Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Samarinda

Aliansi Mahasiswa Pembaharu Desak Pemerintah dan Kepolisian Kaltim Tangani Maraknya Pertambangan Ilegal

Diterbitkan

pada

Samarinda – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penggerak dan Pembaharu melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai bentuk protes terhadap maraknya praktik pertambangan ilegal di wilayah tersebut (04/01/2023).

Adapun Aliansi Mahasiswa tersebut terdiri dari PMII Samarinda, Front Aksi Mahasiswa, Jaringan Aksi Kota Samarinda (JAKKSA), dan Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharu (Jamper) dengan tuntutan keras “Jegal Tambang Sampai Tumbang.”

Aksi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap lemahnya pengawasan dan penindakan hukum, yang menurut mereka, memberikan ruang bagi kegiatan ilegal yang merugikan negara dan lingkungan.

Dalam tuntutannya, aliansi mahasiswa mendesak pemerintah Provinsi Kaltim dalam hal ini PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Kepolisian Daerah Kaltim untuk tidak mengabaikan perjuangan warganya yang berusaha mempertahankan lingkungan hidup dari kejahatan tambang ilegal.

Mereka juga meminta komitmen bersama-sama dalam mengawal sumber daya alam dan mengevaluasi aparat penegak hukum di Kalimantan Timur terkait penanganan pertambangan ilegal.

Nazzar, Humas Aliansi Mahasiswa Penggerak dan Pembaharu, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan upaya untuk menarik komitmen dari PJ Gubernur, Akmal Malik, terkait isu pertambangan di Kaltim.

“Kita menekankan perlunya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mengawal dan menangani praktek ilegal ini,” ungkapnya.

Dalam orasinya, perwakilan aliansi menyampaikan keprihatinan terhadap praktek pertambangan ilegal yang semakin meningkat di Kaltim.

Mereka mengkritisi regulasi yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang MINERBA, yang seharusnya memberikan dasar hukum yang kuat untuk penanganan pertambangan ilegal, namun justru memperburuk situasi.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat penambangan batu bara ilegal di Indonesia mencapai Rp 40 triliun per tahun, belum termasuk kerugian lingkungan.

“Tentunya kita dari Aliansi Mahasiswa Penggerak dan Pembaharu menilai lemahnya pengawasan pemerintah dan kurang optimalnya penindakan oleh instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Inspektur Tambang,” imbuhnya.

Nazzar mengatan pertambangan ilegal di Kaltim telah menciptakan ketegangan di masyarakat dan sering kali mengakibatkan kecelakaan fatal di jalan umum karena truk-truk yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

“Sehingga Aliansi Mahasiswa menganggap bahwa solidaritas dalam aksi mereka adalah representasi dari keinginan dan kekhawatiran masyarakat terhadap permasalahan ini,” bebernya.

Mereka juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terkait UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang MINERBA yang seharusnya memberikan dasar hukum kuat untuk menangani masalah pertambangan ilegal.

Namun, hingga kini, tindakan penegakan hukum tidak menyentuh akar permasalahan, hanya terfokus pada tangkapan alat dan operator tanpa menemukan aktor utama di balik praktik ilegal ini.

Tuntutan yang mereka ajukan mencakup desakan kepada pemerintah Provinsi Kaltim dan Kepolisian Daerah Kaltim agar tidak mengabaikan perjuangan masyarakat dalam melawan pertambangan ilegal serta mendesak PJ Gubernur untuk komitmen dalam mengawal sumber daya alam.

“Aksi ini bukan hanya sekadar protes, melainkan juga sebuah upaya keras untuk mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar bertindak tegas dalam memberantas praktik pertambangan ilegal yang merusak Kaltim,” tutupnya.(Frida)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Samarinda

Aset Pemkot di Perumahan Korpri Diselidiki, Andi Harun Serahkan Penanganan ke Kejari Samarinda

Diterbitkan

pada

Foto : Walikota Andi Harun didampingi Wakil Walikota Samarinda Saefuddin Zuhri saat konferensi pers, Jumat (13/3/2026) sore di Balai Kota Samarinda. (FOTO: DOK)

SAMARINDA, LenteraDjoang.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melakukan pembenahan tata kelola aset daerah. Salah satu aset yang kini menjadi perhatian adalah lahan di kawasan Perumahan Korpri di Jalan APT Pranoto seluas sekitar 12,7 hektare.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa pengelolaan aset daerah tersebut saat ini telah masuk dalam pemantauan Monitoring Center for Prevention (MCP) milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sistem ini digunakan untuk memantau sekaligus mencegah potensi korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan Andi Harun saat konferensi pers di Balai Kota Samarinda, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan, MCP memantau sejumlah area penting dalam tata kelola pemerintahan, seperti perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN). Tujuannya untuk memastikan proses pemerintahan berjalan secara transparan, bersih, dan akuntabel.

Menurutnya, persoalan aset di kawasan Perumahan Korpri bukan perkara baru. Permasalahan tersebut telah berlangsung cukup lama dengan tempus delicti yang diperkirakan terjadi sejak tahun 2006.

“Karena permasalahannya sudah cukup lama, maka langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan problem mapping. Kami menelusuri dokumen administrasi, asal-usul aset, bukti pembayaran hingga pihak-pihak yang diduga terlibat,” ujar Andi Harun.

Dari proses penelusuran tersebut, Pemkot Samarinda mulai menemukan sejumlah fakta penting yang perlu didalami lebih lanjut, termasuk adanya dugaan keterlibatan pihak korporasi dalam persoalan aset tersebut.

“Dalam proses pengumpulan data dan fakta materil, kami menemukan indikasi penting yang perlu ditindaklanjuti, salah satunya adanya keterlibatan pihak korporasi,” jelasnya.

Untuk memastikan proses hukum berjalan secara objektif dan transparan, Pemkot Samarinda memutuskan menyerahkan penanganan persoalan ini kepada Kejaksaan Negeri Samarinda.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kepentingan hukum sekaligus menyelamatkan dan mengamankan aset milik pemerintah daerah.

“Kami menyerahkan permasalahan ini kepada Kejari Samarinda agar dapat ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku, sekaligus untuk memastikan aset Pemkot dapat diamankan,” tegasnya.

Andi Harun juga mengimbau seluruh pihak yang terkait agar bersikap kooperatif dan membantu proses penelusuran yang sedang berjalan.

“Kami berharap semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan ini dapat bersikap terbuka dan kooperatif demi penyelesaian masalah serta pengamanan aset milik pemerintah kota,” pungkasnya.

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Samarinda

Ananda Emira Moeis Tekankan Keseimbangan Hak dan Kewajiban Dunia Usaha dalam Penguatan Demokrasi Daerah

Diterbitkan

pada

Foto : Wakil Ketua II DPRD Prov. Kaltim, Saat Memberikan Sambuatan Di Acara Penguatan Demokrasi Daerah Di Samarinda/LenteraDjoang.com

SAMARINDA, LenteraDjoang.com — Agenda Penguatan Demokrasi Daerah Tahun 2025 kembali digelar sebagai bagian dari komitmen memperkuat partisipasi publik dan tata kelola ekonomi yang berkeadilan. Kali ini, kegiatan mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Pasar dan Dunia Usaha”, dan dilaksanakan di Jalan Giri Mukti RT. 17, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Minggu (21/12/2025) malam.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Ananda Emira Moeis, S.Sn, selaku Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan dihadiri para ketua RT serta warga setempat.

Diskusi berlangsung interaktif dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Ronal Stephen dan Andi Misran, serta dipandu moderator Achmad Dhani Nugraha.

Dalam sambutannya, Ananda Emira Moeis menegaskan bahwa penguatan demokrasi daerah tidak hanya berkaitan dengan politik elektoral, tetapi juga menyangkut relasi antara masyarakat, negara, dan dunia usaha.

Menurutnya, pasar dan pelaku usaha memiliki hak untuk berkembang, namun juga memikul kewajiban sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

“Demokrasi ekonomi harus berjalan seiring dengan demokrasi politik. Dunia usaha tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab sosial, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap regulasi daerah,” ujar Ananda.

Ia menambahkan, pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban pasar sangat penting agar tercipta iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Diskusi malam itu juga membahas peran pemerintah daerah dalam memastikan regulasi berpihak pada kepentingan rakyat tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Para peserta diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, terutama terkait aktivitas usaha di lingkungan permukiman.

Ronal Stephen menekankan bahwa pasar sejatinya tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata. Ia menilai, keberadaan dunia usaha harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“Ketika pelaku usaha hadir di tengah masyarakat, maka ada kewajiban moral dan hukum yang harus dijalankan. Demokrasi ekonomi berarti ada keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik,” jelas Ronal.

Sementara itu, Andi Misran menyoroti pentingnya literasi ekonomi masyarakat agar warga tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam aktivitas pasar.

“Masyarakat perlu memahami haknya sebagai konsumen dan warga, sekaligus kewajibannya dalam mendukung iklim usaha yang kondusif. Dialog seperti ini penting agar tidak terjadi konflik antara warga dan pelaku usaha,” katanya.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi daerah yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Daerah

Andi Harun, Program BUMRT dan Pemberdayaan Warga, Dampak Ekonomi Kalimantan Timur 8,62%

Diterbitkan

pada

Foto : Walikota Samarinda Terpilih, Andi Harun.(LenteraDjoang.com/Chandra)

SAMARINDA, lenteraDjoang.com – Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur yang mencapai 8,62 persen kini menjadi sorotan nasional. Walikota Samarinda terpilih, Andi Harun, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan dan meningkatkan angka tersebut melalui penguatan Badan Usaha Milik RT (BUMRT) dan program pemberdayaan masyarakat di tingkat RT.

Menurut Andi Harun, program BUMRT akan ditingkatkan agar kegiatan pembangunan yang selama ini hanya berupa program pemerintah berubah menjadi aktivitas produktif yang memberikan manfaat berulang, minggu, (17/2/2025).

“Program-program seperti pembuatan kolam ikan dan budidaya ikan tawar yang sebelumnya dikelola secara konservatif, kini melalui BUMRT dapat dilakukan dengan sistem transaksi dan perencanaan pengembangan secara mandiri oleh masyarakat,” tegasnya .

Contoh nyata dari keberhasilan program ini dapat dilihat di Gunung Lingai. Dahulu, setiap hasil panen hanya menyumbang Rp 5.000 untuk kegiatan publik. Kini, dana tersebut sudah cukup untuk membebaskan lahan guna pembangunan jalan lingkungan.

“Bayangkan, tanpa adanya subsidi dari pemerintah, masyarakat sudah mampu
mewujudkan pembangunan infrastruktur lokal melalui partisipasi aktif mereka,” tambah Andi Harun.

Dalam salah satu proyek, dana awal sebesar Rp 100 juta dari pemerintah kemudian disesuaikan dengan kebutuhan yang ternyata mencapai Rp 150 juta.

Warga di sekitar lokasi proyek turut berperan dengan mengumpulkan tambahan dana sebesar Rp 50 juta.

“Ini membuktikan bahwa melalui partisipasi, beban anggaran pemerintah dapat dikurangi dan pembangunan bisa berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Selain infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha.

Banyak warga yang memiliki potensi usaha namun kekurangan pengetahuan tentang manajemen bisnis, seperti pembuatan kemasan produk yang menarik.

“Kami sedang mendidik masyarakat agar mereka mampu menambah nilai pada produk mereka melalui teknik pemasaran yang lebih baik,” jelas Andi Harun.

Program ini bahkan mencakup aspek sosial, seperti pembayaran iuran BPJS bagi warga tidak mampu di tingkat RT.

Dengan sistem ini, program Universal Health Coverage (UHC) pun dapat lebih tepat sasaran, karena warga sendiri yang paling memahami kondisi ekonomi di lingkungannya.

Dalam perkembangan lain, Andi Harun mengonfirmasi proses KPBUU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) untuk pembangunan Rumah Sakit Moeis telah memasuki tahap tender.

Proses prakualifikasi telah selesai, dan tender pun telah diumumkan melalui media massa dengan target pengumuman pemenang tender sampai bulan Juni.

Setelah penentuan pemenang, pembangunan rumah sakit diharapkan segera dimulai.

“Setelah tender selesai dan pemenang ditetapkan, pembangunan akan segera berjalan, Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan infrastruktur kesehatan dan memberdayakan masyarakat melalui kemitraan yang erat,” tegas Andi Harun.

Dengan langkah strategis melalui penguatan BUMRT dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan tidak hanya akan bertahan tetapi juga berkembang.

Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha, dan penyediaan layanan kesehatan, diharapkan program-program ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Chandra)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending