Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Politik

Ananda Emira Moeis Angkat Bicara Soal Kader PDIP Yang Dilaporkan ke Bawaslu Kaltim

Diterbitkan

pada

Foto : Hasil Kolase Lenteradjoang

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Sekretaris DPD PDI Perjuangan (PDIP) Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis angkat bicara menanggapi sikap kader yang dianggap tidak satu komando dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati.

Hal tersebut menyinggung sikap salah satu kader yakni, Rusmadi yang terkonfirmasi mendukung pasangan calon 02 pada perhelatan pilkada kaltim 2024.

“Saya kaget juga, karena sering komunikasi tapi tiba-tiba beliau mendukung ke 02,” ungkap Ananda saat dihubungi awak media pada Senin, 28 Oktober 2024.

Terkait status Rusmadi, Ananda mengkonfirmasi bahwa Rusmadi yang saat ini menjabat sebaga Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Samarinda itu masih menjadi kader PDIP.

“Setahu saya masih kader PDI Perjuangan,” kata Ananda.

“Tapi kalau kegiatan kepartaian memang kurang aktif. Mungkin karena kesibukan beliau sebagai wakil walikota,” sambungnya.

Kendati demikian, Ananda tak menampik bahwa pihaknya akan melaporkan dugaan keterlibatan Rusmadi yang mendukung pasangan Rudy-Seno dalam Pigub Kaltim 2024.

“Yang pastinya kami akan laporkan ke DPP partai. Nanti akan ada sanksi. Kalau soal pemecatan itu kewenangan dari DPP partai,” ungkapnya.

Di akhir, Ananda juga mengingatkan seluruh kader PDIP untuk mendukung perjuangan Isran-Hadi yang lebih dahulu menerima mandat dukungan dari PDIP untuk bertarung di Pilgub Kaltim.

“Sebagai kader PDI-Perjuangan saya menyampaikan bahwa, seluruh keluarga besar PDI Perjuangan harus tegak lurus tunduk dan patuh terhadap apapun pesan rekomendasi dari ibu ketua umum. Jadi, kita harus berjuang untuk memenangkan pasangan calon tersebut,” jelasnya.

“Kader PDI Perjuangan mestinya loyal, dan tegak lurus. Kalau belok-belok, ya namanya jadi Kader KTA,” tambahnya kepada awak media saat dikonfirmasi.

Tim Hukum Pasangan 01 Telah Layangkan Laporan Ke Bawaslu Kaltim

Sementara itu, Tim hukum pasangan calon (Paslon) 01 Isran-Hadi telah melaporkan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso ke Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim).

Ketua Bidang Hukum Paslon Isran-Hadi, Roy Hendrayanto menjelaskan, laporan yang mereka sampaikan tersebut dipicu oleh keterlibatan Rusmadi dalam kegiatan kampanye paslon Rudy-Seno yang dilaksanakan di eks Bandara Temindung Jalan Pipit pada Minggu, 27 Oktober 2024, kemarin.

“Saya dan teman-teman dari bidang hukum yang jelas ingin melaporkan, terhadap kegiatan PLT Wali Kota Samarinda atau Wakil Wali Kota Samarinda yaitu Rusmandi Wongso terkait dengan mengikuti kampanye di dua tempat kampanye,” jelas Roy.

Laporan yang disampaikan Tim Hukum Isran-Hadi ini dikatakan Roy mengarah pada indikasi pelanggaran undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri nomor 74/2016.

Roy menegaskan, Bawaslu perlu mengambil langkah tegas dalam kasus ini karena Rusmadi diduga menunjukkan dukungan publik yang nyata dengan mengacungkan simbol dua jari.

“Hari ini kami menyerahkan bukti berupa foto, serta nomor surat 800/2755/011.01 terkait status Plt Wali Kota Samarinda,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Sengketa Bawaslu Kaltim, Danny Bunga, membenarkan adanya laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Rusmadi Wongso.

“Bawaslu akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memplenokan laporan ini untuk menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak. Kami akan memprosesnya paling lambat dalam seminggu ini,” tutup Danny. (Pra)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Hasto Kristiyanto Hadir di Konferda PDI Perjuangan Kaltim, Bawa Pesan Politik Lingkungan dari Megawati Soekarnoputri

Diterbitkan

pada

Foto : Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan Bersama Jajaran Pengurus DPD PDI Perjuangan Kaltim dan Pengurus DPC, PAC serta kader PDI Perjuangan Se-Kalimantan Timur pada Komferda dan konfercab di Nove Hotel Balikpapan 8/12/2025/LenteraDjoang.com

BALIKPAPAN, LenteraDjoang.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menghadiri Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Senin, 08 Desember 2025 di balikpapan Nove Hotel sebagai bagian dari konsolidasi ideologis partai menjelang agenda politik ke depan. Kehadiran Hasto tidak sekadar seremonial, tetapi membawa pesan politik strategis dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, khususnya terkait komitmen ideologi partai terhadap isu lingkungan hidup.

Di hadapan para kader, Hasto menegaskan bahwa Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam masa depan Indonesia, terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pembangunan di Kaltim tidak boleh tercerabut dari prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis yang menjadi bagian dari garis ideologis PDI Perjuangan.

“Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri selalu menekankan bahwa politik PDI Perjuangan adalah politik yang berpihak pada semesta. Pembangunan tidak boleh merusak alam, karena merawat lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab ideologis kita kepada generasi mendatang,” ujar Hasto.

Ia menambahkan, eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali telah menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan ekologis yang panjang. Karena itu, kader PDI Perjuangan di Kalimantan Timur diminta menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan politik lingkungan yang berkeadilan.

“Kader PDI Perjuangan harus berdiri di sisi rakyat dan alam. Politik bukan sekadar kekuasaan, tetapi alat perjuangan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungannya,” tegasnya.

Konferda PDI Perjuangan Kaltim ini juga menjadi momentum konsolidasi organisasi dan peneguhan arah perjuangan partai di daerah. Pesan Megawati melalui Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak melihat Kaltim hanya sebagai wilayah ekonomi, tetapi sebagai ruang peradaban yang harus dijaga kelestariannya.

Dengan membawa spirit Trisakti Bung Karno dan politik hijau yang berkelanjutan, PDI Perjuangan Kaltim diharapkan mampu mengawal kebijakan pembangunan agar tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, kedaulatan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan hidup. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Politik

Emir Moeis: Pidato Megawati di Kongres Ke-6 PDIP Paling Komprehensif dan Sarat Makna Perjuangan

Diterbitkan

pada

Foto : Izedrik Emir Moeis Bersama Megawati Soekarno Putri di Saat Acara Kongres Ke 6 PDI Perjuangan Di Nusa Indah Bali/LenteraDjoang.com

NUSA DUA, BALI – LenteraDjoang.com – Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam penutupan Kongres Ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8), mendapat apresiasi tinggi dari tokoh senior partai, Ir. Emir Moeis. Ia menyebut pidato Megawati sebagai yang paling komprehensif dan bernas dari seluruh kongres yang pernah ia hadiri.

“Saya sudah mengikuti enam kali kongres PDI Perjuangan, dari yang pertama hingga yang ke-6 ini. Dan saya tegaskan, pidato kali ini adalah yang paling menyeluruh dan paling menyentuh sisi fundamental kehidupan berbangsa,” kata Emir kepada LenteraDjoang.com usai acara.

Dalam pandangan Emir Moeis, pidato Megawati tidak hanya berbicara tentang arah politik PDIP, tetapi juga membedah kondisi objektif bangsa secara tajam—dari sejarah nasional, pembelokan narasi peran Soekarno, hingga peringatan keras tentang kondisi hukum dan keadilan yang dinilainya makin dijadikan alat kekuasaan.

“Beliau menyampaikan dengan tegas soal pentingnya pelurusan sejarah bangsa, tentang bagaimana Bung Karno harus dikembalikan ke tempatnya yang sejati dalam sejarah. Lebih jauh, beliau menyoroti bagaimana hukum tak boleh menjadi alat kriminalisasi terhadap lawan-lawan politik,” tegas Emir.

Menurutnya, inti dari pidato Megawati adalah seruan ideologis agar negara ini tidak kehilangan arah. “Negara ini hanya bisa bertahan jika kita berpegang teguh pada Pancasila, konstitusi, dan tegaknya keadilan hukum. Tanpa keadilan sejati, yang ada hanyalah kekuasaan yang membusuk dari dalam,” ujarnya.

Emir juga menyebut bahwa sorotan Megawati terhadap kondisi ekonomi global, geopolitik, serta ancaman terhadap kedaulatan negara merupakan bagian dari peringatan dini kepada bangsa ini agar tidak lalai dan terjebak dalam arus neoliberalisme dan tekanan kekuatan besar dunia.

“Ini bukan sekadar pidato, ini adalah refleksi ideologis dan arah perjuangan bangsa. Megawati sedang mengingatkan seluruh anak bangsa agar jangan pernah kompromi terhadap penjajahan dalam bentuk baru,” sambungnya.

Kongres ke-6 PDIP ini memang menjadi ajang konsolidasi strategis menjelang agenda politik besar ke depan. Ribuan kader dari seluruh pelosok tanah air hadir, bukan hanya untuk memperkuat barisan, tetapi juga memperteguh ideologi partai yang berpijak pada ajaran Bung Karno.

“Semangat perjuangan itu masih menyala. Dan Megawati telah menunjukkan bahwa PDIP tetap menjadi benteng ideologi yang tak tergoyahkan,” pungkas Emir Moeis. (Red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Politik

BREAKING NEWS: Megawati Kembali Dikukuhkan Jadi Ketua Umum PDIP 2025–2030, Puan Maharani Tegaskan Ini Bukan Sekadar Jabatan

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi Puan Maharani Saat Pidato Di Acara Bimtek PDI Perjuangan Bali

DENPASAR, LenteraDjoang.com – Di tengah dinamika politik nasional yang penuh ketegangan, PDI Perjuangan kembali menegaskan sikap politik dan arah perjuangannya. Jumat malam (1/8/2025), Kongres ke-VI PDIP yang digelar secara tertutup di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, resmi mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025–2030.

Pengukuhan ini mengukuhkan konsistensi dan kesinambungan kepemimpinan Megawati yang telah memegang kendali partai sejak 1999. Ia tidak hanya sosok politikus kawakan, tapi juga simbol perlawanan, ideologi, dan keberpihakan partai terhadap wong cilik.

Kongres berlangsung dalam penjagaan ketat oleh Satgas PDIP, pecalang Bali, dan aparat keamanan. Hanya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC dari seluruh Indonesia yang diperkenankan masuk ke ruang sidang utama dengan akses terbatas dan ID khusus. Tak ada keramaian berlebih, tak ada publikasi besar-besaran. Semuanya digelar senyap tapi penuh makna.

Menanggapi pengukuhan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani menyampaikan bahwa keputusan ini bukan sekadar rutinitas organisasi. Ini adalah pernyataan sikap terhadap arah perjuangan partai di tengah gelombang besar politik kekuasaan dan jebakan pragmatisme elektoral.

“Banyak orang bertanya, kenapa Ibu Mega lagi? Tapi bagi kami, ini bukan soal siapa. Ini soal arah. Ibu Mega adalah jangkar ideologis kami, penuntun jalan saat badai menerpa. Ini bukan sekadar jabatan, ini amanah sejarah,” tegas Puan saat ditemui di sela-sela acara Kongres.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa partai akan tetap solid, konsisten pada ideologi kerakyatan, dan tidak akan goyah hanya karena tekanan opini publik atau manuver politik luar.

“Kita tidak didirikan untuk ikut-ikutan arus. Kita dibentuk untuk menjadi arus itu sendiri, arus yang berpihak kepada wong cilik, kepada rakyat yang sering disisihkan dari pusat kekuasaan,” ujarnya.

Kongres ini digelar hanya satu hari setelah rampungnya bimbingan teknis nasional yang diikuti lebih dari 3.200 anggota legislatif dari semua tingkatan. Suasana yang tampak biasa di awal minggu, berubah drastis menjadi manuver politik yang mengejutkan.

Hingga Rabu malam (30/7/2025), belum ada kepastian publik terkait waktu kongres. Namun, sinyal sudah dilempar oleh Puan Maharani saat membuka bimtek di Sanur.

“Insya Allah, setelah bimtek, kita akan ada kabarnya,” ujarnya singkat, yang kini terbukti menjadi pembuka jalan bagi kongres kilat ini.

Yang menarik, kongres ini juga bertepatan dengan momen krusial: hanya berselang satu malam setelah pemerintah resmi mengumumkan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara atas kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap PAW Harun Masiku.

Pemberian amnesti ini ramai dikaitkan publik sebagai bagian dari manuver kompromi politik antara PDIP dan pemerintahan Prabowo Subianto. Meski belum ada pidato resmi dari Megawati, suasana kongres mengisyaratkan adanya sinyal konsolidasi dengan arah baru dalam konstelasi nasional.

Megawati yang juga Presiden kelima RI dan presiden perempuan pertama dalam sejarah Indonesia masih belum memberikan pidato terbuka pasca dikukuhkan. Namun, keheningan itu justru mempertegas gaya kepemimpinannya: tenang, tapi strategis. Diam, tapi penuh makna.

Sementara sebagian pihak berspekulasi tentang arah dukungan politik PDIP ke pemerintahan Prabowo, para kader di dalam kongres menegaskan satu hal: partai ini tetap dalam garis kerakyatan.

“Apa pun dinamika politik nasional, PDIP bukan partai yang mudah dibeli. Kita bisa berdialog, bisa bersikap bijak, tapi tidak akan pernah meninggalkan wong cilik,” ujar salah satu pengurus DPD yang enggan disebutkan namanya.

Dengan dikukuhkannya Megawati Soekarnoputri, PDIP kembali memulai babak baru perjuangan. Bukan sekadar mengincar kekuasaan, tapi menegaskan kembali bahwa keberpihakan sejati tidak pernah bersifat sementara. Itu harus diperjuangkan terus-menerus, dalam senyap atau riuh, dalam badai atau terang. (Red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending