kendaraan yang berlangsung di wilayah Kalimantan Timur seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kaltim lainnya, Reza Pahlevi, menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara. Ia mendorong anggota DPRD bersama perangkat daerah terkait untuk lebih aktif turun ke lapangan guna mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum terdata secara optimal.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi pajak air permukaan yang dimanfaatkan perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha perlu diinventarisasi agar kewajiban perpajakan yang melekat dapat teridentifikasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Masukan lainnya juga mencakup perlunya evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak dan perizinan, sehingga tidak ada potensi penerimaan daerah yang terlewatkan.
Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan anggota DPRD Kaltim. Ia menilai koordinasi lintas lembaga seperti ini penting untuk memperkuat upaya peningkatan PAD, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.
“Hasil pertemuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kerja bersama di lapangan, termasuk melakukan inventarisasi potensi pendapatan dan mendorong lahirnya regulasi daerah yang dapat memperkuat dasar hukum pemungutan pendapatan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah,” katanya.
Eko berharap komunikasi dan kolaborasi antara DPRD Kukar dan DPRD Kaltim tidak berhenti pada pertemuan, tetapi berlanjut dalam bentuk langkah konkret untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, menilai kondisi efisiensi anggaran harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan dan lebih kreatif dalam mengelola potensi yang dimiliki. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi terhadap pemanfaatan ruang dan aset daerah yang selama ini belum optimal. Potensi tersebut dapat dikaji untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Di tengah kondisi efisiensi seperti sekarang, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan pola-pola yang selama ini berjalan. Harus ada lebih banyak aksi, inovasi, dan kolaborasi untuk menggali sumber pendapatan yang masih bisa dioptimalkan, termasuk pemanfaatan ruang dan aset daerah yang selama ini belum produktif,” ujar Rahmat.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif menjemput peluang pendapatan, baik melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian di tingkat pusat. Menurutnya, berbagai program, kebijakan, dan peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat perlu diidentifikasi dan diperjuangkan secara aktif agar dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
“Selain mengoptimalkan potensi yang ada di daerah, kita juga harus lebih kreatif menjemput bola. Jangan hanya menunggu, tetapi aktif membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi hingga kementerian di pusat untuk mencari peluang yang bisa mendukung pendapatan dan pembangunan Kutai Kartanegara,” tambahnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara DPRD Kukar dan DPRD Kaltim dalam mendorong optimalisasi PAD. Di tengah keterbatasan fiskal, penggalian potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap menjadi salah satu pekerjaan penting agar daerah tetap memiliki ruang untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (Adv/DPRD Kukar)