Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

Balikpapan

Jelajah Energi: Melihat Potensi Energi Terbarukan Di Bumi Kalimantan Timur

Diterbitkan

pada

Pagi yang cerah bertempat di salah satu ruang Swiss- belhotel Balikpapan kegiatan workshop jelajah energi di Kalimantan Timur resmi dibuka oleh Muhammad Asrofi selaku Perencana Ahli Madya, Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Kabid Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kalimantan Timur oleh Elly Luchritia Nova, dan GIZ Indonesia oleh Gandabhaskara Saputra.Dalam sambutannya mereka menekankan bahwa “pentingnya percepatan peralihan energi untuk mencapai target Indonesia Net Zero Emission atau nol bersih emisi pada tahun 2060”. Tegas ketiga pihak pada kesempatan tersebut.

Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang dianugerahi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Terutama seperti gas alam, batubara, dan minyak bumi.

Namun, dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki itu, Kalimantan Timur terus terlena dan terus-menerus ketergantungan dengan sumber daya fosil yang penggunaannya secara berlebihan. Tentu hal ini, menyebabkan berbagai dampak yang signifikan terhadap rusaknya bentang alam, lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat di Kalimantan Timur.

Maka dari itu, Workshop Jelajah Energi yang merupakan prakarsa dari Institute for Essential Services Reform (IESR), GIZ Indonesia, CASE dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur.

Bermaksud untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga dan individu di berbagai daerah Indonesia salah satunya Provinsi Kalimantan Timur, siap mendukung peralihan energi atau energi alternatif yang sebelumnya bergantung pada energi fosil, sambil mengidentifikasi peluang dan inovasi dari masyarakat yang dapat diadopsi di lokasi lain.

Kegiatan jelajah energi ini melibatkan berbagai multi pihak seperti Pemerintah, CSO, Akademisi perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur, Jurnalis Nasional/ Lokal, serta Duta Lingkungan Hidup. Guna berdiskusi untuk saling meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai peralihan energi.

Jelajah energi ini akan dilaksanakan selama rentang waktu 3 hari yang dimulai dari tanggal 5 sampai 7 September tahun 2023. Kegiatan ini terbagi ke dalam dua sesi yaitu pemaparan materi dan kunjungan lapangan. Salah satu titik yang menjadi tempat kunjungan lapangan untuk kegiatan jelajah energi adalah desa Menamang Kanan.

Secara geografis, Menamang Kanan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini dihuni setidaknya oleh 400 Kepala Keluarga, yang tersebar di 5 RT. Mayoritas pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat adalah petani sawit dan sebagian kecil petani karet.

Hingga saat ini Desa Menamang Kanan belum teraliri oleh jaringan listrik PLN. Menurut keterangan Sekretaris Desa Menamang Kanan yaitu Japir “saat ini terdapat 2 sumber penerangan untuk desa yang digunakan oleh masyarakat . Yaitu lampu Pakin yang merupakan bantuan dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sekitar desa yang hanya mengaliri rumah warga dari pukul 18.00 sampai 23.00 Wita. Lalu dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang berasal dari bantuan Dinas ESDM Kalimantan Timur yang berdiri di akhir tahun 2022”. Ujarnya, Kamis (7/9).

Lebih lanjut, “menurutnya dengan keberadaan PLTS cukup membantu ketersediaan pasokan tenaga listrik di desanya. Namun, pemakaian energi listrik dari PLTS yang ada dikatakan masih sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat, karena terbatasnya daya listrik yang hanya sebesar 700 WH. Sehingga masyarakat harus membatasi penggunaan listrik yang ada.

Dia juga menyatakan bahwa aliran listrik hanya mengaliri rumah Masyarakat yang berada di 4 RT yang dihuni oleh 250 Kepala Keluarga sedangkan rumah Masyarakat yang berada di RT 5 sama sekali belum teraliri oleh listrik yang dihuni kurang lebih oleh 100 Kepala Keluarga”.

Lebih lanjut dijelaskan, “mengenai perawatan PLTS saat ini belum dilakukan perawatan secara intensif karena mengingat PLTS yang baru tahap uji coba, pada akhir tahun ini barulah akan dilakukan perawatan secara berkala oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain itu juga, dikatakan bahwa belum ada pelatihan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Kaltim terkhusunya Dinas ESDM bagi pengelola PLTS yang ada di desa. Hal ini, juga yang menjadi salah satu alasan PLTS belum dikelola secara berkala”.

Ditambahkannya, harapan dari desa Menamang Kanan sendiri supaya ada keberlanjutan seperti petugas yang akan merawat PLTS di desa nantinya diberi pelatihan agar dapat mengontrol dan mengelola secara maksimal PLTS yang sudah ada. Selain itu, Japir juga masih berharap agar adanya perhatian dari pihak PT.PLN supaya segera mengaliri listrik ke desa mereka, tidak hanya desa Menamang Kanan, tetapi desa Menamang Kiri, dan Mulupan yang berada di Kutai Timur memiliki letak paling ujung berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara juga hingga saat ini belum teraliri oleh listrik. Pintanya.

Penulis : Andreas Ongko Wijaya Hului Universitas Mulawarman/Pembangunan Sosial

Opini Merupakan Tanggung Jawab Penulis, Tidak Menjadi Tanggung Jawab Redaksi LenteraDjoang.com

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Balikpapan

H. Baba Menggelar Penguatan Demokrasi Daerah di Balikpapan Tengah, Bahas Hak dan Kewajiban Pasar serta Dunia Usaha

Diterbitkan

pada

Foto : H. Baba, Anggota DPRD Prov. Kaltim, Saat Menyampaikan Sambutan Pada Acara Penguatan Demokrasi Daerah Di Balikpapan, 21/12/2025/LenteraDjoang.com

BALIKPAPAN, LenteraDjoang.com — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Baba Menggelar Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-12 Tahun 2025 di Kota Balikpapan. Kali ini, agenda yang mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Pasar dan Dunia Usaha” berlangsung di RT 62, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Minggu (21/12/2025) malam.

Kegiatan yang dilaksanakan pukul 20.00 Wita tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Muhammad Bayu Septian dan Obed Yohanis, dengan Siti Aminah bertindak sebagai moderator. Acara ini diikuti para Ketua RT 62 serta warga di sekitar Kelurahan Gunung Sari Ilir.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh H. Baba, dirinya menyampaikan bahwa penguatan demokrasi di tingkat lokal menjadi instrumen penting untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap peran pasar dan dunia usaha dalam menopang perekonomian daerah.

“Demokrasi tidak hanya berbicara soal politik elektoral, tetapi juga bagaimana keadilan ekonomi berjalan. Pasar dan dunia usaha memiliki hak yang harus dilindungi, namun juga kewajiban yang harus dipenuhi demi kepentingan masyarakat luas,” ujar H. Baba.

Dalam paparannya, Muhammad Bayu Septian menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Menurutnya, regulasi dan partisipasi publik menjadi kunci agar aktivitas ekonomi berjalan sehat dan berkeadilan.

“Pasar yang demokratis adalah pasar yang memberi ruang tumbuh bagi dunia usaha, namun tetap menjamin hak-hak masyarakat. Di sinilah peran warga untuk aktif mengawasi dan memahami regulasi yang ada,” jelas Bayu.

Sementara itu, Obed Yohanis menyoroti peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial.

“Dunia usaha memiliki kewajiban sosial. Ketika usaha berkembang di suatu wilayah, maka dampak positifnya juga harus dirasakan oleh warga sekitar. Ini bagian dari praktik demokrasi ekonomi,” tegas Obed.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan warga dan para ketua RT menyampaikan berbagai pandangan dan pengalaman terkait aktivitas usaha di lingkungan mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan ekonomi daerah.

Melalui forum ini, Penguatan Demokrasi Daerah diharapkan terus menjadi ruang dialog yang mendorong partisipasi publik serta memperkuat demokrasi substantif hingga ke tingkat akar rumput. (Red)

Loading

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

Perkuat Kordinasi Dalam Menghadapi Pilkada 2024, KPU Kaltim Gelar Konsolidasi Daerah

Diterbitkan

pada

Foto : Agenda Konsolda dan Pembukaan Deklarasi Kampanye Damai Pada Pilkada 2024.

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Konsolidasi Daerah (Konsulda) di Ballroom Hotel Grand Bumi Senyiur, Balikpapan, Senin (23/9/2024).

Agenda tersebut dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta para Komisioner KPU Kabupaten/Kota di kaltim, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kasi Idpolhankam dari Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim Suhardi, turut menjadi salah satu narasumber kunci.

Dalam paparannya, Suhardi mengatakan Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan integritas, transparansi, dan netralitas dalam proses pemilihan.

“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga agar Pilkada berjalan sesuai peraturan yang berlaku, serta mencegah adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Suhardi.

Ia juga menjelaskan bahwa Kejaksaan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik.

Selain itu, Suhardi juga menyoroti pentingnya pencegahan terhadap praktik money politics dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pilkada.

“Dalam rangka memitigasi potensi risiko, Kejaksaan akan mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu, dan komunitas intelijen,” tegasnya.
Lebih lanjut, mereka juga telah membentuk Program Posko Pemilu, yang menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat.

“Kejaksaan akan memetakan potensi konflik sosial di daerah-daerah rawan melalui program intelijen, guna mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan Pilkada 2024,” sambungnya.

Dengan sejumlah langkah ini, Kejaksaan RI berkomitmen untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, adil, dan transparan. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Advertorial

KPU Kaltim Monitoring Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Balikpapan Pada Pilkada 2024

Diterbitkan

pada

Foto : Monitoring KPU Kaltim Dalam agenda penetapan DPT Balikpapan Pada Pilkada 2024

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih, menghadiri acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Kota Balikpapan di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Kamis (19/9/2024).

Dalam kegiatan tersebut KPU Balikpapan menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebanyak 520.986.

“Total DPT yang kami tetapkan berjumlah 520.986, yang tersebar untuk enam kecamatan dengan 34 kelurahan di seluruh Balikpapan,” ujar Ketua KPU Balikpapan Prakoso Yudho Lelono didampingi seluruh Komisioner KPU Balikpapan.

Dalam rapat tersebut, Yudho menjelaskan bahwa penetapan DPT telah melalui proses panjang yang melibatkan berbagai tahapan verifikasi, termasuk peninjauan ulang atas masukan dari masyarakat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kami telah memastikan bahwa pemilih yang terdaftar benar-benar memenuhi syarat. Terdapat beberapa kasus yang masuk dari Bawaslu, salah satunya tentang pemilih yang belum memenuhi syarat usia di Balikpapan Timur, dan setelah dicek, benar usianya kurang dari 17 tahun. Sebaliknya, di Balikpapan Barat, ada pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar, namun setelah diverifikasi, akhirnya masuk DPT,” jelas Yudho.

Selain itu, Yudho juga menyampaikan bahwa jumlah DPT kali ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya yang digelar Februari 2024. Masing-masing Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

“DPT saat itu sebanyak 509.482. Jadi, ada peningkatan sekitar 11 ribu pemilih,” tambahnya.

Sementara Itu, Ramaon menjelaskan bahwa penetapan DPT salah satu tahapan penting dalam persiapan Pilkada 2024.

“Kami dari KPU Kaltim menyambut baik sekaligus mengapresiasi kinerja kawan kawan KPU Balikpapan mengingat dalam perjalanannya DPT Balikpapan mengalami peningkatan yang cukup luar biasa yakni sebanyak 11 ribu pemilih pada gelaran pilkada 2024,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan bahwa dengan jumlah pemilih yang telah ditetapkan nantinya masyrakat Balikapan pada khususnya yang terdaftar dapat berpartisipasi dalam Pilkada yang akan datang dan menggunakan hak suaranya saat hari pencoblosan, yakni Rabu 27 November 2024.

“Kami mengimbau bagi Masyarakat Balikpapan yang telah terdaftar sebagai Pemilih Tetap untuk menggunakan hak suaranya di Pilkada untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota, hal ini penting mengingat suara anda menentukan nasib wilayah ini untuk 5 tahun kedepan,” tutup Ramaon. (ADV)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending