Tetap terhubung dengan kami
Diskominfo Kutim

NEWS

Kenaikan UMK & UMP Kaltim Hanya Pengobat Sementara Tarhadap Kenaikan PPN 12%

Diterbitkan

pada

Foto : Muhammad Ilham Maulana Presiden BEM KM Universitas Mulawarman.

Samarinda, lenteradjoang.com – Menjelang pergantian tahun 2024 ini kita kembali dihangatkan dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi Kalimantan Timur.

Maulana (Presdisen BEM KM UNMUL), Mengatakan kaltim salah satunya yg mendapatkan dapmpak terhadap kenaikan UMK dan UMP tersebut. Namun dirinya menilai, kenaikan tersebut tidak tepat karena dari berbagai kota maupun kabupaten kenaikan tersebut tidak sesuai dengan pendapatan daerah di berbagai Kabupaten Kota di Kalimantan Timur.

Maulana memberikan Sebuah contoh ialah UMK kota samarinda yang sebelumnya Rp. 3.497.124,13. Menjadi Rp. 3.724.437,20 dan di kabupaten Kukar yang sebelumnya Rp. 3.536.506,28 menjadi Rp. 3.766.379,19. Ujarnya Senin 23/12/2024.

Presiden BEM KMM UNMUL mengatakan kenaikan tersebut rencananya akan diberlakukan pada tahun 2025. Namun, kurang rasanya jika kebijakan tersebut tak melibatkan para kelas pekerja buruh maupun pengusaha dalam pengambilan keputusan upah. Ucapnya. “Kami rasa pemerintah juga perlu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki kepentingan agar kebijakan dapat memberikan manfaat” tegasnya.

Selanjutnya dirinya memandang dengan di berlakukannya PPN 12 persen dikhawatirkan dapat mengurangi daya beli masyarakat. PPN yang awalnya 11% jadi 12%, Meskipun kenaikannya tidak banyak tetapi dapat menganggu perkembangan ekonomi yang cukup signifikan. Beberapa barang yg terkena PPN adalah tas,pakaian, sepatu, produk otomatif,alat elektronik, pulsa telekomunikasi produk kecantikan hingga kosmetik selain itu jasa layanan musik seperti streaming musik dan film juga menjadi target pengenaan PPN, seperti spotfy dan Netflix.

Pemerinta mengklaim bahwa kenaikan PPN menjadi 12% hanya akan berlaku untuk barang-barang mewah, meski demikian hal tersebut juga akan berdampak kepada harga bahan-bahan pokok. Kritinya.

Hari ini Maulana menilai Masyarakat dibohongi oleh Rezim yang begitu Zalim tanpa melihatkan realita di lapangan terhadap kenaikan PPN 12%. Kebijakan yang dinilai tidak masuk akal dan tidak memihak kepada rakyat.

Dirinya Menegaskan “Kebijakan ini menunjukkan abainya rezim terhadap rakyat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi”.

Dengan berlakunya kebijakan ini, bukan hanya menambah beban tetapi juga menambah luka di hati rakyat. Tandanya kepada Redaksi lenteradjoang. Saat di konfirmasi lewat Sambungan seluler.

Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana rezim tidak mampu menjalankan pemerintahan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang ditunjukkan melalui pengelolaan negara yang tidak berganggung jawab, tidak akuntabilitasm, tidak transparansi, dan mengorbankan kepentingan rakyat.

Kebijakan ini juga memperlihatkan bahwa rezim saat ini mencoba membuang jauh nilai pancasila dengan mengabaikan nilai keadilan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Dengan mengabaikan aspek keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Sehingga kebijakan ini dinilai tidak mencerminkan keadilan yang menjadi tujuan akhir dari Pancasila sebagai landasan utama kehidup berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu kami menuntut :

1. Hentikan Kebijakan kenaikan ppn 12% yang meningkatkan bebas ekonomi kelas menengah-bawah termasuk ketimpangan ekonomi
2. ⁠Mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim lebih transparansi dalam kebijakan UMK & UMP yang diambil harus melibatkan pihak terkait baik pekerja kelas buruh maupun pegawai.
3. ⁠Mengajak kepada seluruh elemen masyrakat untuk senantiasa menyuarakan penolakan atas kenaikan PPN 12% (Presiden BEM KM UNMUL )

Facebook Comments Box
Lanjut Baca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Kelenteng Tertua Samarinda Siap Sambut Imlek 2025: Barongsai Kembali Tampil di Puncak Perayaan

Diterbitkan

pada

Foto : Supardi Gunawan, Rohaniawan Tridharma Sekaligus Pengurus Kelenteng./LenteraDjoang.com/Chandra.

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Kelenteng tertua di Samarinda, yang berdiri sejak tahun 1905, kini hampir rampung mempersiapkan perayaan Imlek 2025. Supardi Gunawan, rohaniawan Tridharma sekaligus pengurus kelenteng, menyebutkan persiapan sudah mencapai 90 persen.

“Persiapan kami sudah 90 persen. Saat ini sedang pengecatan bangunan, perbaikan atap, pemasangan lampion, dan bunga sakura khas Imlek. Tinggal pembersihan saja,” kata Supardi di Samarinda, Selasa, 28 Januari 2025.

Berbeda dari tahun sebelumnya, perayaan Imlek kali ini akan kembali menghadirkan pertunjukan barongsai yang sempat absen pada 2024.

Hal ini disebabkan pada tahun lalu barongsai tidak tampil karena bertepatan dengan pemilu.

“Tahun ini barongsai akan ditampilkan di malam Cap go meh, puncak perayaan Imlek pada 12 Februari mendatang,” tambahnya.

Selain menjadi tempat ibadah, kelenteng ini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Samarinda.

Supardi menyebutkan bahwa pengunjung kelenteng pada bulan Imlek bisa mencapai 5.000 hingga 10.000 orang, terdiri dari umat Konghucu maupun masyarakat umum.

“Kami terbuka untuk umum, asalkan pengunjung menjaga tata tertib dan bersikap sopan,” jelasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian perayaan, kelenteng akan menggelar bazar kuliner halal mulai tanggal 5 hingga 9 Februari.

Hansen, sekretaris pengurus kelenteng, memastikan semua makanan yang disediakan di bazar dapat dinikmati oleh semua kalangan.

“Makanan yang dijual di sini halal, jadi pengunjung tidak perlu khawatir,” katanya.

Kelenteng akan dibuka untuk umum dari pukul 5 pagi hingga 7 malam selama perayaan Imlek.

Supardi berharap tahun ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan.

Dengan tema “Membangun Keharmonisan dan Kedamaian,” perayaan Imlek di kelenteng tertua Samarinda ini diharapkan membawa keberkahan bagi semua pihak.(Chandra)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

NEWS

Samarinda Siapkan 6,5 Persen APBD untuk Program Makan Bergizi Gratis, Tantangan Anggaran Jadi Sorotan

Diterbitkan

pada

Foto : Anggota DPRD Komisi II Kota Samarinda, Sani Bin Husain/istimewa./LenteraDjoang.com/Chandra.

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Anggota DPRD Komisi II Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menyatakan bahwa Pemkot Samarinda telah berkomitmen untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan besar terkait pengalokasian anggaran.

“Anggaran sebesar 6,5 persen dari APBD Samarinda tahun 2025 telah direncanakan sebagai langkah antisipasi. Namun, angka pastinya belum dapat dipastikan karena kita masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat,” kata Sani saat diwawancarai dikonfirmasi via telepon, Sabtu, 25/01/2025.

Diketahui, program ini baru diterapkan di satu sekolah, dengan estimasi biaya sebesar Rp11.000 per porsi. Namun, Sani mengungkapkan bahwa harga tersebut bisa meningkat tajam di wilayah timur Indonesia, seperti Samarinda, akibat tingginya harga bahan pokok dan bahan bakar.

“Rp11.000 mungkin cukup di Jawa, tapi di Samarinda biayanya bisa dua hingga tiga kali lipat. Bahkan makan di warung saja sekarang sudah sulit mendapatkan harga segitu,” jelasnya.

Sani juga menyoroti pentingnya juknis dalam pelaksanaan program. Juknis mencakup tata cara penggunaan anggaran, pengawasan, monitoring, dan pertanggungjawaban, yang menjadi dasar hukum untuk menghindari masalah di masa depan.

“Kalau juknis belum turun, kami khawatir program ini bisa menjadi temuan hukum di kemudian hari. Pemkot dan DPRD Samarinda masih sama-sama menunggu arahan dari pemerintah pusat,” tambah Sani.

Ia juga berharap agar anggaran untuk program strategis ini lebih banyak ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN. Pasalnya, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala besar jika beban ini sepenuhnya dilimpahkan ke APBD.

“Kalau pusat mampu mendanai, tentu kita bersyukur. Tapi kalau semuanya dibebankan ke daerah, itu akan sangat berat. Daerah memiliki banyak keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Harapan besar tertuju pada percepatan penerbitan juknis dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan DPRD. Dengan demikian, program makan bergizi gratis dapat segera direalisasikan di seluruh sekolah di Samarinda.

“Saya mendukung penuh program ini karena merupakan program strategis nasional. Tapi, pusat harus memastikan anggarannya tersedia, agar program ini bisa berjalan tanpa mengorbankan program daerah lainnya,” pungkas Sani Bin Husain. (Chandra)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

NEWS

Penyewaan Lapak Ilegal di Citra Niaga Jadi Sorotan Pemerintah.

Diterbitkan

pada

Foto : Wali Kota Samarinda, Andi Harun Menyoroti Penyewaan Lapak Ilegal Di Kawasan Citra Niaga./LenteraDjoang.com/Chandra

SAMARINDA, lenteradjoang.com – Wali Kota Samarinda dalam sidaknya di beberapa wilayah menyoroti beberapa persoalan yaitu salah satunya masih adanya penyewaan lapak secara ilegal di kawasan Citra Niaga menjadi perhatian serius pemerintah.

Praktik penyewaan tanpa dasar hukum ini mendapat perhatian khusus, Andi Harun mengingat lapak-lapak tersebut merupakan aset daerah yang harus dikelola dengan transparan.

“Kami tidak akan membiarkan aset daerah disewakan tanpa dasar hukum yang jelas. Semua transaksi penyewaan lapak di Citra Niaga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku,” Tegasnya di salah satu lapak kios pedagang Citra Niaga, Senin 13/01/2025.

Kawasan Citra Niaga, yang dikenal sebagai pusat perdagangan, memiliki sejumlah lapak yang selama ini dikelola oleh pihak ketiga tanpa pengawasan yang memadai. Pemerintah berencana untuk menata ulang sistem penyewaan ini dan merevisi peraturan yang ada untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang memanfaatkan aset daerah untuk kepentingan pribadi.

“Rencana kami adalah memperbaiki tata kelola penyewaan lapak agar lebih tertib dan tidak ada lagi penyewaan yang dilakukan secara ilegal,” lanjut Andi Harun.

Selain perbaikan tata kelola, pemerintah Kota Samarinda juga akan meninjau kembali sistem
kerjasama dengan pemilik lapak untuk memastikan bahwa penyewaan dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami juga akan memperketat pengawasan dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terkait penyewaan lapak ilegal di Citra Niaga,” tandas Wali Kota Samarinda.

Andi Harun menambahkan bahwa tindakan tegas ini diambil untuk menghindari potensi kerugian bagi pemerintah dan masyarakat yang menggunakan lapak-lapak tersebut untuk berjualan. (Chandra)

Facebook Comments Box
Lanjut Baca

Trending