SAMARINDA, lenteraDjoang.com – Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren signifikan, hampir seluruh daerah yang menggelar pemilihan dipimpin oleh ketua partai politik yang berhasil memenangkan kontestasi di wilayahnya.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pengaruh aktor politik yang menjabat sebagai pemimpin daerah dalam menentukan kemenangan partai ditingkat lokal, Senin, (10/3/2025).
Berdasarkan data terbaru, mayoritas walikota dan bupati terpilih dalam Pilkada merupakan ketua partai politik atau memiliki koneksi kuat dengan partai pengusung.
Hal ini mengindikasikan adanya korelasi antara posisi kepemimpinan di daerah dengan elektabilitas partai dalam pemilihan.
Hari Dermanto, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menjelaskan,
“Tren ini perlu dikaji lebih mendalam untuk melihat apakah pola serupa akan terjadi pada Pemilu legislatif atau Pilkada berikutnya. Namun, kami hanya menyajikan data faktual tanpa memberi penilaian subjektif.”jelasnya.
Di sisi lain, evaluasi terhadap proses pemilihan masih menghadapi kendala serius, terutama terkait penegakan norma dan hukum pemilu.
Sejumlah kasus pelanggaran, seperti praktik kampanye tidak sehat hingga dugaan manipulasi suara, kerap tidak ditindaklanjuti akibat keterbatasan bukti atau ketidaksesuaian antara laporan dengan ketentuan undang-undang.
Menurut Hari Dermanto, “Banyak laporan pelanggaran yang tidak memenuhi standar pembuktian, atau kejadiannya tidak secara langsung melanggar pasal larangan dalam UU Pemilu. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu untuk memperkuat sistem verifikasi.”ungkapnya.
Penyelenggaraan Pilkada serentak juga memicu persoalan baru, terutama terkait praktik kampanye gabungan (gandengan).
Meski laporan dana kampanye yang masuk ke KPU terlihat kecil, kegiatan kampanye di lapangan justru masif dan sulit diawasi.
Hari Dermanto menegaskan, “Kami mendorong tata kelola kampanye yang transparan agar aktivitasnya dapat terpantau. Jika Pilkada serentak akan terus diterapkan, maka regulasi kampanye harus disusun lebih komprehensif, termasuk mengantisipasi dinamika koalisi yang berbeda di tingkat provinsi dan kabupaten.”tegasnya.
Kompleksitas ini diperparah oleh dinamika koalisi yang berbeda-beda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Misalnya, di Kalimantan Tengah (Kalteng), koalisi partai pendukung calon gubernur tidak selalu sejalan dengan koalisi di tingkat kabupaten.
Akibatnya, pelaporan dana kampanye seringkali tidak akurat karena berbasis pada pencalonan masing-masing kepala daerah.
Isu lain yang mengemuka adalah temuan hak pilih ganda dalam sejumlah daerah.
Meski tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, praktik ini dinilai merusak kualitas proses pemilihan.
Hari Dermanto menambahkan, “Setiap pemilih hanya berhak memilih sekali untuk Pilgub dan sekali untuk Pilkada. Jika ada yang memilih lebih dari itu, itu adalah pelanggaran administratif yang membahayakan integritas hasil pemilu. Meski bukan pidana, ini bisa menjadi celah serius jika tidak diatur tegas.”bebernya.
Meski demikian, hingga kini belum ada sanksi tegas bagi pelanggaran administratif
semacam ini.
Padahal, akumulasi kasus serupa berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Ke depan, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum menjadi agenda mendesak.
Hari Dermanto menyatakan perlunya standarisasi penghitungan suara, peningkatan kapasitas petugas pemilu, dan revisi regulasi yang ambigu.
“Kami berharap kejadian seperti hak pilih ganda atau kampanye tidak terkendali bisa diminimalkan dengan perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Ini penting untuk menjaga kredibilitas demokrasi kita,” ujarnya.
Meski Pilkada serentak dinilai efisien, tantangan yang muncul dari berbagai sisi berbeda justru menuntut komitmen semua pihak untuk menjaga marwah demokrasi Indonesia,”tutupnya. (Chandra)