Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Bontang

Kunjungi Kejati Kaltim, EMAK Kaltim Laporkan Dugaan Penyelewengan Anggaran Bimtek di Linkungan Pemkot Bontang

Diterbitkan

pada

Foto : Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

Samarinda, Lenteradjoang.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Eksponen Mahasiswa Anti Korupsi (EMAK) Kalimantan Timur (Kaltim) mengunjugi Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim, senin (09/09/24).

Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan laporan tekait adanya dugaan pelanggaran pidana pada penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemerintah Kota Bontang.

Berdasarkan laporan EMAK Kaltim ke Kejati Kaltim diketahui Pemkot Bontang telah menggelontorkan anggaran sebesar 54 Milliar selama tahun 2024 untuk melaksanakan bimtek.

Diketahui, kegiatan bimtek yang menelan biaya miliaran tersebut terbagi dalam 222 item dan diselenggarakan oleh berbagai dinas kota bontang melibatkan masyarakat umum.

Adapun rincian alokasi anggaran penyelanggaran bimtek ke beberapa dinas di lingkungan Pemkot Bontang yang dilaporkan pada juli, meliputi Disdikbud Bontang senilai 7,9 Miliar, Setda Bontang 4,4 Miliar, Dispora Parekraf Bontang 4,5 Miliar, DKUKMPP Bontang 4,1 Miliar, dan PUPRK Bontang 1,7 Miliar.

Yang terbaru laporan dari pihak EMAK Kaltim ke Kejati Kaltim menyoroti terkait kegiatan Bimtek Wawasan Kebangsaan oleh Kesbangpol Kota Bontang yang menelan angka sebesar 17 miliar pada Anggaran tahun 2024.

Kegiatan bimtek tersebut, melibatkan semua RT beserta pengurus RT, Organisasi Paguyuban, Organisasi Pemuda, Anggota Ormas, Takmir Masjid, Imam Masjid.

“Bimtek ini hanya kegiatan jalan-jalan berkedok bimtek. Semua kegiatan bimtek ini dilakukan diluar kaltim meliputi Bali, Makassar, Malang, Yogyakarta, Bandung.Padahal jauh lebih efisien jika pengajarnya yang diundang ke bontang,” ucap S perwakilan EMAK Kaltim, senin (09/08/24).

S juga menduga adanya indikasi kegiatan bimtek tersebut memiliki muatan politik praktis untuk mengarahkan dukungan ke salah satu calon pada Pilkada Bontang 2024.

Pasalnya menurut pengakuan S, sebelum pelaksanaan Bimtek para peserta diarahkan harus menyampaikan dukungan kepada BR yang akan kembali maju pada pilkada Bontang 2024.

“Jelas ini pemborosan penggunaan APBD yang salah sasaran, apalagi hanya untuk kegiatan politik walikota yang akan maju lagi pada pilkada bontang,” ujarnya.

Atas adanya dugaan indikasi pelanggaran tersebut, S berharap agar laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak Kejati Kaltim. Pihaknya pun mengaku memiliki alat bukti yang cukup kuat atas laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan Bimtek di linkungan Pemkot Bontang.

“Kami memiliki bukti screenshoot di Grup Whatshapp terkait adanya ajakan untuk mendukung salah satu calon. Oleh karena itu, kami berharap Kejati Kaltim dapat mengusut tuntas pelanggaran pada kegiatan Bimtek di lingkungan Pemkot Bontang,” tutupnya.

Menerima adanya laporan dugaan pelanggaraan penyalahgunaan anggaran Bimtek di Kota bontang, Kasipenkum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, mengkonfirmasi bahwa laporan tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan.

“Sudah memenuhi syarat dan ketentuan karena terdapat lampiran identitas pelapor dan bukti pengelolaan yang cukup, setelah ini akan kita pelajari lebih lanjut lagi, dan kita proses sesuai kewenangan dan tupoksi yang ada,” ungkapnya.

Namun, ditambahkan Toni kondusifitas pilkada 2024 juga tetap menjadi pertimbangan dari Kejati Kaltim terlebih indentas terlapor adalah salah satu kontestan pada pilkada Bontang 2024.

Hal tersebut menindaklanjuti adanya perintah dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak menginformasikan kepada publik semantara waktu apabila ada persitiwa hukum yang melibatkan salah satu kontestan calon pada pilkada 2024.

“Laporan tetap kita terima, namun untuk menjaga kondusifitas daerah pada pilkada 2024 kita Hold dulu apabila identitas terlapor adalah calon kontestan pada pilkada, tapi untuk laporan prosesnya tetap berjalan,” pungkasnya. (red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertorial

Perkuat Kordinasi Dalam Menghadapi Pilkada 2024, KPU Kaltim Gelar Konsolidasi Daerah

Diterbitkan

pada

Foto : Agenda Konsolda dan Pembukaan Deklarasi Kampanye Damai Pada Pilkada 2024.

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Konsolidasi Daerah (Konsulda) di Ballroom Hotel Grand Bumi Senyiur, Balikpapan, Senin (23/9/2024).

Agenda tersebut dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta para Komisioner KPU Kabupaten/Kota di kaltim, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kasi Idpolhankam dari Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim Suhardi, turut menjadi salah satu narasumber kunci.

Dalam paparannya, Suhardi mengatakan Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan integritas, transparansi, dan netralitas dalam proses pemilihan.

“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga agar Pilkada berjalan sesuai peraturan yang berlaku, serta mencegah adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Suhardi.

Ia juga menjelaskan bahwa Kejaksaan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik.

Selain itu, Suhardi juga menyoroti pentingnya pencegahan terhadap praktik money politics dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pilkada.

“Dalam rangka memitigasi potensi risiko, Kejaksaan akan mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu, dan komunitas intelijen,” tegasnya.
Lebih lanjut, mereka juga telah membentuk Program Posko Pemilu, yang menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat.

“Kejaksaan akan memetakan potensi konflik sosial di daerah-daerah rawan melalui program intelijen, guna mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan Pilkada 2024,” sambungnya.

Dengan sejumlah langkah ini, Kejaksaan RI berkomitmen untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, adil, dan transparan. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

KPU Kaltim Hadiri Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Bontang Pada Pilkada 2024

Diterbitkan

pada

Foto : KPU Kaltim Menghadiri Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Bontang Pada Pilkada 2024

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang menggelar kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024.

Kegiatan tersebut digelar di Hotel Equator Bontang tersebut dihadiri Komisioner Bidang Perencanaan Data dan Informasi KPU Kaltim, Iffa Rosita, Kamis, (19/9/2024).

Dalam peleno tersebut ditetapkan jumlah DPT sebanyak 134.567 dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan yang ada di Kota Bontang. Selain itu, dalam rapat Pleno tersebut juga turut ditetapkan jumlah 277 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam Kesempatannya Iffa mengatakan data yang telah ditetapkan tersebut nantinya tidak boleh berubah lagi.

“DPT yang telah ditetapkan melalui Pleno sudah tidak bisa dirubah lagi, meskipun nama yang tertera dalam Daftar tersebut kemudian tiba-tiba meninggal dunia, itu tidak bisa dicoret lagi alias dikurangi dari daftar yang telah ditetapkan, begitupula dengan data TPSnya,” ujarnya.

Sekedar informasi, turut hadir dalam kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 tersebut juga turut dihadiri Bawaslu Bontang, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Forkopimda, Tim Bakal Pasangan Calon (Paslon) Gubernur di tingkat Kota Bontang, serta tim Bakal Pasangan Calon (Paslon) Walikota Bontang. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

Diikuti Perwakilan PPK dan PPS Se-Bontang, KPU Kaltim Berikan Edukasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Sengketa Pada Pilkada 2024

Diterbitkan

pada

Foto : Ramaon Dearnov Saragih Saat Mengisi Materi Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Sengketa Pada Pilkada 2024 di Kota Bontang.

SAMARINDA, lenteradjoang.com – beberapa waktu yang lalu Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) Ramaon Dearnov Saragi didaulat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Penanganan Sengketa Pada Pilkada 2024

Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan KPU Kota Bontang di Ballroom Hotel Bintang Sintuk.

Kegiatan tersebut dihadiri sekira 60 peserta dari seluruh perwakilan PPK dan PPS se-Kota Bontang, dengan narasumber dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim Ramaon Dearnov Saragih, hadir pula dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bontang, serta Bawaslu Kota Bontang.

Kepada media ini di wawancarai, Anggota Komisioner Divisi Hukum KPU Kota Bontang Hamzah menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan agar para pelaksana kegiatan Pilkada 2024 terutama di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bisa bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik selaku penyelenggara.

“Kegiatan tersebut digelar dengan harapan, para peserta dapat melaksanakan tanggung jawab selaku penyelenggara dengan menjalankan kode etik, sehingga tidak ada pelanggaran di lapangan,” ucapnya.

Hamzah juga menerangkan bahwa dari ketiga narasumber tersebut, berbeda materi yang di sampaikan.

“Dari KPU Kaltim menjelaskan terkait kode etik, dari Bawaslu Bontang terkait penanganan sengketa Pilkada, dan dari Kejari Bontang terkait dengan potensi pelanggaran pada saat Pilkada,” urainya.

Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim Ramaon Dearnov Saragih mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah sekaligus upaya KPU Kaltim dalam memberikan pemahaman yang lebih kepada para peserta terkait kode etik pelaksanaan, sehingga bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada mendatang, dengan meminimalisasi pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan.

“Kode etik itu, harus menjadi alas dasar setiap tindakan yang di ambil oleh penyelenggara pada kegiatan Pilkada nanti,” lanjutnya.

Ia juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa asas yang wajib di gunakan oleh penyelenggara Pilkada antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel efektif, efisien, kepentingan umum, dan Aksesibilitas.

“Hal tersebut telah tertuang dalam pasal 8 hingga 20 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017,” kata dia.

Selain di Kota Bontang, Ramaon mengatakan bahwa KPU Kaltim telah melaksanakan hal serupa di sejumlah wilayah seperti Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kota Samarinda.

“Sedangkan wilayah lainnya akan segera di laksanakan dalam waktu dekat. Kami dari KPU akan bekerja maksimal dalam menyukseskan pilkada yang bakal dihelat di 27 November mendatang,” tutur Ramaon. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending