Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Balikpapan

Apa Kabar Balikpapan?

Diterbitkan

pada

Opini- Belakangan ini, kurang lebih sebulan terakhir, proses penanganan sejumlah kasus-kasus korupsi ramai di media. Dan diduga melibatkan elit pejabat pemerintahan. Berita pemanggilan sejumlah pejabat oleh penegak hukum pun ramai bukan hanya di media massa. Namun juga media sosial.

Sebut saja, Cak Imin. Pada awal September lalu, ketua umum PKB itu dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi. Ini berkaitan dengan kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada 2012. Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, dipanggil KPK dan Kejagung soal kasus Base Transceiver Station (BTS), dengan terdakwa Johnny G Plate.

Terakhir, berita kasus korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Isu korupsi memang menarik. Apalagi untuk media. Bukan hanya menarik, melainkan juga harus dikawal penanganannya, berikut dengan setiap perkembangan penyidikannya oleh lembaga penegak hukum. Masyarakat harus tahu setiap perkembangan itu. Di sinilah peran media, terutama pers.

Saya pernah aktif di pers. Menjadi jurnalis di salah satu media di Kalimantan Timur. Ya, di daerah penyangga IKN Nusantara, Balikpapan. Melihat pemberitaan-pemberitaan tentang kasus korupsi di nasional tersebut tentu membawa ingatan saya ke masa lalu, saat masih menjadi pewarta kala itu. Di mana, bersama kawan-kawan jurnalis lainnya, mengawal atau memberitakan kasus-kasus korupsi di kota dengan semboyan Nyaman Dihuni itu.

Kemudian muncul rasa penasaran di benak saya ketika kini saya sudah tidak aktif lagi dalam profesi itu. Penasaran itu, dalam wujud pertanyaan, bagaimana perkembangan kini kasus-kasus korupsi yang pernah saya beritakan dulu?

Yang paling saya ingat, kasus korupsi pengadaan lahan makam. Kasus ini dikenal dengan kasus korupsi TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kilometer 15, yang berlokasi di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara. Dua pelaku utama atau otak dalam kasus ini, merupakan pelaku atau terdakwa dalam kasus korupsi lainnya di Balikpapan. Yakni kasus korupsi RPU (Rumah Potong Unggas), yang merugikan negara Rp 11 miliar.

Saat ini, kasus korupsi RPU tersebut tak terdengar lagi. Sempat ada kabar beredar, kasus itu sudah SP3 (penghentian penyidikan). Namun itu masih kabar angin, belum terkonfirmasi. Kalau pun benar soal adanya SP3 tersebut, kepolisian belum mengumumkannya ke publik. Dan memang setahu saya, itu tak perlu disampaikan ke publik, berbeda dengan kasus yang ditangani KPK.

Kembali ke korupsi TPU. Kasus yang merugikan negara hampir Rp 10 miliar ini, telah menyeret lima orang sebagai tersangka. Meski begitu, tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Demikian dikatakan Kasi Intel Kejari Balikapapan, Oktario Hutapea.

Berkaitan dengan kasus korupsi lainnya. Lembaga antirasuah —KPK— pernah turun ke Balikpapan, berkaitan penyelidikan terhadap adanya temuan dugaan korupsi pemberian Dana Intensif Daerah (DID) untuk Balikpapan. Penyelidikan itu merupakan lanjutan dari kasus korupsi eks pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo yang telah divonis 6,5 tahun.

Dari data jawaban KPK dalam perkara praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Direktur Penyidikan KPK melalui nota dinas nomor 114/DIK.02/23/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Laporan Hasil Penyelidikan terkait perkara tersangka Yaya Purnomo untuk Kota Balikpapan, dimana dalam nota dinas tersebut dinyatakan bahwa dalam proses penyidikan telah ditemukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan uang oleh beberapa pihak, baik dari PNS Kementerian Keuangan, pihak swasta dan pihak Pemkot Balikpapan. Sehingga penyidik mengusulkan untuk dilakukan kegiatan penyelidikan guna mendalami perbuatan tersebut.

Atas hal itu, KPK kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-108/01/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 untuk melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya. Beberapa pejabat Pemkot Balikpapan diperiksa KPK di Mapolda Kaltim. Kala itu, di salah satu ruangan Ditreskrimsus Polda Kaltim. Termasuk wali kota ketika itu. Seluruhnya diperiksa sebagai saksi.

Seperti diketahui, Balikpapan menerima DID dari pemerintah pusat sebesar Rp 26 miliar pada tahun anggaran 2018. Dugaan korupsi dalam hal ini, Pemkot Balikpapan diduga memberikan Rp 1,3 miliar kepada Yaya Purnomo sebagai bentuk fee 5 persen dari pengurusan besaran DID tersebut.

Kabar terakhir, mantan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kembali diperiksa KPK pada awal 2022 lalu. Ini dalam kapasitasnya sebagai saksi. Tak hanya Pak Rizal, mantan pejabat Pemkot Balikpapan yakni sekretaris daerah (sekda) Sayid M. Fadli, H Madram Muchyar, Tara Allorante juga diperiksa, dengan kapasitas sama, sebagai saksi.

Selain kasus pengalaman liputan, juga ada kasus lainnya. Yang juga tengah berproses. Yaitu kasus korupsi Lahan TPA Manggar. Kerugian negara berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim ditemukan sebesar Rp 12,9 miliar dari nilai kegiatan proyek senilai Rp 22 miliar. Tiga orang telah didakwa dalam kasus ini.

Kemudian kasus korupsi Plasma Nano Bubble PDAM Balikpapan. Kerugian negara dalam kasus ini Rp 5,24 miliar dari nilai anggaran Rp 6,8 miliar. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kini kasus ini terus berproses. Penyidikan terus berlanjut.

Korupsi bisa terjadi di manapun. Dalam tingkat atau skala mana pun. Nasional maupun daerah. Apa kabar Balikpapan? Semoga kita tidak selalu terlena dengan pemberitaan nasional yang melibatkan elit-elit politik nasional. Namun juga selalu ingat, bahwa di kota kita, penyangga IKN Nusantara juga tak lepas dari bayang-bayang korupsi. Dan semoga proses penanganan terhadap kasus-kasus korupsi di Balikpapan selalu berjalan, dan tuntas sampai ke akar-akarnya.

Penulis: Ariyansah NK, Warga Balikpapan

Opini Merupakan Tanggung Jawab Penulis, Tidak Menjadi Tanggung Jawab Redaksi LenteraDjoang.com

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Balikpapan

H. Baba Menggelar Penguatan Demokrasi Daerah di Balikpapan Tengah, Bahas Hak dan Kewajiban Pasar serta Dunia Usaha

Diterbitkan

pada

Foto : H. Baba, Anggota DPRD Prov. Kaltim, Saat Menyampaikan Sambutan Pada Acara Penguatan Demokrasi Daerah Di Balikpapan, 21/12/2025/LenteraDjoang.com

BALIKPAPAN, LenteraDjoang.com — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Baba Menggelar Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-12 Tahun 2025 di Kota Balikpapan. Kali ini, agenda yang mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Pasar dan Dunia Usaha” berlangsung di RT 62, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Minggu (21/12/2025) malam.

Kegiatan yang dilaksanakan pukul 20.00 Wita tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Muhammad Bayu Septian dan Obed Yohanis, dengan Siti Aminah bertindak sebagai moderator. Acara ini diikuti para Ketua RT 62 serta warga di sekitar Kelurahan Gunung Sari Ilir.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh H. Baba, dirinya menyampaikan bahwa penguatan demokrasi di tingkat lokal menjadi instrumen penting untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap peran pasar dan dunia usaha dalam menopang perekonomian daerah.

“Demokrasi tidak hanya berbicara soal politik elektoral, tetapi juga bagaimana keadilan ekonomi berjalan. Pasar dan dunia usaha memiliki hak yang harus dilindungi, namun juga kewajiban yang harus dipenuhi demi kepentingan masyarakat luas,” ujar H. Baba.

Dalam paparannya, Muhammad Bayu Septian menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Menurutnya, regulasi dan partisipasi publik menjadi kunci agar aktivitas ekonomi berjalan sehat dan berkeadilan.

“Pasar yang demokratis adalah pasar yang memberi ruang tumbuh bagi dunia usaha, namun tetap menjamin hak-hak masyarakat. Di sinilah peran warga untuk aktif mengawasi dan memahami regulasi yang ada,” jelas Bayu.

Sementara itu, Obed Yohanis menyoroti peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial.

“Dunia usaha memiliki kewajiban sosial. Ketika usaha berkembang di suatu wilayah, maka dampak positifnya juga harus dirasakan oleh warga sekitar. Ini bagian dari praktik demokrasi ekonomi,” tegas Obed.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan warga dan para ketua RT menyampaikan berbagai pandangan dan pengalaman terkait aktivitas usaha di lingkungan mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan ekonomi daerah.

Melalui forum ini, Penguatan Demokrasi Daerah diharapkan terus menjadi ruang dialog yang mendorong partisipasi publik serta memperkuat demokrasi substantif hingga ke tingkat akar rumput. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

Perkuat Kordinasi Dalam Menghadapi Pilkada 2024, KPU Kaltim Gelar Konsolidasi Daerah

Diterbitkan

pada

Foto : Agenda Konsolda dan Pembukaan Deklarasi Kampanye Damai Pada Pilkada 2024.

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Konsolidasi Daerah (Konsulda) di Ballroom Hotel Grand Bumi Senyiur, Balikpapan, Senin (23/9/2024).

Agenda tersebut dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta para Komisioner KPU Kabupaten/Kota di kaltim, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kasi Idpolhankam dari Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim Suhardi, turut menjadi salah satu narasumber kunci.

Dalam paparannya, Suhardi mengatakan Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan integritas, transparansi, dan netralitas dalam proses pemilihan.

“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga agar Pilkada berjalan sesuai peraturan yang berlaku, serta mencegah adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Suhardi.

Ia juga menjelaskan bahwa Kejaksaan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik.

Selain itu, Suhardi juga menyoroti pentingnya pencegahan terhadap praktik money politics dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pilkada.

“Dalam rangka memitigasi potensi risiko, Kejaksaan akan mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu, dan komunitas intelijen,” tegasnya.
Lebih lanjut, mereka juga telah membentuk Program Posko Pemilu, yang menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat.

“Kejaksaan akan memetakan potensi konflik sosial di daerah-daerah rawan melalui program intelijen, guna mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan Pilkada 2024,” sambungnya.

Dengan sejumlah langkah ini, Kejaksaan RI berkomitmen untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, adil, dan transparan. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

KPU Kaltim Monitoring Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Balikpapan Pada Pilkada 2024

Diterbitkan

pada

Foto : Monitoring KPU Kaltim Dalam agenda penetapan DPT Balikpapan Pada Pilkada 2024

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih, menghadiri acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Kota Balikpapan di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Kamis (19/9/2024).

Dalam kegiatan tersebut KPU Balikpapan menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebanyak 520.986.

“Total DPT yang kami tetapkan berjumlah 520.986, yang tersebar untuk enam kecamatan dengan 34 kelurahan di seluruh Balikpapan,” ujar Ketua KPU Balikpapan Prakoso Yudho Lelono didampingi seluruh Komisioner KPU Balikpapan.

Dalam rapat tersebut, Yudho menjelaskan bahwa penetapan DPT telah melalui proses panjang yang melibatkan berbagai tahapan verifikasi, termasuk peninjauan ulang atas masukan dari masyarakat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kami telah memastikan bahwa pemilih yang terdaftar benar-benar memenuhi syarat. Terdapat beberapa kasus yang masuk dari Bawaslu, salah satunya tentang pemilih yang belum memenuhi syarat usia di Balikpapan Timur, dan setelah dicek, benar usianya kurang dari 17 tahun. Sebaliknya, di Balikpapan Barat, ada pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar, namun setelah diverifikasi, akhirnya masuk DPT,” jelas Yudho.

Selain itu, Yudho juga menyampaikan bahwa jumlah DPT kali ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya yang digelar Februari 2024. Masing-masing Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

“DPT saat itu sebanyak 509.482. Jadi, ada peningkatan sekitar 11 ribu pemilih,” tambahnya.

Sementara Itu, Ramaon menjelaskan bahwa penetapan DPT salah satu tahapan penting dalam persiapan Pilkada 2024.

“Kami dari KPU Kaltim menyambut baik sekaligus mengapresiasi kinerja kawan kawan KPU Balikpapan mengingat dalam perjalanannya DPT Balikpapan mengalami peningkatan yang cukup luar biasa yakni sebanyak 11 ribu pemilih pada gelaran pilkada 2024,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan bahwa dengan jumlah pemilih yang telah ditetapkan nantinya masyrakat Balikapan pada khususnya yang terdaftar dapat berpartisipasi dalam Pilkada yang akan datang dan menggunakan hak suaranya saat hari pencoblosan, yakni Rabu 27 November 2024.

“Kami mengimbau bagi Masyarakat Balikpapan yang telah terdaftar sebagai Pemilih Tetap untuk menggunakan hak suaranya di Pilkada untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota, hal ini penting mengingat suara anda menentukan nasib wilayah ini untuk 5 tahun kedepan,” tutup Ramaon. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending