Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

DPRD Kaltim

Ananda Emira Moeis Sosialisasikan Perda Pencegahan Narkotika di Loa Bakung, Ajak Warga Perkuat Peran Keluarga

Diterbitkan

pada

SAMARINDA, LenteraDjoang.com — Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, S.Sn, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika, yang dirangkai dengan agenda silaturahmi bersama masyarakat.

Kegiatan tersebut digelar pada Sabtu, 6 Desember 2025, pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Jakarta Gang Monas, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Acara berlangsung dalam suasana dialogis dan dihadiri warga setempat dari berbagai kalangan.

“Perda Nomor 4 Tahun 2022 ini menjadi komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Kami ingin masyarakat tidak takut untuk peduli, berani melapor, dan aktif menjaga lingkungannya agar generasi muda Kalimantan Timur terhindar dari penyalahgunaan narkoba.” Jelasnya Ananda.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Rinaldi dan Ronal Stephen L, serta dipandu oleh moderator Achmad Dhani Nugraha. Para narasumber memaparkan substansi Perda Nomor 4 Tahun 2022, mulai dari upaya pencegahan, peran pemerintah daerah, hingga keterlibatan masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkotika.

“Peran masyarakat sangat penting dalam pencegahan narkotika. Dengan memahami regulasi yang ada, warga bisa ikut menjadi garda terdepan dalam deteksi dini dan pencegahan di lingkungannya masing-masing.” Ujar Renaldi.

Dalam sambutannya, Ananda Emira Moeis menegaskan bahwa ancaman narkotika merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara bersama-sama. Menurutnya, Perda ini hadir sebagai payung hukum untuk memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat.

“Narkotika adalah musuh bersama. Pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tetapi harus dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat,” ujar Ananda di hadapan peserta.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan agar masyarakat memahami dampak buruk narkotika, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun masa depan generasi muda. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Ananda berharap warga semakin sadar akan peran strategis mereka dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

Disisi lain Ronal Stephen Menyampaikan “Melalui sosialisasi seperti ini, kita berharap kesadaran kolektif tumbuh, sehingga upaya pemberantasan narkotika tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.” Tegasnya.

Sementara itu, sesi dialog dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan pandangan terkait upaya pencegahan di tingkat kelurahan. Kegiatan kemudian ditutup dengan silaturahmi, sebagai bentuk penguatan hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD Kaltim

Safuad Gelar Dialog Rakyat di Bontang, Tekankan Pengawasan APBD 2025 Harus Libatkan Publik

Diterbitkan

pada

BONTANG, LenteraDjoang.com — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Safuad, SE, menggelar Agenda Dialog Rakyat dalam rangka Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 13 Desember 2025, pukul 14.30 WITA hingga selesai, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Pantai, Kota Bontang.

Dialog rakyat tersebut berlangsung interaktif dan dihadiri oleh masyarakat setempat, tokoh pemuda, serta perwakilan elemen warga. Diskusi dipandu oleh moderator Tomas Pali, yang mengarahkan jalannya dialog agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung kepada wakil rakyat.

Dalam pemaparannya, Safuad menegaskan bahwa pengawasan penggunaan APBD tidak hanya menjadi tanggung jawab legislatif dan eksekutif, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Menurutnya, keterlibatan publik menjadi kunci agar anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

“APBD adalah uang rakyat. Karena itu, rakyat juga harus tahu ke mana anggaran itu digunakan dan untuk siapa manfaatnya,” ujar Safuad di hadapan peserta dialog.

Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD 2025 berjalan sesuai perencanaan, transparan, dan akuntabel. Aspirasi serta masukan dari masyarakat, kata dia, akan menjadi bahan penting dalam menjalankan fungsi tersebut.

Dialog rakyat ini juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai dari kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Safuad menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan dan membawanya ke forum resmi DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

“Melalui dialog rakyat seperti ini, kami ingin memastikan bahwa pengawasan APBD 2025 dilakukan secara terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang ikut mengawal agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat Kalimantan Timur,” tegas Safuad. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending