Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Opini

Fantastic Four dan Trolley Problemnya

Diterbitkan

pada

Foto : Ridwansyah, Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman/Istimewa/LenteraDjoang.com

OPINI- LenteraDjoang.com – Bagi penggemar Marvel, nama Fantastic Four tentu bukan hal asing. Empat tokoh dengan kekuatan luar biasa Mr. Fantastic (Reed Richards), The Invisible Woman (Sue Storm), The Human Torch (Johnny Storm), dan The Thing (Ben Grimm) yang lahir dari sebuah insiden paparan radiasi kosmik.

Dalam film Fantastic Four: The First Step (23 Juli 2025), kita diajak menyaksikan bagaimana mereka menggunakan kekuatan itu untuk melindungi bumi. Namun, di balik kisah heroik, terselip dilema emosional yang menohok hati: pasangan dalam tim akhirnya dikaruniai anak setelah lama menanti, tapi kebahagiaan itu runtuh ketika “Silver Surfer” datang membawa pesan dari Galactus sang pemangsa planet.

Galactus memberi dua pilihan: serahkan anak yang baru mereka nantikan, atau biarkan bumi hancur bersama miliaran penghuninya. Sebuah pilihan mustahil, di mana cinta pribadi dan tanggung jawab kolektif saling bertabrakan.

Kisah ini mengingatkan kita pada dilema klasik dalam filsafat moral: The Trolley Problem. Bayangkan kita adalah masinis kereta yang tak bisa berhenti. Di rel kanan ada satu orang terikat, di rel kiri ada lima orang. Pilihan yang ada hanyalah mengorbankan satu orang atau lima orang. Dua-duanya adalah tragedi, tapi diam pun tetap mematikan.

Dilema ini tak hanya hidup di ruang imajinasi komik atau ruang kelas filsafat. Ia hadir nyata dalam kehidupan kita. Salah satu contoh paling aktual adalah rencana pembangunan PLTA Kayan di Bulungan, Kalimantan Utara.

Proyek raksasa ini menjanjikan pasokan listrik hingga 9.000 MW, cukup untuk menerangi Kalimantan dan bahkan menyuplai Malaysia. Namun di balik klaim “energi hijau”, ada suara-suara lirih dari lima desa yang terancam tergusur: Long Peleban, Muara Pangean, Long Yin, Long Lian, dan Long Buang. Mereka bukan sekadar angka di laporan proyek, melainkan komunitas dengan tanah, sejarah, dan budaya.

Inilah Trolley Problem versi nyata: memilih mengorbankan satu komunitas demi manfaat besar bagi jutaan orang, atau melindungi komunitas itu dengan mengorbankan potensi kemajuan energi regional.

Filsafat mengajarkan, tidak ada jawaban yang sepenuhnya benar. Kita dipaksa menimbang: apakah kita condong pada prinsip utilitarian manfaat terbesar untuk orang terbanyak? Atau kita berdiri pada prinsip deontologis bahwa setiap manusia, betapapun kecil jumlahnya, punya martabat yang tak bisa ditukar dengan kalkulasi manfaat?

Dalam cerita Marvel, Fantastic Four memilih jalan ketiga: menggunakan kecerdasan, teknologi, dan solidaritas umat manusia untuk mengusir Galactus tanpa harus menyerahkan anak mereka. Sebuah “jalan ajaib” yang indah, meski sering tak tersedia di dunia nyata.

Karena di realitas, keputusan harus diambil. Dan setiap keputusan membawa luka.

Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis, bukan redaksi LenteraDjoang.com.

Penulis: Ridwansyah (Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)
Staff Kantor Hukum Sitompul Charles Marolop

Sumber Rujukan:
– The Fantastic Four: First Steps’ Cast and Character Guide — TheWrap
– Niken Sitoningrum, Masyarakat Adat dan Keanekaragaman Hayati Terancam Kalau Megaproyek PLTA Kayan Jalan — Mongabay
– Vincent Fabian Thomas, Bangun PLTA 9.000 MW di Kaltara, Indonesia Bisa Ekspor Listrik — Tirto
– Philippa Foot (1967), The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect
– Judith Jarvis Thomson (1976), The Trolley Problem

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Membaca Kembali Bung Karno untuk Masa Depan Kalimantan Timur

Diterbitkan

pada

Foto : Aji Cahyono, Pemerhati Isu Geopolitik Indonesia, Program Master Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ist/LenteraDjoang.com

OPINI, LenteraDjoang.com – Pada 2024, Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5,25 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun angka ini menyesatkan bila dibaca tanpa kehati-hatian. Struktur ekonomi Kaltim masih sangat timpang: lebih dari 47 persen PDRB-nya ditopang sektor pertambangan. Di saat yang sama, Indeks Gini Kaltim berada di kisaran 0,33 hingga 0,35, menunjukkan ketimpangan yang tidak kecil. Sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka optimisme besar, risiko serupa juga mengintai: domestikasi ruang hidup, tekanan ekologis, dan potensi marjinalisasi masyarakat adat.

Di sinilah relevansi membaca kembali Bung Karno untuk masa depan Kaltim menjadi penting not as nostalgia, tetapi sebagai perangkat analisis dan keberpihakan. Pemikiran Sukarno tidak hanya tentang politik nasional, tetapi juga soal pembebasan struktural yang menyentuh akar kemiskinan, ketidakadilan, dan penguasaan sumber daya. Pertanyaan besarnya: apa yang bisa ditawarkan Marhaenisme yang memuat Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi, serta Tri Sakti bagi masa depan Kaltim?

Marhaenisme dan Rakyat Kecil di Tengah Ledakan Ekonomi Max Lane menyebut Sukarno sebagai “arsitek ideologis perlawanan rakyat” yang melihat kemiskinan bukan sebagai persoalan moral individu, tetapi sebagai akibat struktur ekonomi kolonial. Ia menjelaskan bagaimana Marhaenisme lahir dari observasi Bung Karno terhadap seorang petani kecil bernama Marhaen yang memiliki alat produksi, tetapi hasil kerjanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Situasi ini mirip dengan sebagian besar masyarakat Kaltim hari ini terutama di pinggiran kota, desa-desa sekitar tambang, dan masyarakat adat di Kutai, Paser, hingga Berau. Fenomena “Marhaenisme ekologis” bahkan sangat relevan. Banyak warga memiliki lahan kecil, tetapi tidak berdaulat akibat deforestasi, alih fungsi lahan menjadi konsesi, dan tekanan industri ekstraktif. Laporan Auriga Nusantara (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 3 juta hektare lahan Kaltim berada dalam konsesi tambang, hutan tanaman industri, dan perkebunan sawit. Dalam struktur seperti ini, petani, nelayan, perempuan adat, dan pekerja informal terjebak dalam posisi sub-marhaenik.

Bung Karno menegaskan bahwa tugas negara adalah memastikan alat produksi tidak dikuasai oleh segelintir elite baik kolonial dulu, maupun oligarki sekarang. Marhaenisme menuntut model pembangunan yang melibatkan rakyat sebagai subjek, bukan korban atau penonton. Bila Kaltim ingin melangkah ke masa depan pasca-batubara, kunci utamanya adalah pemberdayaan rakyat sebagai pusat transformasi ekonomi.

Kedaulatan Indonesia di Atas Tanahnya Sendiri

Dalam Indonesia Menggugat, Sukarno menjelaskan bahwa nasionalisme bukan sekadar mencintai tanah air, melainkan kesadaran kolektif terhadap kedaulatan ekonomi dan politik bangsa. John D. Legge, dalam biografi klasiknya Sukarno: A Political Biography, menegaskan bahwa nasionalisme Sukarno adalah proyek pembebasan dari dominasi asing dan elite lokal yang bekerja untuk kepentingan kapital global.

Kaltim pun menghadapi persoalan yang serupa. Sejak 1960-an hingga hari ini, perusahaan-perusahaan raksasa dari minyak, batubara, hingga kayu menjadi aktor utama dalam struktur ekonomi. Kehadiran IKN membuka kemungkinan baru: apakah Kaltim akan menjadi pusat kedaulatan ekonomi nasional atau justru ruang investasi besar yang tetap dikuasai modal?

Sosio-Nasionalisme menuntut dua hal: Pertama, Kedaulatan sumber daya, terutama di sektor energi dan hutan; Kedua, Penguatan ekonomi lokal agar tidak timpang dengan arus modal besar. Kaltim akan gagal memasuki era pasca-ekstraktif bila hanya menjadi “pemasok ruang” bagi proyek nasional, bukan mitra setara. Bung Karno mengingatkan bahwa kedaulatan sejati hanya ada bila rakyat memiliki kapasitas dan keberanian untuk berdiri di atas kakinya sendiri.

Demokrasi yang Mengutamakan Persamaan Sosial Herbert Feith menggambarkan Sukarno sebagai pemikir yang percaya pada “demokrasi partisipatoris” demokrasi yang tidak berhenti pada pemilu, tetapi mempraktikkan pemerataan sosial, pemberdayaan rakyat kecil, dan keadilan kelas. Dalam kerangka itu, demokrasi bukan prosedur, melainkan alat untuk menegakkan persamaan sosial-ekonomi.

Problem Kaltim saat ini adalah demokrasi yang berjalan tanpa pemerataan. Pilkada sering kali dikendalikan oleh jaringan modal besar. Sementara itu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim relatif tinggi (78,20 pada 2023), tetapi kesenjangan antar-daerah sangat lebar. Kota Balikpapan dan Samarinda menikmati infrastruktur padat, sementara pedalaman seperti Mahakam Ulu masih tertinggal dalam akses jalan, listrik, dan internet.

Sosio-Demokrasi mengajarkan bahwa pembangunan harus menempatkan rakyat sebagai pusat pengambilan keputusan. Untuk Kaltim, ini berarti: memperkuat partisipasi warga dalam tata kelola IKN; memastikan masyarakat adat menjadi bagian dari perencanaan ruang; memastikan perempuan desa-desa tambang tidak terpinggirkan oleh urbanisasi besar-besaran.

Bung Karno percaya bahwa demokrasi harus “merakyat”, bukan elitis. Feith menyimpulkan bahwa gagasan Sukarno dipandu oleh keinginan mendalam untuk menghapuskan struktur yang menghasilkan perbedaan kelas secara permanen.

Tri Sakti Bung Karno

Tri Sakti adalah pusaran pemikiran Sukarno yang paling mudah dipakai untuk membaca masa depan Kaltim. Pertama, berdaulat dalam politik. Kaltim kini menjadi episentrum politik nasional dengan berdirinya IKN. Namun kedaulatan tidak hanya soal posisi geografis, melainkan juga kemampuan rakyat untuk: mengontrol arah pembangunan, menghindari ketergantungan pada investor luar, memastikan tata kelola yang bersih. Bila IKN hanya menjadi etalase global tanpa pemberdayaan masyarakat lokal, maka “kedaulatan” hanya jadi slogan tanpa substansi.

Kedua, berdikari dalam ekonomi. Sukarno menginginkan sebuah sistem ekonomi berdikari, tidak bergantung pada impor maupun modal asing. Cindy Adams, dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, mencatat bahwa Sukarno sering marah bila negara bergantung kepada negara lain dalam urusan pangan dan perindustrian. Kaltim butuh strategi berdikari: shift ekonomi dari pertambangan menuju energi terbarukan, industrialisasi hilir kayu, sawit, dan tambang, penguatan UMKM berbasis desa, pemberdayaan pertanian dan perikanan berbasis lokal. Di sinilah gagasan berdikari dapat menjadi rambu untuk keluar dari “kutukan sumber daya” yang membelit Kaltim sejak era kolonial.

Ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Menurut Bernhard Dahm, Sukarno melihat kebudayaan sebagai fondasi kepribadian bangsa. Tanpa kebudayaan yang kuat, sebuah bangsa akan mudah hanyut dalam arus globalisasi kapitalisme. IKN berpotensi menjadi ruang pelestarian sekaligus modernisasi identitas Nusantara. Tetapi itu hanya mungkin bila: budaya Dayak, Kutai, Banjar, dan Bugis tidak dipinggirkan, narasi budaya lokal tampil sebagai tuan rumah, bukan sekadar ornamen estetika untuk pariwisata atau branding kota. Berkebudayaan dalam konteks Kaltim berarti membangun kota yang berjiwa lokal, bukan sekadar replika metropolitan global.

Kaltim dan Tantangan Pasca-Batubara

Bung Karno berulang kali mengingatkan bahwa ekonomi ekstraktif tidak akan menghasilkan kesejahteraan berkelanjutan, hanya menciptakan ketergantungan dan kesenjangan struktural. Dengan cadangan batubara global yang menurun dan tekanan transisi energi, masa depan Kaltim tidak boleh dibangun dari batubara yang semakin tidak relevan secara global.

Maka penting untuk kembali pada esensi pemikiran Bung Karno: 1) Alat produksi harus dimiliki rakyat. Translasi modernnya: energi surya desa, koperasi digital, ekowisata rakyat, industri kreatif, dan penguasaan teknologi lokal; 2) Industrialisasi harus merakyat. Bukan industrialisasi padat modal yang mengukuhkan oligarki, tetapi industrialisasi berbasis pengetahuan dan komunitas; 3) Keadilan sosial sebagai orientasi utama. Bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi redistribusi yang setara melalui: reforma agraria yang benar-benar berjalan, perhutanan sosial, penguatan UMKM, kota inklusif yang menampung kelas pekerja dan masyarakat adat.

IKN memang membawa harapan besar. Data Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan bahwa IKN akan mendorong diversifikasi ekonomi yang diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan Kaltim terhadap batubara menjadi hanya 20 persen pada 2045. Tetapi pertanyaannya: apakah transformasi itu menguntungkan rakyat atau hanya investor dan birokrat? Membaca Bung Karno membuat kita kembali kritis.

IKN hanya akan bermakna bila masyarakat adat dilibatkan sebagai pemilik ruang, pekerjaan tidak hanya diberikan kepada tenaga kerja luar, pembangunan ramah lingkungan menjadi prinsip utama, modal asing tidak mendominasi struktur kepemilikan lahan dan industri. Jika tidak, maka Kaltim hanya berpindah dari kolonialisme ekonomi lama menuju “kolonialisme pembangunan”.

Ada satu gagasan besar dari Sukarno yang sangat penting revolusi mental dan struktural harus dimulai dari daerah. Seperti dicatat Max Lane, Sukarno selalu percaya pada potensi rakyat di daerah untuk menjadi motor perubahan. Kaltim dengan seluruh sumber daya, modal manusia, dan momentum IKN dapat menjadi “laboratorium baru Marhaenisme”. Caranya:

Pertama, Membangun ekonomi berbasis koperasi di sektor pangan, energi, dan pariwisata; Kedua, Mengembangkan universitas riset yang berfokus pada rekayasa lingkungan dan energi terbarukan; 3) Mengurangi dominasi perusahaan tambang dalam kebijakan provinsi; 4) Menciptakan ruang kota yang egaliter dan inklusif, bukan hanya koridor investor; 5) Menghidupkan budaya sebagai pilar pembangunan, bukan dekorasi semata. Kaltim dapat menjadi contoh bagaimana modernitas Indonesia tidak harus meniru Barat, tetapi berakar pada kepribadian nasional sebagaimana diajarkan Sukarno.

Menghidupkan Semangat Bung Karno

Membaca kembali Bung Karno bagi masa depan Kalimantan Timur bukan berarti memuja sosoknya, tetapi mengambil api pemikirannya, bukan abunya. Seperti kata Sukarno sendiri: “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah” tidak untuk terjebak pada masa lalu, tetapi untuk membaca masa depan. Di tengah transformasi besar yang sedang berlangsung IKN, transisi energi, diversifikasi ekonomi Kaltim membutuhkan politik keberpihakan, ekonomi kedaulatan, dan budaya yang berkepribadian. Semua itu ada dalam pemikiran Bung Karno.

Kaltim hari ini sedang berada di titik balik sejarah. Dan seperti yang mungkin dikatakan Bung Karno bila ia melihat kondisi ini: masa depan tidak boleh dibangun oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh kaum marhaen terangkat derajatnya di Bumi Kalimantan Timur.

Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis, bukan redaksi LenteraDjoang.com

Penulis : Aji Cahyono, Pemerhati Isu Geopolitik Indonesia, Program Master Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Opini

Tunjangan Meningkat, Kinerja Tersendat

Diterbitkan

pada

Foto : Rossa Tri Rahmawati Bahri Ilmu Pemerintahan, FISIP UNMUL/istimewa/LenteraDjoang.com

OPINI, LenteraDjoang.com – Kabar kenaikan anggaran gaji dan tunjangan DPRD Kalimantan Timur pada APBD 2025 menjadi Rp52,2 miliar (Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 19 Tahun 2025) naik sekitarRp2 miliar dibanding tahun sebelumnya menimbulkan tandatanya publik. Besaran yang fantastis ini wajar menjadi sorotan karena DPRD adalah lembaga legislatif daerah yang dibayar dariuang rakyat. Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, penting membahas tentang anggaran gaji dan tunjangan DPRD Kaltim tahun 2025.

Kenaikan ini mungkin secara aturan sah, tetapipertanyaannya: apakah sudah selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu good governance? Dari perspektif good governance, kasus ini menguji setidaknya tiga prinsip dasar.

Prinsip transparansi seharusnyamenjadi pondasi pada anggaran publik, apalagi untuk lembaga perwakilan rakyat, wajib dibuka seluas-luasnya agar masyarakat tahu bagaimana uang pajak mereka dibelanjakan. Sayangnya, di media kita justru membaca pernyataan Ketua DPRD yang menganggap pertanyaan soal tunjangan “tidak etis”. Sikap ini menurut saya kontraproduktif. Di era keterbukaan informasi, pejabat publik semestinya menganggap pertanyaan warga sebagai bentuk partisipasi bukan ancaman.

Aspek akuntabilitas juga patut dipertanyakan. Kenaikan anggaran besar ini seharusnya dibarengi dengan laporan kinerja legislatif yang jelas dan terukur: berapa perda yang sudah disahkan, seberapa kuat fungsi pengawasan dijalankan, dan sejauh mana aspirasi masyarakat diakomodasi. Selain itu DPRD seharusnya mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang mereka terima, apalagi jika ada praktik pemotongan internal fraksi hingga 20 persen yang mengindikasikan mekanisme distribusi tunjangan yang belum jelas. Tanpa indikator kinerja yang transparan, kenaikan tunjangan justru akan memperlebar jurang ketidak percayaan antara DPRD dan masyarakat.

Dari sisi partisipasi, publik hampir tidak dilibatkan dalam pembahasan besaran tunjangan ini. Padahal, sebagai lembaga representatif DPRD mestinya membuka ruang dialog tentang remunerasi mereka sendiri. Penetapan anggaran remunerasi seharusnya dapat dikawal bersama melalui mekanisme musyawarah, uji publik, atau setidaknya laporan resmi yang mudah diakses. Kalau prosesnya tertutup, sulit bagi warga untuk menilai kewajaran angka tersebut.

Sebagai mahasiswa, saya juga belajar bahwa pemerintahan yang baik bukan hanya soal mematuhi peraturan, tetapi juga soaletika publik. Menyebut pertanyaan masyarakat sebagai “tidaketis” justru menyingkap adanya budaya birokrasi yang belum sepenuhnya siap dengan tuntutan keterbukaan. Etika pemerintahan seharusnya mendorong para pejabat untuk proaktif menjelaskan, bukan defensif.

Kenaikan anggaran sebesar Rp2 miliar mungkin secara normatif sah, tetapi apakah proporsional dengan kinerja DPRD? Apakah sudah ada tolok ukur yang jelas agar kenaikan tunjangan diiringi peningkatan kualitas legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi rakyat? Ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh para anggota dewan, bukan dihindari.

Kita tidak menolak remunerasi yang layak bagi wakil rakyat. Tetapi, prinsip good governance mengajarkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus berjalan beriringan. Kalau tidak, legitimasi lembaga perwakilan akan tergerus.

Kasus DPRD Kaltim ini menjadi cermin penting bagi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya jargon, ia harus diwujudkan melalui keterbukaan data, pelaporan yang jelas, dan kesediaan pejabat publik untuk dikritisi. Tanpa itu semua, kepercayaan publik akan terus terkikis, dan lembaga perwakilan rakyat kehilangan makna substantif nya sebagai wakil rakyat. (Red)

Opini merupakan tanggungjawab penulis, tidak menjadi tanggungjawab Redaksi lenteraDjoang.com

Penulis : Rossa Tri Rahmawati Bahri Ilmu Pemerintahan, FISIP UNMUL Sekaligus Kader GMNI Komisariat Fisipol Unmul.

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Opini

Penegakan Hukum Murni, Mungkinkah Atau Ilusi?

Diterbitkan

pada

Foto : Sabam M. Monang Bakara, SH. (Wakil Ketua IV DPD GPM Kaltim, Mahasiswa Magister Hukum - FH Unmul)

OPINI, LenteraDjoang.com – Kasus korupsi yang dituduhkan terhadap Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, sejak awal publik menilai bahwa kasus tersebut kental dengan nuasa politis, namun penegak hukum selalu membantah dengan keras bahwa kasus tersebut adalah murni penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak ada kriminalisasi politik, publik pun terbelah ada yang pro dan kontra.

Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa kasus yang menimpadirinya murni politis atau pesanan orang tertentu bukan kasus hukum, publik tertuju kepada Joko Widodo yang punya cerita tak “mengenakkan” dengan PDIP pada kontestasi pemilu 2024 dan sampai sekarang masih“perang dingin”.

Tom Lembong pun demikian, pernah menjabat Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 pada saat Joko Widodo menjabat Presiden, namun sekarang ini berada dipihak yang berseberangan, puncaknya pada kontestasi Pilpres 2024, Tom Lembong mengkritik kebijakan Joko Widodo selama menjabat Presiden.

Pada akhirnya kedua kasus tersebut sampai kepengadilan, selama dalam persidangan masing-masing pihak yaitu Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong selalu menyatakan bahwa kasus tersebut politis, bahkan pengunjung sidang yang mendukung Hasto Kristiyanto memakai baju rompi bertuliskan “Tahanan Politik”.

Pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan menyatakan Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, terhadap putusan tersebut Tom Lembong menyatakan banding sementara Kejagung juga mengajukan banding, KPK menyatakan akan mengajukan banding atas putusan Hasto Kristiyanto.

Drama kasuspun berakhir, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan abolisi (penghapusan proses hukum) terhadap Tom Lembong, sedangkan terhadap Hasto Kristiyanto diberikan amnesti (pengampunan hukum), dengan demikian Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong sudah bebas, tak lagi menjalani proses hukum.

Fenomena penegakan hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menjadi bukti bahwa apa yang disuarakan publik selama ini, bahwa kasus tersebut bernuansa politis, tak terbantahkan dengan diterbitkannya abolisi dan amnesti.

Apa yang disuarakan publik bahwa hukum telah dijadikan alat untuk membungkam lawan-lawan politik adalah nyata adanya dan bukanlah murni penegakan hukum sebagaimana dalih aparat penegak hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, yakni keinginan untuk memurnikan ilmu hukum dari pengaruh-pengaruh non-hukum seperti moral, politik, agama, dan sosiologi.

Teori tersebut lahir sebagi reaksi terhadap keinginan membuatatau penolakan terhadap campur aduk ilmu. Tujuannyaagar ilmu hukum yang berdiri sebagai ilmu normatif yang otonom.

Berkaca pada kasus yang menimpa Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menarik kiranya untuk diperbincangkan teori hukum murni tersebut, penegakan hukum itu tidak boleh dipengaruhi faktor politis (non hukum) meskipun demikian Gustav Radbruch (1932) berpandangan isu utama hukum adalah keadilan tidakhanya terfokus pada legalitas.

Namun melihat fenomena penegakan hukum diatas rasanya sulit untuk menegakkan hukum tanpa dipengaruhi faktor non hukum, orang-orang yang punya kekuatan politk saja dapat dijerat hukum dengan dalih “penegakan hukum murni” apalagi masyarakat umum khususnya kelompok masyarakat rentan, lagipula pernah terjadi di negeri ini, penguasa menjadikan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya.

Lantas apakah penegakan hukum murni dapat dilakukan atau hanya ilusi semata? Brian Z. Tamanaha (2006) bahwa hukum sering diklaim netral dan adil, tapi sebenarnya dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan.

Sistem hukum atau institusi yang seharusnya menjamin keadilan, secara nyata justru gagal mencapainya, namun tetap mempertahankan citra seolah-olah keadilan sedang ditegakkan.

Dengan kata lain, rakyat “merasa” ada keadilan, padahal yang terjadi adalah ketidakadilan yang terbungkus secara legal. (Red)

Opini merupakan tanggungjawab penulis, tidak menjadi tanggungjawab Redaksi lenteraDjoang.com

Penulis: Sabam M. Monang Bakara, SH. (Wakil Ketua IV DPD GPM Kaltim, Mahasiswa Magister Hukum – FH Unmul)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending