Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Samarinda

Sosialisasikan UU TPKS, Perempuan Mahardhika Ajak Ibu-Ibu di Samarinda Seberang

Diterbitkan

pada

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekekarasan Seksual (TPKS) di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang, Jum’at (30/08/2024).

Perempuan Mahardika Samarinda, Sosialisasi ini dalam rangka untuk memutuskan rantai kekerasan seksual.

Diketahui, UU TPKS sudah dua tahun disahkan oleh negara agar bisa memberikan keadilan kepada korban kekerasan berbasis gender.

Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya UU TPKS ini.

Seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu menyebarkan UU TPKS. Dijelaskan di dalam UU tersebut, khususnya di pasal 85 ayat (1), “masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual.”

Dalam hal ini lah, Perempuan Mahardika melaksanakan sosialisasi dengan upaya target sasaran ialah Kec Samarinda Seberang.

Sosialisasi ini, menghadirkan narasumber, diantaranya Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Kaltim Mirza Alfian, Direktur LBH APiK Kaltim Kasmawati, selanjutnya Koordinator Paralegal Perempuan Mahardika Samarinda Disya Halid, dan Komite Nasional Perempuan Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi.

Kepala Skesi Tindak Lanjut UPTD PPA Kaltim, Mirza Menjelaskan, “Dirinya mengakui senang dengan inisiasi yang dilakukan Perempuan Mahardika ini. Sebab masih banyak masyarakat kita yang masih kurang akan kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual ini”. Ungkapnya.

“Terima kasih kepada generasi muda yang peduli dengan kasus ini. Karena secara teoritis, kasus-kasus terhadap perempuan dan anak ini hanya 10 persen yang terlaporkan.

Nah kepedulian kitalah yang akan menentukan apakah kasus ini akan terus berlanjut atau kita putus,”tegasnya.

Di kesempatan ini, Mirza memaparkan pelayanan UPTD PPA Kaltim dalam menerima dan menangani kasus kekerasan berbasis gender.

UPTD PPA memberikan pelayanan bantuan hukum dan bantuan psikologi.

“Hal ini perlu ditekankan, bahwa bagi pelapor tidak akan kami sebarkan identitasnya. Pasti kami rahasiakan. Serta bagi korban yang melapor, tidak kami pungut biaya sama sekali,”tegasnya.

Disisi lain Mutiara Ika Pratiwi atau akrab disapa Ika mengungkapkan, sosialisasi ini menyasar ke ibu-ibu yang menjadi penggerak. Tidak secara struktur formal, namun sebagai penggerak sosial.

“Misalnya ada kasus kekerasan di rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar gitu. Dan ibu-ibu seperti TP PKK dan posyandu sangat dekat untuk mengetahui adanya kasus kekerasan perempuan dan anak,”katanya.

Beruntungnya, dari sosialisasi ini, ada komitmen bersama dengan pihak Kecamatan Samarinda Seberang. Dimana, perlunya kelanjutan sosialisasi lebih intens hingga ke tingkat kelurahan maupun RT.

“Tadi sudah ada komitmen bersama dengan sekretaris kecamatan bahwa kegiatan ini penting untuk dilanjutkan begitu ke desa-desa atau juga mengumpulkan atau lebih spesifik lagi ke misalnya mereka yang pengurus di PKK atau di posyandu begitu ya.”

“Yang nanti bisa menjadi orang-orang yang menyebarkan informasi terkait dengan lingkungan sekitar,”kuncinya.

Perempuan Muda Jadi Rentan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Paralegal Akan Bantu

Salah satu korban yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender ialah perempuan muda. Salah satunya, pada relasi pacaran.

Bentuk-bentuk kekerasan berpotensi terjadi dalam relasi tersebut. Namun, status pacaran tidak diakui secara hukum dan negara.

Perempuan Mahardhika sendiri telah memiliki divisi Paralegal Perempuan Muda Sebaya (PPMS) yang berfokus kepada pendampingan perempuan muda korban kekerasan berbasis gender.

Koordinator PPMS, Disya mengakui bahwa banyak sekali remaja yang tidak tahu bahwa dia bisa melaporkan dengan mudah. Karena di dalam UU TPKS itu sangat rinci diatur mengenai hak-haknya dia sebagai korban.

“Misalnya ketika masih belum siap untuk melaporkan itu juga bisa mendapatkan pemulihan terlebih dahulu, kemudian juga terkait dengan alat bukti ini juga dimudahkan. Bahwa keterangan korban bisa menjadi alat bukti.”

“Kemudian juga berhak mendapatkan pendampingan gitu. Artinya berhak untuk ditemani. Misalnya masih trauma melaporkan kepolisian, maka bisa melapornya ke pendamping. Jadi nanti polisi yang akan mendengarkan rekaman korban,”paparnya.

Mengingat pula, korban kerap merasa sendiri dan kebingungan selama proses penanganan kasus. Korban perempuan muda biasanya lebih membuka diri kepada orang yang usianya setara.

“Disinilah peran paralegal Perempuan Mahardhika. Kami akan mendampingi korban untuk mendapatkan bantuan. Dari proses pelaporan hingga pasca kasusnya selesai,”katanya.

Disya berharap agar semakin banyak perempuan muda yang berani melapor kasus kekerasan seksual. Pun, dengan bantuan dari PPMS sendiri. (red)

Bisa menghubungi melalui akun Instagram @mahardhikasamarinda atau kontak Person Kami : 08133-033-2879

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Samarinda

Aset Pemkot di Perumahan Korpri Diselidiki, Andi Harun Serahkan Penanganan ke Kejari Samarinda

Diterbitkan

pada

Foto : Walikota Andi Harun didampingi Wakil Walikota Samarinda Saefuddin Zuhri saat konferensi pers, Jumat (13/3/2026) sore di Balai Kota Samarinda. (FOTO: DOK)

SAMARINDA, LenteraDjoang.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melakukan pembenahan tata kelola aset daerah. Salah satu aset yang kini menjadi perhatian adalah lahan di kawasan Perumahan Korpri di Jalan APT Pranoto seluas sekitar 12,7 hektare.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa pengelolaan aset daerah tersebut saat ini telah masuk dalam pemantauan Monitoring Center for Prevention (MCP) milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sistem ini digunakan untuk memantau sekaligus mencegah potensi korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan Andi Harun saat konferensi pers di Balai Kota Samarinda, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan, MCP memantau sejumlah area penting dalam tata kelola pemerintahan, seperti perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN). Tujuannya untuk memastikan proses pemerintahan berjalan secara transparan, bersih, dan akuntabel.

Menurutnya, persoalan aset di kawasan Perumahan Korpri bukan perkara baru. Permasalahan tersebut telah berlangsung cukup lama dengan tempus delicti yang diperkirakan terjadi sejak tahun 2006.

“Karena permasalahannya sudah cukup lama, maka langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan problem mapping. Kami menelusuri dokumen administrasi, asal-usul aset, bukti pembayaran hingga pihak-pihak yang diduga terlibat,” ujar Andi Harun.

Dari proses penelusuran tersebut, Pemkot Samarinda mulai menemukan sejumlah fakta penting yang perlu didalami lebih lanjut, termasuk adanya dugaan keterlibatan pihak korporasi dalam persoalan aset tersebut.

“Dalam proses pengumpulan data dan fakta materil, kami menemukan indikasi penting yang perlu ditindaklanjuti, salah satunya adanya keterlibatan pihak korporasi,” jelasnya.

Untuk memastikan proses hukum berjalan secara objektif dan transparan, Pemkot Samarinda memutuskan menyerahkan penanganan persoalan ini kepada Kejaksaan Negeri Samarinda.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kepentingan hukum sekaligus menyelamatkan dan mengamankan aset milik pemerintah daerah.

“Kami menyerahkan permasalahan ini kepada Kejari Samarinda agar dapat ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku, sekaligus untuk memastikan aset Pemkot dapat diamankan,” tegasnya.

Andi Harun juga mengimbau seluruh pihak yang terkait agar bersikap kooperatif dan membantu proses penelusuran yang sedang berjalan.

“Kami berharap semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan ini dapat bersikap terbuka dan kooperatif demi penyelesaian masalah serta pengamanan aset milik pemerintah kota,” pungkasnya.

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Samarinda

Ananda Emira Moeis Tekankan Keseimbangan Hak dan Kewajiban Dunia Usaha dalam Penguatan Demokrasi Daerah

Diterbitkan

pada

Foto : Wakil Ketua II DPRD Prov. Kaltim, Saat Memberikan Sambuatan Di Acara Penguatan Demokrasi Daerah Di Samarinda/LenteraDjoang.com

SAMARINDA, LenteraDjoang.com — Agenda Penguatan Demokrasi Daerah Tahun 2025 kembali digelar sebagai bagian dari komitmen memperkuat partisipasi publik dan tata kelola ekonomi yang berkeadilan. Kali ini, kegiatan mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Pasar dan Dunia Usaha”, dan dilaksanakan di Jalan Giri Mukti RT. 17, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Minggu (21/12/2025) malam.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Ananda Emira Moeis, S.Sn, selaku Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan dihadiri para ketua RT serta warga setempat.

Diskusi berlangsung interaktif dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Ronal Stephen dan Andi Misran, serta dipandu moderator Achmad Dhani Nugraha.

Dalam sambutannya, Ananda Emira Moeis menegaskan bahwa penguatan demokrasi daerah tidak hanya berkaitan dengan politik elektoral, tetapi juga menyangkut relasi antara masyarakat, negara, dan dunia usaha.

Menurutnya, pasar dan pelaku usaha memiliki hak untuk berkembang, namun juga memikul kewajiban sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

“Demokrasi ekonomi harus berjalan seiring dengan demokrasi politik. Dunia usaha tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab sosial, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap regulasi daerah,” ujar Ananda.

Ia menambahkan, pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban pasar sangat penting agar tercipta iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Diskusi malam itu juga membahas peran pemerintah daerah dalam memastikan regulasi berpihak pada kepentingan rakyat tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Para peserta diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, terutama terkait aktivitas usaha di lingkungan permukiman.

Ronal Stephen menekankan bahwa pasar sejatinya tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata. Ia menilai, keberadaan dunia usaha harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“Ketika pelaku usaha hadir di tengah masyarakat, maka ada kewajiban moral dan hukum yang harus dijalankan. Demokrasi ekonomi berarti ada keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik,” jelas Ronal.

Sementara itu, Andi Misran menyoroti pentingnya literasi ekonomi masyarakat agar warga tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam aktivitas pasar.

“Masyarakat perlu memahami haknya sebagai konsumen dan warga, sekaligus kewajibannya dalam mendukung iklim usaha yang kondusif. Dialog seperti ini penting agar tidak terjadi konflik antara warga dan pelaku usaha,” katanya.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi daerah yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Daerah

Andi Harun, Program BUMRT dan Pemberdayaan Warga, Dampak Ekonomi Kalimantan Timur 8,62%

Diterbitkan

pada

Foto : Walikota Samarinda Terpilih, Andi Harun.(LenteraDjoang.com/Chandra)

SAMARINDA, lenteraDjoang.com – Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur yang mencapai 8,62 persen kini menjadi sorotan nasional. Walikota Samarinda terpilih, Andi Harun, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan dan meningkatkan angka tersebut melalui penguatan Badan Usaha Milik RT (BUMRT) dan program pemberdayaan masyarakat di tingkat RT.

Menurut Andi Harun, program BUMRT akan ditingkatkan agar kegiatan pembangunan yang selama ini hanya berupa program pemerintah berubah menjadi aktivitas produktif yang memberikan manfaat berulang, minggu, (17/2/2025).

“Program-program seperti pembuatan kolam ikan dan budidaya ikan tawar yang sebelumnya dikelola secara konservatif, kini melalui BUMRT dapat dilakukan dengan sistem transaksi dan perencanaan pengembangan secara mandiri oleh masyarakat,” tegasnya .

Contoh nyata dari keberhasilan program ini dapat dilihat di Gunung Lingai. Dahulu, setiap hasil panen hanya menyumbang Rp 5.000 untuk kegiatan publik. Kini, dana tersebut sudah cukup untuk membebaskan lahan guna pembangunan jalan lingkungan.

“Bayangkan, tanpa adanya subsidi dari pemerintah, masyarakat sudah mampu
mewujudkan pembangunan infrastruktur lokal melalui partisipasi aktif mereka,” tambah Andi Harun.

Dalam salah satu proyek, dana awal sebesar Rp 100 juta dari pemerintah kemudian disesuaikan dengan kebutuhan yang ternyata mencapai Rp 150 juta.

Warga di sekitar lokasi proyek turut berperan dengan mengumpulkan tambahan dana sebesar Rp 50 juta.

“Ini membuktikan bahwa melalui partisipasi, beban anggaran pemerintah dapat dikurangi dan pembangunan bisa berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Selain infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha.

Banyak warga yang memiliki potensi usaha namun kekurangan pengetahuan tentang manajemen bisnis, seperti pembuatan kemasan produk yang menarik.

“Kami sedang mendidik masyarakat agar mereka mampu menambah nilai pada produk mereka melalui teknik pemasaran yang lebih baik,” jelas Andi Harun.

Program ini bahkan mencakup aspek sosial, seperti pembayaran iuran BPJS bagi warga tidak mampu di tingkat RT.

Dengan sistem ini, program Universal Health Coverage (UHC) pun dapat lebih tepat sasaran, karena warga sendiri yang paling memahami kondisi ekonomi di lingkungannya.

Dalam perkembangan lain, Andi Harun mengonfirmasi proses KPBUU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) untuk pembangunan Rumah Sakit Moeis telah memasuki tahap tender.

Proses prakualifikasi telah selesai, dan tender pun telah diumumkan melalui media massa dengan target pengumuman pemenang tender sampai bulan Juni.

Setelah penentuan pemenang, pembangunan rumah sakit diharapkan segera dimulai.

“Setelah tender selesai dan pemenang ditetapkan, pembangunan akan segera berjalan, Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan infrastruktur kesehatan dan memberdayakan masyarakat melalui kemitraan yang erat,” tegas Andi Harun.

Dengan langkah strategis melalui penguatan BUMRT dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan tidak hanya akan bertahan tetapi juga berkembang.

Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha, dan penyediaan layanan kesehatan, diharapkan program-program ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Chandra)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending