Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Daerah

APBD Perubahan Kaltim 2023 Kisaran Rp 25 triliun, Seno Aji Sebut Tetap Berikan Catatan Kepada Pemprov Kaltim

Diterbitkan

pada

Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna Ke- 24 di Gedung Utama B DPRD Kaltim pada, Jumat (11/8/2023)

Rapat yang dihadiri Wakil gubernur (Wagub), Hadi Mulidya tersebut membahas tentang Penandatanganan Kesepakatan Antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

Diketahui, Wakil Gubernur Provinsi Kaltim, Hadi Mulyadi menandatangani kesepakatan ini, disaksikan oleh unsur Pimpinan DPRD Kaltim, diantaranya Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Muhammad Samsun, Wakil Ketua II Seno Aji dan Wakil Ketua III Sigit Wibowo dan juga disaksikan oleh 28 Anggota DPRD Kaltim lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), bahwa minggu kedua dalam bulan Agustus harus ada kesepakatan.

“Terkait penambahan APBD kurang lebih Rp 7 triliun itu, berasal dari penerimaan dan belanja yang telah mereka sesuaikan APBD Kaltim 2023, kemudian murni tahun 2024 sebesar Rp20,67 triliun itu dari penerimaan dan belanja yang disesuaikan. Jadi saya pikir kita mencapai rekor,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra mengungkapkan bahwa, setelah tahapan kesepakatan KUA PPAS DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim, tahapan selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim akan menggodok hingga ke nota keuangan.

“Tahapan selanjutnya, kita ke nota keuangan dan kemudian pengesahan perda APBD,” ucapnya.

Ia menyebut, walaupun terjadi penambahan APBD yang signifikan, akan tetapi pihak DPRD Kaltim tetap memberikan catatan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Salah satunya yakni menekan sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), misalnya yang perlu dievaluasi kinerja balai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tentu saja akan memperbesar silpa,” ungkapnya.

Sehingga dari itu, dirinya pun meminta untuk melakukan perbaikan terkait Balai ULP tersebut.

“Tentu kita minta ada perbaikan disana, lelang cepat harus dilakukan terutama untuk proyek proyek yang besar. Kemungkinan yang tidak selesai dalam setahun itu harus disegerakan,” jelasnya.

Oleh karenanya, Seno berharap penyerapan anggaran tahun 2024 akan lebih baik dalam penggunaannya.

“Bila mampu menekan Silpa, dengan mempercepat proses lelang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Kaltim, Hadi Mulidya menyampaikan bersyukur atas menyepakati dokumen tersebut dengan tepat waktu.

“Dokumen perencanaan anggaran ini dapat menjadi pedoman, sehingga pengalokasian anggaran yang tepat dan sesuai kebutuhan pembangunan untuk mewujudkan pemenuhan layanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Hadi berharap, rancangan ini menjadi dasar dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2023 dan Rancangan APBD Tahun 2024.

Kemudian, kata dia, rangkaian penyusunan, pembahasan hingga kesepakatan ini sangat dinamis, akan tetapi yakin bahwa dinamika dapat menghasilkan program pembangunan dapat memberikan manfaat lebih besar.

“Kita percaya bahwa kerja sama TAPD dan Banggar DPRD Kaltim selama ini terjalin baik,” ungkapnya.

Politisi Partai Gelora menyebut, dari kerjasama itu, bahwa sebagai modal dasar bersama untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim.

“Jadi, kesepakatan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 semula Rp17,20 triliun menjadi sebesar Rp25,32 triliun. Kemudian, rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 sebesar Rp20,67 triliun,” tutupnya

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Samarinda

Aset Pemkot di Perumahan Korpri Diselidiki, Andi Harun Serahkan Penanganan ke Kejari Samarinda

Diterbitkan

pada

Foto : Walikota Andi Harun didampingi Wakil Walikota Samarinda Saefuddin Zuhri saat konferensi pers, Jumat (13/3/2026) sore di Balai Kota Samarinda. (FOTO: DOK)

SAMARINDA, LenteraDjoang.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melakukan pembenahan tata kelola aset daerah. Salah satu aset yang kini menjadi perhatian adalah lahan di kawasan Perumahan Korpri di Jalan APT Pranoto seluas sekitar 12,7 hektare.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa pengelolaan aset daerah tersebut saat ini telah masuk dalam pemantauan Monitoring Center for Prevention (MCP) milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sistem ini digunakan untuk memantau sekaligus mencegah potensi korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan Andi Harun saat konferensi pers di Balai Kota Samarinda, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan, MCP memantau sejumlah area penting dalam tata kelola pemerintahan, seperti perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN). Tujuannya untuk memastikan proses pemerintahan berjalan secara transparan, bersih, dan akuntabel.

Menurutnya, persoalan aset di kawasan Perumahan Korpri bukan perkara baru. Permasalahan tersebut telah berlangsung cukup lama dengan tempus delicti yang diperkirakan terjadi sejak tahun 2006.

“Karena permasalahannya sudah cukup lama, maka langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan problem mapping. Kami menelusuri dokumen administrasi, asal-usul aset, bukti pembayaran hingga pihak-pihak yang diduga terlibat,” ujar Andi Harun.

Dari proses penelusuran tersebut, Pemkot Samarinda mulai menemukan sejumlah fakta penting yang perlu didalami lebih lanjut, termasuk adanya dugaan keterlibatan pihak korporasi dalam persoalan aset tersebut.

“Dalam proses pengumpulan data dan fakta materil, kami menemukan indikasi penting yang perlu ditindaklanjuti, salah satunya adanya keterlibatan pihak korporasi,” jelasnya.

Untuk memastikan proses hukum berjalan secara objektif dan transparan, Pemkot Samarinda memutuskan menyerahkan penanganan persoalan ini kepada Kejaksaan Negeri Samarinda.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kepentingan hukum sekaligus menyelamatkan dan mengamankan aset milik pemerintah daerah.

“Kami menyerahkan permasalahan ini kepada Kejari Samarinda agar dapat ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku, sekaligus untuk memastikan aset Pemkot dapat diamankan,” tegasnya.

Andi Harun juga mengimbau seluruh pihak yang terkait agar bersikap kooperatif dan membantu proses penelusuran yang sedang berjalan.

“Kami berharap semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan ini dapat bersikap terbuka dan kooperatif demi penyelesaian masalah serta pengamanan aset milik pemerintah kota,” pungkasnya.

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Kutai Kartanegara

Antara Harapan dan Realita: GMNI Kukar Soroti Potensi Gagalnya Program Gratispol Gubernur Kaltim

Diterbitkan

pada

Foto : Ketua DPC GMNI Kukar, Renanda Kusuma Wardana/ist/LenteraDjoang.com

KUTAI KARTANEGARA, LenteraDjoang.com – Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertajuk Gratispol yang sejak awal digadang sebagai solusi pemerataan akses pendidikan, kini mulai menuai sorotan kritis. Di tengah ekspektasi besar masyarakat, berbagai pihak mengingatkan adanya potensi kegagalan implementasi akibat lemahnya perencanaan dan komunikasi kebijakan.

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kutai Kartanegara menilai, program yang semula menjanjikan “pendidikan gratis bagi seluruh mahasiswa Kaltim” justru menghadirkan kebingungan di tingkat teknis. Mulai dari ketidaksinkronan kriteria penerima hingga perubahan persyaratan yang dinilai tidak konsisten dengan janji kampanye Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud.

Dari sisi kebijakan publik, program Gratispol dinilai tidak cukup hanya berangkat dari niat baik. Skala program yang masif menuntut koordinasi anggaran yang solid antara Pemerintah Provinsi dan 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Tanpa perencanaan administratif yang matang, program ini berisiko terhambat di tengah jalan.

“Sejak awal kampanye, janji yang disampaikan adalah beasiswa Gratispol untuk seluruh mahasiswa Kalimantan Timur. Namun, realisasinya justru dibatasi pada mahasiswa reguler dengan kriteria yang tidak pernah dikampanyekan secara gamblang,” ujar Renanda Kusuma Wardana, Ketua GMNI Kukar.

Ia menyoroti kebijakan tahun sebelumnya yang hanya menyasar mahasiswa baru dan mengecualikan mahasiswa gap year. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan sekaligus inkonsistensi kebijakan.

“Ini secara tidak langsung membuktikan bahwa ada persoalan serius dalam penyusunan persyaratan. Tidak sejalan dengan narasi pendidikan gratis yang digaungkan saat kampanye,” tegas Renanda.

Selain persoalan administratif, risiko benturan regulasi juga menjadi perhatian. Ketiadaan payung hukum yang presisi berpotensi menjadikan pengalokasian anggaran Gratispol sebagai temuan hukum di kemudian hari. Belum lagi persoalan validitas data penerima manfaat yang rawan tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.

Ketua DPC GMNI Kutai Kartanegara menilai kegagalan komunikasi pemerintah menjadi faktor utama yang memicu kekecewaan mahasiswa.

“Harapan besar mahasiswa kandas hanya karena pemerintah gagal mengomunikasikan kriteria penerima beasiswa secara terbuka. Tidak semua mahasiswa, terutama kawan-kawan fresh graduate yang ingin melanjutkan pendidikan, memahami detail Pergub yang ada,” ujarnya.

GMNI Kukar menegaskan, Gratispol seharusnya tidak berhenti sebagai program bantuan sosial semata. Lebih dari itu, kebijakan ini mesti diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur.

“Keberhasilan Gratispol tidak diukur dari seberapa besar anggaran atau berapa banyak penerima. Ukurannya adalah sejauh mana masyarakat Kaltim menjadi lebih mandiri pasca intervensi kebijakan ini,” tutupnya. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Balikpapan

H. Baba Menggelar Penguatan Demokrasi Daerah di Balikpapan Tengah, Bahas Hak dan Kewajiban Pasar serta Dunia Usaha

Diterbitkan

pada

Foto : H. Baba, Anggota DPRD Prov. Kaltim, Saat Menyampaikan Sambutan Pada Acara Penguatan Demokrasi Daerah Di Balikpapan, 21/12/2025/LenteraDjoang.com

BALIKPAPAN, LenteraDjoang.com — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Baba Menggelar Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-12 Tahun 2025 di Kota Balikpapan. Kali ini, agenda yang mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Pasar dan Dunia Usaha” berlangsung di RT 62, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Minggu (21/12/2025) malam.

Kegiatan yang dilaksanakan pukul 20.00 Wita tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Muhammad Bayu Septian dan Obed Yohanis, dengan Siti Aminah bertindak sebagai moderator. Acara ini diikuti para Ketua RT 62 serta warga di sekitar Kelurahan Gunung Sari Ilir.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh H. Baba, dirinya menyampaikan bahwa penguatan demokrasi di tingkat lokal menjadi instrumen penting untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap peran pasar dan dunia usaha dalam menopang perekonomian daerah.

“Demokrasi tidak hanya berbicara soal politik elektoral, tetapi juga bagaimana keadilan ekonomi berjalan. Pasar dan dunia usaha memiliki hak yang harus dilindungi, namun juga kewajiban yang harus dipenuhi demi kepentingan masyarakat luas,” ujar H. Baba.

Dalam paparannya, Muhammad Bayu Septian menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Menurutnya, regulasi dan partisipasi publik menjadi kunci agar aktivitas ekonomi berjalan sehat dan berkeadilan.

“Pasar yang demokratis adalah pasar yang memberi ruang tumbuh bagi dunia usaha, namun tetap menjamin hak-hak masyarakat. Di sinilah peran warga untuk aktif mengawasi dan memahami regulasi yang ada,” jelas Bayu.

Sementara itu, Obed Yohanis menyoroti peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial.

“Dunia usaha memiliki kewajiban sosial. Ketika usaha berkembang di suatu wilayah, maka dampak positifnya juga harus dirasakan oleh warga sekitar. Ini bagian dari praktik demokrasi ekonomi,” tegas Obed.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan warga dan para ketua RT menyampaikan berbagai pandangan dan pengalaman terkait aktivitas usaha di lingkungan mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan ekonomi daerah.

Melalui forum ini, Penguatan Demokrasi Daerah diharapkan terus menjadi ruang dialog yang mendorong partisipasi publik serta memperkuat demokrasi substantif hingga ke tingkat akar rumput. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending