Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Advertorial

DPRD Kukar Ungkap Upaya Pencabutan HGU Kalpataru Gagal karena Digadaikan ke PT MSP

Diterbitkan

pada

Foto : Anggota DPRD Kukar, Budi Fahmi /her

Kutai Kartanegara, LenteraDjoang.com – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Budi Fahmi, berharap melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai persoalan lahan masyarakat dan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kalpataru, seluruh lahan masyarakat dapat kembali kepada pemiliknya. Ia juga berharap perusahaan dapat mengayomi masyarakat, bukan dengan cara-cara seperti yang terjadi sebelumnya. Hal itu disampaikannya di Ruang Rapat Banggar DPRD Kukar, Tenggarong, Kamis (19/11/2026).

“Dengan adanya RDP ini, mudah-mudahan ke depannya seluruh lahan masyarakat bisa kembali kepada masyarakat. Kami berharap perusahaan juga bisa mengayomi masyarakat, bukan dengan cara-cara seperti yang terjadi sebelumnya. Kami juga ingin mengetahui secara jelas persoalan yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Budi Fahmi berharap melalui RDP tersebut ada tindakan lanjutan, mengingat persoalan HGU perusahaan tersebut telah berlangsung cukup lama. Ia mengungkapkan, pada 2021–2022, Edi Damansyah selaku Bupati Kukar saat itu sudah berupaya mengajukan pencabutan HGU Kalpataru.

“Beliau sudah mendatangi Kantor BPN untuk memohon pencabutan HGU tersebut karena pemegang HGU dinilai sudah tidak lagi mengusahakan lahannya,” katanya.

Setelah dari BPN, lanjutnya, Edi Damansyah juga telah berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, HGU tersebut tetap tidak bisa dicabut karena sudah digadaikan oleh PT Mahakam Sawit Plantation (MSP). Menurutnya, hal itu menjadi persoalan berat dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut.

“Kalau nantinya persoalan ini tidak bisa dimusyawarahkan atau diselesaikan di tingkat kabupaten, mungkin masyarakat ingin menghadap Bapak Presiden,” tegasnya. (Adv/DPRD Kukar)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertorial

Anggota DPRD Kukar, Idham: Minta Kurator Ajukan Kembali ke Pengadilan, Lahan Warga di Kawasan Eks Kalpataru Harus Dikembalikan

Diterbitkan

pada

Foto : Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Dapil II, Muhammad Idham /her

Kutai Kartanegara, LenteraDjoang.com – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Dapil II, Muhammad Idham, menyarankan tim kurator mengajukan kembali ke pengadilan agar lahan milik warga yang masuk dalam kawasan eks Kalpataru Group, tetapi tidak dibebaskan atau dibayarkan perusahaan, dapat dikembalikan kepada warga. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait status HGU, aset kepailitan eks Kalpataru Group, penanganan tanah terindikasi terlantar, serta perlindungan masyarakat terdampak, di Ruang Rapat Banggar DPRD Kukar, Tenggarong, Kamis (19/11/2026).

“Kalau penanganannya saja, tadi sudah dibahas. Kalau proses penetapan terlantar, mungkin panjang. Makanya saya sarankan kepada tim kurator agar kembali mengajukan ke pengadilan, bahwa ada lahan-lahan warga yang masuk dalam kawasan Kalpataru, tetapi di luar lahan yang mereka bebaskan atau yang mereka bayarkan. Nah, lahan itu dikembalikan saja kepada warga,” ujarnya.

Menurut Idham, pengembalian lahan tersebut penting agar warga tetap bisa beraktivitas dan memanen di lahannya sendiri. Ia menegaskan, jika seluruh aktivitas dihentikan, masyarakat tidak bisa bekerja dan akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

“Itu saja. Supaya warga tetap bisa beraktivitas, warga yang memang memanen di lahannya sendiri tetap bisa menjalankan usahanya. Kalau semuanya dihentikan, masyarakat tidak bisa bekerja. Warga kita mau makan apa? Makanya, menurut saya, ini yang paling cepat dilakukan,” katanya.

Ia menjelaskan, nantinya pengadilan yang akan memutuskan, sehingga kurator hanya menjalankan pengelolaan terhadap lahan yang memang milik perusahaan. Idham juga menyoroti dampak ekonomi masyarakat di beberapa kecamatan yang ikut terdampak akibat persoalan ini.

“Ini banyak terdampak di beberapa kecamatan. Artinya, ekonomi masyarakat juga ikut terdampak. Makanya ini harus cepat. Kalau lambat, realisasinya nanti juga terlantar, sedangkan tadi kita sudah dengar prosesnya panjang,” jelasnya.

Menurutnya, apabila jalur pengadilan tidak dapat diwujudkan oleh kurator atau ditolak pengadilan, maka jalan terakhir yang paling cepat adalah meminta langsung kepada Presiden.

“Memang jalan terakhir, satu-satunya jalan, kita minta ke Presiden langsung. Itu paling cepat. Kalau jalur pengadilan tadi tidak bisa diwujudkan oleh kurator, artinya ditolak pengadilan, mau tidak mau supaya cepat ya bertemu Presiden saja,” ucapnya.

Idham menegaskan, pihaknya ingin warga tetap bisa menjalankan usahanya karena harapan masyarakat saat ini hanya pada sektor sawit. Jika aktivitas dihentikan oleh kurator, menurutnya masyarakat juga akan menuntut karena itu merupakan hak mereka.

“Makanya saya minta kurator mengajukan kembali ke pengadilan, bahwa di lahan MSP ini ada lahan-lahan warga yang memang tidak dibebaskan oleh Kalpataru. Kalau yang sudah dibebaskan Kalpataru, ya silakan, itu tidak masalah mereka mau mengelola seperti apa,” tegasnya. (Adv/DPRD Kukar)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

RDP HGU Kalpataru, Ahmad Yani Sebut SK Bupati Belum Sampai ke Kurator dan Pengadilan

Diterbitkan

pada

Foto : Suasana Rapat Dengar Pendapat DPRD Kukar bersama masyarakat terkait dan pihak perusahaan, OPD terkait perihal status HGU aset kepailitan Eks Kalpataru Group. Kamis (19/11/2026) /her

Tenggarong, LenteraDjoang.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan adanya penyelesaian terkait Hak Guna Usaha (HGU) eks Kalpataru Group yang masuk dalam aset kepailitan. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan persoalan yang dihadapi masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan yang memiliki persoalan Kalpataru di daerahnya masing-masing dapat sedikit terurai setelah pihaknya mempertemukan kurator dengan lawyer. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat DPRD, Tenggarong, Kamis (19/11/2026).

“Kita memastikan ada penyelesaian terkait HGU Kalpataru. Tentu, masyarakat kita di seluruh desa dan kecamatan yang memiliki persoalan Kalpataru di daerahnya masing-masing bisa sedikit terurai, karena tadi kita sudah mempertemukan dengan pihak kurator, bahkan dengan pihak lawyer juga. HGU itu sebelumnya diagunkan melalui pinjaman bank,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut setidaknya dapat sedikit mengobati persoalan masyarakat. Ahmad Yani menyebut pihaknya juga telah menelusuri sejauh mana permasalahan tersebut, sehingga daerah dapat memutuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil.

Terkait usulan pencabutan HGU, ia menjelaskan hal itu dapat dilakukan karena perizinannya sudah tidak ada lagi. Selain itu, pihak kurator dengan masyarakat yang bersengketa diharapkan dapat berdamai.

“Pemerintah setempat kami mohon bisa menyelesaikan persoalan ini bersama-sama dengan cara yang baik, berdiskusi bagaimana kepentingan masyarakat bisa berjalan, kemudian kepentingan kurator terkait proses kepailitannya juga bisa bertemu. Karena diakui ada perusahaan-perusahaan yang selama ini juga memiliki hak-hak kurator di sana, dan itu memang menjadi tugasnya,” katanya.

Ahmad Yani menegaskan, agar semuanya bisa menemukan titik temu, pihaknya telah menyepakati agar tidak ada aksi tanpa kesepakatan dengan pemerintah setempat. Ia juga menyoroti tumpang tindih SK Bupati dengan proses pengadilan, di mana SK Bupati tersebut ternyata belum sampai ke pihak kurator.

“Selama ini ternyata SK Bupati itu belum sampai juga ke pihak mereka. Bahkan saya juga tidak tahu apakah pihak pengadilan mengetahui bahwa ternyata perizinan itu sudah ada. Artinya, ketika perizinan tidak ada, semua aktivitas perkebunan kan tidak boleh dilakukan,” jelasnya.

Menurutnya, hal itu menjadi inti persoalan yang harus dipastikan. Ahmad Yani memastikan hal tersebut juga menjadi bagian dari keputusan rapat, di mana SK Bupati tentang pencabutan perizinan disampaikan kepada pihak kurator, termasuk pengadilan.

“Itu menjadi bahan bahwa ternyata aktivitas perkebunan di sana memang tidak boleh dilakukan, siapa pun,” tegasnya. (Adv/DPRD Kukar)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

Hadapi Efisiensi Anggaran, DPRD Kukar Diminta Kreatif Jemput Peluang Pendapatan

Diterbitkan

pada

Foto : Suasana pertemuan koordinasi antara Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Kantor DPRD Kaltim. /Istimewa

Samarinda, LenteraDjoang.com – Tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah semakin kreatif menggali sumber pendapatan. Persoalan itu menjadi pembahasan dalam pertemuan koordinasi antara Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Kantor DPRD Kaltim, baru-baru ini.

Rombongan Komisi II DPRD Kukar dipimpin Ketua Komisi II, Eko Wulandanu, bersama anggota Komisi II lainnya, yakni Masniah Haji Doni, Kamarun Jaman, dan Rahmat Dermawan, serta sejumlah anggota lainnya. Kedatangan rombongan disambut anggota DPRD Kaltim, Guntur dan Reza Pahlevi.

Pertemuan tersebut membahas upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama melalui optimalisasi potensi pajak, perizinan, kontribusi perusahaan, serta berbagai sumber pendapatan yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal. Diskusi juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mengidentifikasi potensi pendapatan yang memiliki keterkaitan lintas wilayah.

Anggota DPRD Kaltim, Guntur, memberikan sejumlah masukan terkait langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat penerimaan PAD. Salah satunya melalui inventarisasi ulang potensi pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan angkutan hasil pertambangan, perkebunan kelapa sawit, serta kendaraan berat lainnya yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur, tetapi masih menggunakan pelat nomor luar daerah.

“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena aktivitas kendaraan yang berlangsung di wilayah Kalimantan Timur seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kaltim lainnya, Reza Pahlevi, menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara. Ia mendorong anggota DPRD bersama perangkat daerah terkait untuk lebih aktif turun ke lapangan guna mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum terdata secara optimal.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi pajak air permukaan yang dimanfaatkan perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha perlu diinventarisasi agar kewajiban perpajakan yang melekat dapat teridentifikasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Masukan lainnya juga mencakup perlunya evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak dan perizinan, sehingga tidak ada potensi penerimaan daerah yang terlewatkan.

Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan anggota DPRD Kaltim. Ia menilai koordinasi lintas lembaga seperti ini penting untuk memperkuat upaya peningkatan PAD, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.

“Hasil pertemuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kerja bersama di lapangan, termasuk melakukan inventarisasi potensi pendapatan dan mendorong lahirnya regulasi daerah yang dapat memperkuat dasar hukum pemungutan pendapatan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah,” katanya.

Eko berharap komunikasi dan kolaborasi antara DPRD Kukar dan DPRD Kaltim tidak berhenti pada pertemuan, tetapi berlanjut dalam bentuk langkah konkret untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, menilai kondisi efisiensi anggaran harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan dan lebih kreatif dalam mengelola potensi yang dimiliki. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi terhadap pemanfaatan ruang dan aset daerah yang selama ini belum optimal. Potensi tersebut dapat dikaji untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Di tengah kondisi efisiensi seperti sekarang, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan pola-pola yang selama ini berjalan. Harus ada lebih banyak aksi, inovasi, dan kolaborasi untuk menggali sumber pendapatan yang masih bisa dioptimalkan, termasuk pemanfaatan ruang dan aset daerah yang selama ini belum produktif,” ujar Rahmat.

Ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif menjemput peluang pendapatan, baik melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian di tingkat pusat. Menurutnya, berbagai program, kebijakan, dan peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat perlu diidentifikasi dan diperjuangkan secara aktif agar dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

“Selain mengoptimalkan potensi yang ada di daerah, kita juga harus lebih kreatif menjemput bola. Jangan hanya menunggu, tetapi aktif membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi hingga kementerian di pusat untuk mencari peluang yang bisa mendukung pendapatan dan pembangunan Kutai Kartanegara,” tambahnya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara DPRD Kukar dan DPRD Kaltim dalam mendorong optimalisasi PAD. Di tengah keterbatasan fiskal, penggalian potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap menjadi salah satu pekerjaan penting agar daerah tetap memiliki ruang untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (Adv/DPRD Kukar)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending