JAKARTA, LenteraDjoang.com — Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa tantangan terbesar pers di era disrupsi digital bukan semata kecepatan, melainkan kemampuan menjaga kualitas diskursus publik agar tetap sehat, bermakna, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan Prof. Komaruddin saat membuka Dialog Nasional yang digelar Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dengan tema “Media Baru Menuju Pers Sehat” di Hall Dewan Pers, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Dalam sambutannya, Prof. Komaruddin menekankan bahwa disrupsi dan kompetisi bukanlah fenomena baru dalam kehidupan manusia. Namun, perubahan di era digital berlangsung jauh lebih cepat karena pergeseran besar dalam ekosistem informasi.
“Kehidupan sejak dulu memang selalu berada dalam pusaran disrupsi dan kompetisi. Bedanya, hari ini perubahan itu terjadi sangat cepat. Informasi kini digerakkan oleh tiga kekuatan besar: energi, uang, dan informasi itu sendiri. Ketiganya saling berkaitan dan saling memengaruhi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, arus modal dan perhatian publik sering kali mengikuti narasi yang dibangun oleh media. Daerah atau isu yang tidak terangkat dalam pemberitaan cenderung kehilangan daya tarik ekonomi dan perhatian nasional.
“Uang tidak akan mengalir jika tidak ada informasi. Wilayah yang tidak diberitakan akan tertinggal dalam perhatian publik,” tegasnya.
Lebih jauh, Prof. Komaruddin menyoroti merosotnya kualitas diskursus publik dibandingkan masa-masa awal Orde Baru, yang kala itu masih dipenuhi perdebatan gagasan dan teori pembangunan. Menurutnya, ruang publik saat ini justru dipenuhi keluhan, konflik, hoaks, hingga kaburnya batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara.
“Di sinilah panggilan moral pers. Media harus membangun kembali kepercayaan publik. Masyarakat sudah lelah dengan hoaks, caci maki, dan konflik. Mereka membutuhkan informasi yang jernih, realistis, dan memberi harapan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pers tetap menjadi pilar keempat demokrasi. Namun, di tengah menjamurnya media sosial dan media siber, peran tersebut menghadapi tantangan serius. Media sosial, kata dia, dapat memperkuat demokrasi, tetapi juga berpotensi melemahkannya jika tidak disertai nalar sehat.
“Peran media profesional menjadi sangat penting untuk menjaga demokrasi tetap sehat, melalui informasi yang berimbang, bernalar, dan bertanggung jawab,” katanya.
Menurut Prof. Komaruddin, setiap gagasan yang disebarkan melalui media memiliki daya ubah yang besar. Karena itu, tanggung jawab media dalam mengelola informasi menjadi semakin krusial di tengah derasnya arus komunikasi digital.
Dialog nasional tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara insan pers, pemerintah, dan praktisi digital dalam menghadapi tantangan media baru. Kegiatan ini menghadirkan delapan narasumber dari berbagai latar belakang.
Di antaranya, praktisi media senior dan pengamat politik Hersubeno Arief, serta Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini, yang mewakili perspektif pemerintah.
Sejumlah tokoh pers nasional turut hadir, termasuk Ketua Dewan Pers beserta jajaran anggotanya, Ketua dan Anggota Dewan Pakar SMSI Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi dan Prof. Henri Subiakto, Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika, wartawan senior Aiman Witjaksono, serta Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Dr. Ariawan.
Dialog ini dipandu oleh Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.H., S.Sos., M.Si., yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat SMSI Pusat, dan berlangsung dinamis dengan penekanan pada pentingnya membangun pers yang sehat sebagai fondasi demokrasi yang kuat. (Red)