Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Politik

Capaian Keberhasilan di Lima Tahun Kepemimpinan Isran Noor – Hadi Mulyadi Untuk Kaltim

Diterbitkan

pada

Samarinda- Isran Noor – Hadi Mulyadi adalah seorang politisi yang telah berhasil memimpin Kalimantan Timur (Kaltim)  dengan berbagai kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayahnya. Dalam masa kepemimpinannya, begitu banyak program yang telah terlaksana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kaltim.

Bahkan, Tercatat di Lima tahun kepemimpinannya pada priode 2018-2023 menakhodai kaltim sebagai gubernur dan Wakil Gubernur ia berhasil berhasil memecahkan rekor dengan peningkatan Angka fiskal terbesar sepanjang sejarah kaltim yang di Capai pada tahun 2023, dimana menurut Laporan Berdasarkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, akumulasi APBD provinsi dan kabupaten/kota menyentuh angka Rp 76,65 triliun pada tahun anggaran 2023.

Selain itu, di zaman kepemimpinan isran Noor,Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sempat menempati peringkat pertama nasional sebagai wilayah dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi pada APBD Award 2023. Kaltim dipilih karena berhasil mendapatkan peningkatan pendapatan daerah hingga 64% pada 2021-2022 .

Keberhasilan dalam menjaga stabilitas Fiskal Kalimantan Timur juga diikuti dengan capaian Isran Noor dan Hadi Mulyadi dalam memimpin Kaltim meliputi berbagai aspek, termasuk pembangunan infrastruktur, ada juga peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan,  pemberdayaan masyarakat melalui program-program pembangunan yang inklusif, penguatan Iklim investasi, serta mengimplementasikan kebijakan lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Kaltim.

Adapun capaian kepemimpinan isran Noor dan Hadiulyadi memimpin Kaltim dari tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Distribusi Beasiswa  sebagai bentuk pemerataan Akses Memperoleh Pendidikan

Dalam Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Memulai program Beasiswa Kaltim (BKT) sejak tahun 2019. Mulai tahun dimulai hingga bulan Agustus tahun 2023 lalu. Pemprov Kaltim merilis jumlah penerima manfaat beasiswa sebanyak 176.653 penerima.

Pada awal kepemimpinan Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) atau lebih dikenal dengan Beasiswa Kaltim Tuntas  konsisten diberikan setiap tahun. Termasuk saat terjadi pandemi Covid-19, sekitar tahun 2020-2022.

Program Beasiswa Kaltim sendiri dibagi menjadi tiga yaitu Kaltim Tuntas Mahasiswa, Kaltim Stimulan Mahasiswa dan Kaltim Stimulan Siswa. Kaltim Tuntas Mahasiswa umumnya menjadi milik mahasiswa program S1 dengan kisaran total diberikan sekitar Rp30 juta per mahasiswa hingga tuntas perkuliahan.

Lebih lanjut, Beasiswa yang diberikan kepada pelajar yaitu dengan nama Beasiswa Stimulan Siswa. Nilainya Rp1,5 juta untuk pelajar SD, Rp2 juta untuk siswa SMP dan Rp2,5 juta untuk siswa SMA/SMK.

2. Penekanan Angka Kemiskinan Melalui Pemberian Program Bantuan Sosial RTLH (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)

Di  zaman Kepemimpinan Isran Noor Kaltim mendorong perusahaan di Kaltim mengalokasikan dana corporate social responsibility (CSR) mereka untuk membangun rumah layak huni (RLH). Mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kaltim yang tercatat sebesar 6,44 persen. Diketahui, ketersediaan rumah layak huni menjadi salah satu indikator yang menyatakan masyarakat miskin.

Indikator pembangunan RLH memang meliputi rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah layak huni melalui dana APBD, APBN, dan swasta. Swasta dalam pengertian melibatkan partisipasi perusahaan yang beroperasi di Kaltim, melalui dana CSR untuk program pembangunan RLH, sasaran pembangunan RLH diperuntukkan masyarakat yang membutuhkan dan terdaftar sebagai kelompok keluarga prasejahteraan.

Di tahun  2023, realisasi pembangunan RLH ini telah mencapai 77,82 persen. Dengan rincian akumulatif sejak 2019 hingga 2023 telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 19.151 unit rumah, 172 rumah susun (rusun) dan pembangunan 131 RLH, dimana di zaman kepemimpinan Isran noor yang menjadikan peogram RTLH ini sebagai program unggulan menargetkan Pembangunan 25 ribu unit Rumah Layak Huni (RLH).

3. Pemantapan InfrastrukturJalan Provinsi

Sebelum Gubernur Isran Noor menjabat pada 2018, jalan provinsi dalam kondisi mantap hanya 55 persen. Dimana Nyaris setengah jalan provinsi atau sekitar 402 kilometer dalam kondisi tidak mantap alias rusak dan rusak berat. Empat tahun kemudian atau pada pengujung 2022, kemantapan jalan kaltim telah  mencapai 77 persen. jalan provinsi yang diperbaiki sepanjang 287 kilometer dengan biaya ratusan miliar rupiah.

Menurut Menurut catatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Panjang jalan berstatus provinsi di Kaltim adalah 895 kilometer. Kewenangan jalan tersebut, sesuai dengan namanya, di bawah Pemprov Kaltim. Kondisi jalan provinsi di Bumi Etam yaitu 257 kilometer (28 persen) baik, 416 kilometer (46 persen) sedang, 104 kilometer (11 persen) rusak, dan 117 kilometer (13 persen) rusak berat.

Bahkan hingga akhir masa kepempemimpinannya isran Noor di tahun 2023, sempat menggelontorkan anggaran sebesar 840 Milliar  untuk mencapai  mencapai angka pemantapan jalan lebih dari 80 persen pada akhir tahun 2023.

4. Perjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) di Sektor Perkebunan Sawit Bagi Kaltim

di Zaman kepemimpinan Isran Noor memimpin Kaltim, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor menginisiasi pembahasan dokumen usulan 31 provinsi penghasil Sumber Daya Alam (SDA), kelapa sawit dan bahan tambang.

Yang pada saat itu telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang salah satunya mengatur Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA).

Perjuangan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan sawit membuahkan hasil. Isran adalah salah satu kepala daerah yang meginisiasi usulan DBH Sawit ke pemerintah pusat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya menyetujui usulan itu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Aturan itu diteken Menkeu Sri Mulyani pada 8 September 2023.

Ada sebanyak 351 kabupaten/kota penghasil yang menerima DBH sawit tersebut. Termasuk 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kaltim sendiri berdasarkan PMK Nomor 91 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Provinsi Kaltim menerima alokasi sebesar Rp 205, 5 miliar

5. Perjuangkan RP 320 Milliar Dana Karbon Masuk Indonesia

Salah satu torehan prestasi Isran selama menjadi Gubernur Kalimantan Timur adalah berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Asia Pasifik. Dia membuat kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang.

Kalimantan Timur tercatat berhasil mencapai total pengurangan emisi 31,9 juta ton CO2eq (periode 1 Juli 2019–31 Desember 2020). Pengurangan emisi itu merupakan bagian dari pelaksanaan program kemitraan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF), yang bertujuan mengurangi emisi dengan skema pembayaran berbasis kinerja.

Selama ini Program FCPF tidak memiliki acuan dan pengalaman dari daerah lain. Kalimantan Timur kemudian mencari bentuk dan mekanisme sendiri yang disepakati Bank Dunia.

Kaltim mendapat tugas menurunkan emisi karbon sebesar 22 juta ton CO2eq dengan harga per ton USD 5. Dengan begitu, Kaltim akan mendapat total dana kompensasi sebesar USD 110 juta atau setara Rp1,6 triliun.

Untuk termin pertama, Bank Dunia sudah melakukan pembayaran sebesar USD 20,9 juta atau setara Rp320 miliar. Dana tersebut dikoordinasikan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Sementara Kaltim sendiri mendapat alokasi sebesar Rp69 miliar.

6. Berkontribusi terhadap terpilihnya kalimantan timur sebagai Ibu Kota Negara Baru.

Tak dipungkiri pemindahan IKN ke kalimantan timur yang diumumkan secara resmi oleh presiden RI Joko Widodo pada tahun 2019, merupakan anugerah tersendiri terhadap bagi kalimantan timur, pemindahan IKN dinilai akan berdampak positif dalam meningaktakan kemajuan kaltim dalam berbagai aspek mulai dari sekior infrastruktur, Sumber Daya manusia (SDM), Pendidikan, Sosial dan Budaya dll.

Terpilihnya kalimatan timur sebagai Ibu Kota Negara tentunya, tak lepas dari jerih payah gubernur kaltim 2018-2023 Isran Noor yang meyakinkan presiden Joko  widodo untuk menetapkan kalimatan timur sebagai ibu kota negara baru untuk Republik Indonesia.

Walaupun penelitian terkait rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim dilakukan secara mendalam sejak tahun 2015 silam. Kaltim menjadi pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan banyak pertimbangan. Selain secara geografi berada tepat di tengah Indonesia, Kalimantan adalah pulau yang berada di luar ring of fire (cincin api) atau daerah yang sering mengalami gempa dan gunung berapi.

7. Memperjuangkan pembatalan penghapusan tenaga honorer.

Isran Noor merupakan salah satu Kepala Daerah yang dari awal menolak keras penghapusan tenaga kerja.

Penolakan tersebut dimulai sejak wacana tersebut berhembus dan dituangkan dalam aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) saat itu yang dijabat oleh Almarhum Tjahjo Kumolo, dengan surat edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022 pada 31 Mei 2022 dan menyebut bahwa keberadaan tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023.

Isran noor bahkan dengan tegas menyatakan bahwa tak akan ada penghapusan honorer di Kalimantan Timur dan mengusulkan tenaga honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada saat itu Isran Noor dilantik menjadi

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada 26 Oktober 2022.

Hal tersebut digunakan untuk terus berkoordinasi dengan Menpan RB pada saat itu yakni Azwar Anas untuk tidak menghapuskan pegawai honorer. Dan pada akhirnya Pemerintah Pusat akhirnya membatalkan keputusan tersebut.

Catatan diatas merupakan berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh Isran Noor pada periodisasinya memimpin Kaltim bersama Hadi Mulyadi pada tahun 2018-2023.

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Hasto Kristiyanto Hadir di Konferda PDI Perjuangan Kaltim, Bawa Pesan Politik Lingkungan dari Megawati Soekarnoputri

Diterbitkan

pada

Foto : Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan Bersama Jajaran Pengurus DPD PDI Perjuangan Kaltim dan Pengurus DPC, PAC serta kader PDI Perjuangan Se-Kalimantan Timur pada Komferda dan konfercab di Nove Hotel Balikpapan 8/12/2025/LenteraDjoang.com

BALIKPAPAN, LenteraDjoang.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menghadiri Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Senin, 08 Desember 2025 di balikpapan Nove Hotel sebagai bagian dari konsolidasi ideologis partai menjelang agenda politik ke depan. Kehadiran Hasto tidak sekadar seremonial, tetapi membawa pesan politik strategis dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, khususnya terkait komitmen ideologi partai terhadap isu lingkungan hidup.

Di hadapan para kader, Hasto menegaskan bahwa Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam masa depan Indonesia, terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pembangunan di Kaltim tidak boleh tercerabut dari prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis yang menjadi bagian dari garis ideologis PDI Perjuangan.

“Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri selalu menekankan bahwa politik PDI Perjuangan adalah politik yang berpihak pada semesta. Pembangunan tidak boleh merusak alam, karena merawat lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab ideologis kita kepada generasi mendatang,” ujar Hasto.

Ia menambahkan, eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali telah menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan ekologis yang panjang. Karena itu, kader PDI Perjuangan di Kalimantan Timur diminta menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan politik lingkungan yang berkeadilan.

“Kader PDI Perjuangan harus berdiri di sisi rakyat dan alam. Politik bukan sekadar kekuasaan, tetapi alat perjuangan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungannya,” tegasnya.

Konferda PDI Perjuangan Kaltim ini juga menjadi momentum konsolidasi organisasi dan peneguhan arah perjuangan partai di daerah. Pesan Megawati melalui Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak melihat Kaltim hanya sebagai wilayah ekonomi, tetapi sebagai ruang peradaban yang harus dijaga kelestariannya.

Dengan membawa spirit Trisakti Bung Karno dan politik hijau yang berkelanjutan, PDI Perjuangan Kaltim diharapkan mampu mengawal kebijakan pembangunan agar tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, kedaulatan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan hidup. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Politik

Emir Moeis: Pidato Megawati di Kongres Ke-6 PDIP Paling Komprehensif dan Sarat Makna Perjuangan

Diterbitkan

pada

Foto : Izedrik Emir Moeis Bersama Megawati Soekarno Putri di Saat Acara Kongres Ke 6 PDI Perjuangan Di Nusa Indah Bali/LenteraDjoang.com

NUSA DUA, BALI – LenteraDjoang.com – Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam penutupan Kongres Ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8), mendapat apresiasi tinggi dari tokoh senior partai, Ir. Emir Moeis. Ia menyebut pidato Megawati sebagai yang paling komprehensif dan bernas dari seluruh kongres yang pernah ia hadiri.

“Saya sudah mengikuti enam kali kongres PDI Perjuangan, dari yang pertama hingga yang ke-6 ini. Dan saya tegaskan, pidato kali ini adalah yang paling menyeluruh dan paling menyentuh sisi fundamental kehidupan berbangsa,” kata Emir kepada LenteraDjoang.com usai acara.

Dalam pandangan Emir Moeis, pidato Megawati tidak hanya berbicara tentang arah politik PDIP, tetapi juga membedah kondisi objektif bangsa secara tajam—dari sejarah nasional, pembelokan narasi peran Soekarno, hingga peringatan keras tentang kondisi hukum dan keadilan yang dinilainya makin dijadikan alat kekuasaan.

“Beliau menyampaikan dengan tegas soal pentingnya pelurusan sejarah bangsa, tentang bagaimana Bung Karno harus dikembalikan ke tempatnya yang sejati dalam sejarah. Lebih jauh, beliau menyoroti bagaimana hukum tak boleh menjadi alat kriminalisasi terhadap lawan-lawan politik,” tegas Emir.

Menurutnya, inti dari pidato Megawati adalah seruan ideologis agar negara ini tidak kehilangan arah. “Negara ini hanya bisa bertahan jika kita berpegang teguh pada Pancasila, konstitusi, dan tegaknya keadilan hukum. Tanpa keadilan sejati, yang ada hanyalah kekuasaan yang membusuk dari dalam,” ujarnya.

Emir juga menyebut bahwa sorotan Megawati terhadap kondisi ekonomi global, geopolitik, serta ancaman terhadap kedaulatan negara merupakan bagian dari peringatan dini kepada bangsa ini agar tidak lalai dan terjebak dalam arus neoliberalisme dan tekanan kekuatan besar dunia.

“Ini bukan sekadar pidato, ini adalah refleksi ideologis dan arah perjuangan bangsa. Megawati sedang mengingatkan seluruh anak bangsa agar jangan pernah kompromi terhadap penjajahan dalam bentuk baru,” sambungnya.

Kongres ke-6 PDIP ini memang menjadi ajang konsolidasi strategis menjelang agenda politik besar ke depan. Ribuan kader dari seluruh pelosok tanah air hadir, bukan hanya untuk memperkuat barisan, tetapi juga memperteguh ideologi partai yang berpijak pada ajaran Bung Karno.

“Semangat perjuangan itu masih menyala. Dan Megawati telah menunjukkan bahwa PDIP tetap menjadi benteng ideologi yang tak tergoyahkan,” pungkas Emir Moeis. (Red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Politik

BREAKING NEWS: Megawati Kembali Dikukuhkan Jadi Ketua Umum PDIP 2025–2030, Puan Maharani Tegaskan Ini Bukan Sekadar Jabatan

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi Puan Maharani Saat Pidato Di Acara Bimtek PDI Perjuangan Bali

DENPASAR, LenteraDjoang.com – Di tengah dinamika politik nasional yang penuh ketegangan, PDI Perjuangan kembali menegaskan sikap politik dan arah perjuangannya. Jumat malam (1/8/2025), Kongres ke-VI PDIP yang digelar secara tertutup di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, resmi mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025–2030.

Pengukuhan ini mengukuhkan konsistensi dan kesinambungan kepemimpinan Megawati yang telah memegang kendali partai sejak 1999. Ia tidak hanya sosok politikus kawakan, tapi juga simbol perlawanan, ideologi, dan keberpihakan partai terhadap wong cilik.

Kongres berlangsung dalam penjagaan ketat oleh Satgas PDIP, pecalang Bali, dan aparat keamanan. Hanya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC dari seluruh Indonesia yang diperkenankan masuk ke ruang sidang utama dengan akses terbatas dan ID khusus. Tak ada keramaian berlebih, tak ada publikasi besar-besaran. Semuanya digelar senyap tapi penuh makna.

Menanggapi pengukuhan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani menyampaikan bahwa keputusan ini bukan sekadar rutinitas organisasi. Ini adalah pernyataan sikap terhadap arah perjuangan partai di tengah gelombang besar politik kekuasaan dan jebakan pragmatisme elektoral.

“Banyak orang bertanya, kenapa Ibu Mega lagi? Tapi bagi kami, ini bukan soal siapa. Ini soal arah. Ibu Mega adalah jangkar ideologis kami, penuntun jalan saat badai menerpa. Ini bukan sekadar jabatan, ini amanah sejarah,” tegas Puan saat ditemui di sela-sela acara Kongres.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa partai akan tetap solid, konsisten pada ideologi kerakyatan, dan tidak akan goyah hanya karena tekanan opini publik atau manuver politik luar.

“Kita tidak didirikan untuk ikut-ikutan arus. Kita dibentuk untuk menjadi arus itu sendiri, arus yang berpihak kepada wong cilik, kepada rakyat yang sering disisihkan dari pusat kekuasaan,” ujarnya.

Kongres ini digelar hanya satu hari setelah rampungnya bimbingan teknis nasional yang diikuti lebih dari 3.200 anggota legislatif dari semua tingkatan. Suasana yang tampak biasa di awal minggu, berubah drastis menjadi manuver politik yang mengejutkan.

Hingga Rabu malam (30/7/2025), belum ada kepastian publik terkait waktu kongres. Namun, sinyal sudah dilempar oleh Puan Maharani saat membuka bimtek di Sanur.

“Insya Allah, setelah bimtek, kita akan ada kabarnya,” ujarnya singkat, yang kini terbukti menjadi pembuka jalan bagi kongres kilat ini.

Yang menarik, kongres ini juga bertepatan dengan momen krusial: hanya berselang satu malam setelah pemerintah resmi mengumumkan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara atas kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap PAW Harun Masiku.

Pemberian amnesti ini ramai dikaitkan publik sebagai bagian dari manuver kompromi politik antara PDIP dan pemerintahan Prabowo Subianto. Meski belum ada pidato resmi dari Megawati, suasana kongres mengisyaratkan adanya sinyal konsolidasi dengan arah baru dalam konstelasi nasional.

Megawati yang juga Presiden kelima RI dan presiden perempuan pertama dalam sejarah Indonesia masih belum memberikan pidato terbuka pasca dikukuhkan. Namun, keheningan itu justru mempertegas gaya kepemimpinannya: tenang, tapi strategis. Diam, tapi penuh makna.

Sementara sebagian pihak berspekulasi tentang arah dukungan politik PDIP ke pemerintahan Prabowo, para kader di dalam kongres menegaskan satu hal: partai ini tetap dalam garis kerakyatan.

“Apa pun dinamika politik nasional, PDIP bukan partai yang mudah dibeli. Kita bisa berdialog, bisa bersikap bijak, tapi tidak akan pernah meninggalkan wong cilik,” ujar salah satu pengurus DPD yang enggan disebutkan namanya.

Dengan dikukuhkannya Megawati Soekarnoputri, PDIP kembali memulai babak baru perjuangan. Bukan sekadar mengincar kekuasaan, tapi menegaskan kembali bahwa keberpihakan sejati tidak pernah bersifat sementara. Itu harus diperjuangkan terus-menerus, dalam senyap atau riuh, dalam badai atau terang. (Red)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending